Apindo Minta Izin Impor Dilimpahkan ke DK
Metrotvnews.com, Batam: Asosiasi Pengusaha Indonesia Kepulauan Riau meminta penerbitan izin pendaftaran impor makanan luar (ML) dilimpahkan ke Dewan Kawasan Perdagangan Bebas Batam Bintan Karimun. Selama ini penerbitan izin menjadi kewenangan Badan Pengawas Obat dan Makanan.
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kepulauan Riau (Kepri) Cahya di Batam, Jumat (10/2), mengatakan, izin pendaftaran ML di BPOM tak efektif. Musababnya setiap pengusaha harus mendaftarkan produknya ke BPOM dan memakan waktu lama.
"Sistem ini memperlambat birokrasi dan menghambat investasi di bidang jasa perdagangan mengingat satu perusahaan harus menunggu masa penerbitan izin ML hingga 1-2 tahun. Padahal, dengan pelimpahan kewenangan ke Dewan Kawasan (DK) akan memangkas waktu penerbitan menjadi lebih cepat," kata dia.
Ia berharap, dengan status FTZ pengusaha ingin ada satu kewenangan khusus yang harus dilimpahkan ke DK dari BPOM pusat. "Barang-barang yang izin masuknya dari DK hanya boleh beredar di kawasan bebas saja dan tidak boleh keluar," kata dia.
Cahya mengatakan, bila hal ini bisa diterapkan sejalan dengan kewenangan Bea Cukai Batam menerbitkan Nomor Induk Kepabeanan (NIK) khusus Batam yang hanya boleh beredar di Batam.
"Jika kewenangan ini diserahkan akan berdampak positif dengan dunia usaha di kawasan FTZ Batam tanpa mengabaikan peran pengawasan BPOM karena produk yang berizin tidak bisa keluar dari Batam," kata Cahya.
Sejauh ini pendaftaran makanan dan minuman untuk seluruh wilayah Indonesia ditangani langsung oleh Direktorat Penilaian Keamanan Pangan, Badan POM.
"Kami tetap dukung peran BPOM di Batam, termasuk barang-barang yang mau masuk ke sini di cek terlebih dahulu, tapi kami minta kewenangan (penerbitan izin ML) di DK," kata Cahya.
BPOM Batam dilengkapi dengan laboratorium yang memiliki standar terbaru dan dianggap mumpuni untuk melakukan penelitian kandungan makanan minuman baik lokal atau asing yang masuk ke Batam.(Ant/ICH)
