Wacana Boikot Menkeu Rugikan Indonesia
Hukum & Kriminal / Jumat, 12 Maret 2010 12:08 WIB
Metrotvnews.com, Jakarta: Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris mengatakan wacana boikot terhadap Menteri Keuangan Sri Mulyani pada pembahasan APBN Perubahan 2010 di DPR adalah tindakan yang merugikan bangsa.
"Kalau benar DPR akan melakukan boikot terhadap Sri Mulyani, tindakan tersebut kontraproduktif dan sangat merugikan bangsa Indonesia termasuk lembaga DPR itu sendiri," kata Syamsuddin pada diskusi Hubungan Pemerintahan dengan Parlemen Pascahak Angket Century di Gedung Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Jakarta, Jumat (12/3).
Dikatakan Syamsuddin, pembahasan APBN Perubahan 2010 oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dan DPR akan membahas alokasi anggaran dari pemerintah untuk membiayai program-program yang akan dilaksanakan hingga akhir 2010. Jika pembahasan APBN Perubahan 2010 tersebut diboikot, kata peneliti senior LIPI itu, akan berdampak pada terhambatnya realisasi alokasi anggaran untuk seluruh program pemerintah yang akan dilaksanakan pada semester kedua 2010, baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, termasuk di lembaga DPR. "Kalau program-program pembangunan menjadi terhambat, akan merugikan seluruh bangsa Indonesia," katanya.
Direktur INDEF Ikhsan Mojo menambahkan wacana pemboikotan DPR pada rapat kerja pembahasan anggaran dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani tidak akan berjalan efektif dan justru akan membuat sikap anggota DPR menjadi terbelah. Ikhsan juga menilai, jika benar anggota DPR akan memboikot Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam rapat kerja pembahasan anggaran dengan Komisi Anggaran DPR, tindakan DPR tersebut adalah inkonstitusional.
Menurut dia, jika DPR ingin mengungkap rasa tidak percaya kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani sebagai dampak dari kasus Bank Century bisa melakukan cara legal yang diatur dalam aturan perundangan, seperti menggunakan hak menyatakan pendapat.
Anggota DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mahfudz Siddiq mengatakan, isu boikot terhadap Sri Mulyani adalah isu pinggiran. Kalaupun isu tersebut benar, tidak akan signifikan di DPR.
Di sisi lain, Mahfudz juga mengkritik kinerja pemerintah yang setiap tahun mengajukan APBN Perubahan. Mantan Wakil Ketua Panitia Angket Kasus Bank Century DPR ini menilai, pengajuan APBN Perubahan dari pemerintah menunjukkan perencanaan pemerintah tidak matang serta ada kepentingan kelompok tertentu untuk menggolkan proyek yang belum gol pada perencanaan APBN murni.
"Saya merasa heran karena Indonesia memiliki lembaga perencana seperti Bappenas dan Departemen Keuangan yang orang-orangnya berpendidikan sangat tinggi, tapi kenapa membuat perencanaan anggaran setiap tidak pernah akurat, sampai harus dilakukan perubahan APBN," kata Mahfudz.
Isu pemboikotan terhadap Menteri Keuangan Sri Mulyani sebelumnya muncul dari fraksi-fraksi partai oposisi sebagai yang merupakan dampak dari rekomendasi DPR terhadap kasus Bank Century. (Ant/ICH)
KOMENTAR [8]
KIRIM KOMENTAR ANDA
Sebaiknya yang bermasalah mudur, untuk keperluan yang lebih besar.
coba kalau Mbah GusDur bisa hidup kembali pasti dia akan kembali mengeluarkan Dekrit karna DPR sekarang hanya untuk popularitas saja seperti Artis Bintang Film Sinetron,bukan mengatasnamakan kepentingan rakyat...
alaghh DPR gaya aja yang banyak,
bisanya cuma ngaji kesalahan orang,
kayak bisa aja mengendalikan pemerintahan
Gaji besar, yg menderita rakyat juga
Anggota dewan cuma punya agenda dan ambisi pribadi & partai..cuma mereka menjual kata rakyat..demi rakyat..untuk rakyat..rakyat yg mana.?? coba dewasa jgn dendam pribadi mengorbankan kepentingan RAKYAT..Sadar..sadar..sadar..loe..loe hidup ngak bakalan lebih dari 80 thn...jgn ngedumel terus..jgn sok pahlawan terus..MUAK.COM ..TAUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
sebenarnya yang bikin kacau negara itu dpr sendiri kenapa ngeyelan orang jawa bilang momongane angel jangan salahkan pemerintahan Sby kalau gagal karna ulah dpr sendiri yang bikin semua terhambat. para anggota dpr munafik katanya mau menyejahterakan rakyat, membangun bangsa tp gak pernah bersatu padahal sama tujuan membangun negara aman tentram makmur dan damai setiap kali pemimpin ngomong selalu aja ditentang atau dicacat agar keliatan yang paling benar saja.dpr2 mending gak usah ada dpr segala, gak bisa apa2. tiwas rugi rakyat lek bayari