Komisioner KPU Hasyim Asy'ari/Medcom.id/Fachri Audhia Hafidz

Parpol Batal Ikut Pemilu bila Terlambat Menyerahkan LADK

Jakarta: Laporan awal dana kampanye (LADK) partai politik (parpol) peserta Pemilu Serentak 2019 harus diserahkan paling lambat hari ini ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Mereka yang terlambat menyerahkan dipastikan tak bisa menjadi peserta pemilu.

"Bahwa di Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, kalau ada peserta pemilu yang terlambat menyerahkan LADK pada hari ini atau tidak menyerahkan sama sekali maka dikenakan sanksi berupa pembatalan sebagai peserta pemilu di wilayahnya," tegas Komisioner KPU Hasyim Asy'ari di kantornya, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu, 23 September 2018.

Hasyim mencontohkan peserta pemilu dalam satu kabupaten terlambat menyerahkan LADK, yang bersangkutan tidak bisa ikut pemilu di wilayah itu. Sementara bila Dewan Pengurus Pusat (DPP) masing-masing parpol tidak menyerahkan, parpol dibatalkan sebagai peserta pemilu DPR RI.

"Tapi untuk pemilu DPRD provinsi dan kabupaten/kota itu masih jadi peserta pemilu," ucap Hasyim.

Namun, UU tak mengatur soal pasangan capres-cawapres. Sanksi hanya berlaku untuk parpol dan perseorangan.

KPU memberikan tenggat waktu di seluruh wilayah Indonesia untuk masing-masing peserta melaporkan LADK hingga pukul 18.00 waktu setempat. Laporan berupa kelengkapan, kebenaran, dan pengisian LADK.

KPU juga akan memberi kesempatan perbaikan selama tujuh hari bila dalam laporan LADK terdapat kekurangan.

"KPU akan memberikan waktu untuk perbaikan terhitung besok 24 September 2018, 7 hari kedepan ya," tegas Hasyim.

Editor : Githa Farahdina