Penerbitan SBN Tunjukkan Pemerintah tidak Inovatif
Metrotvnews.com, Ambon: Ekonom Universitas Pattimura (Unpatti) Ambon Latif Kharie berpendapat rencana penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) senilai Rp1,8 triliun menunjukkan pemerintah tidak inovatif dalam merespon defisit APBN 2010.
"Hal ini merupakan 'lagu lama' reaksi otoritas fiskal dalam merespons defisit APBN yang sudah merupakan persoalan rutin perekonomian nasional," katanya, di Ambon, Rabu (17/3).
Pembantu Dekan II Fakultas Ekonomi Unpatti Ambon itu menilai pemerintah terkesan tidak keatif dalam merespon peningkatan defisit akibat perubahan asumsi dasar mikro ekonomi dalam APBN 2010.
"Defisit APBN harus tidak selalu direspon dngan menerbitkan SBN karena hanya memperberat beban APBN pada waktu mendatang," tegasnya.
Latif menyarankan DPR RI sebaiknya menolak rencana pemerintah menerbitkan SBN senilai Rp1,8 triliun tersebut.
"Rasanya banyak langkah dapat ditempuh pemerintah yang lebih inovatif dan akuntabel ketimbang penerbitan SBN dan DPR RI sebaiknya menolak terobosan kurang inovatif maupun kreatif tersebut," ujarnya.
Latif mengusulkan pemerintah mengatasi defisit APBN 2010 dengan mengoptimalkan potensi penerimaan dalam negeri melalui peningkatkan efisiensi dan produktifitas BUMN, efektifitas pemungutan pajak serta melakukan penghematan dengan mereduksi subsidi BBM bagi pemilik kenderaan mewah.
Selain itu merevisi manajemen transfer yang tidak produktif.
"Yang lebih penting lagi kemampuan prediksi tim ekonomi harus ditingkatkan untuk menghindari perubahan asumsi makro yang sering terjadi," kata Latif.
Pada kesempatan lain Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Kementerian Keuangan, Harry Z Soeratin mengungkapkan penerbitan SBN ditargetkan Rp1 triliun lebih. Pertimbangannya, pemerintah menaikkan defisit APBN 2010 semula 1,6% dari Produk Domestik Bruto (PDB) atau Rp98 triliun menjadi 2,1% PDB atau Rp132,2 triliun. (Ant/ICH)
KOMENTAR [0]
KIRIM KOMENTAR ANDA
