Presiden Cemas Demokrasi yang Mahal Biaya
Metrotvnews.com, Jakarta: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengaku prihatin dan cemas politik dan demokrasi di Indonesia yang menjadi high cost demokrasi.
"Satu keprihatinan dan kecemasan kalau politik dan demokrasi kita ini menjadi sesuatu yang amat mahal. High cost demokrasi ini bukan jadi rahasia lagi. Orang mencemaskan pilkada saja biayanya sangat tinggi, apakah pemilihan bupati, wali kota, dan gubernur," ujar Presiden ketika bertemu dengan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (18/3).
Pengurus Pusat ICMI yang hadir ialah Ketua Dewan Pembina Jimly Asshiddiqie, Ketua Dewan Pakar Ginandjar Kartasasmita, Wakil Ketua Dewan Pakar Irman Gusman, Sugiharto, Ketua Presidium Azyumardi Azra, Presidium Muslim Nasution, Nanat Fatah Natsir, Marwah Daud Ibrahim, Hatta Rajasa, dan Sekjen Agus Salim Dasuki. Sedangkn Presiden didampingi oleh Mensesneg Sudi Silalahi, Sekab Dipo Alam, dan Mendiknas M Nuh.
Selain itu, Presiden khawatir bila hal itu berkembang bukan saja politik mahal, tapi juga menyimpang dari hakekat bagaimana rakyat memilih wakilnya. Pemilihan ini seharusnya dilakukan dengan cara yang amanah, bersih, dan sebagainya. "Ini menyangkut moral politik, menyangkut budaya politik, dan menyangkut etika politik," tukas Presiden.
Dalam kesempatan itu, Presiden meminta masukan dari ICMI bagaimana mengembangkan demokrasi dan kehidupan politik yang demokratis, tapi amanah dan tercegah dari perilaku politik mahal. Presiden mengingatkan semua pihak memiliki kewajiban moral terkait masalah itu.
"Kita memiliki kewajiban moral untuk itu. Jangan sampai masa depan kita berada dalam wilayah yang salah. Jangan sampai generasi mendatang mendapat warisan dari perilaku politik dan demokrasi yang sebenarnya tidak kita inginkan," tukas presiden. (MI/ICH)
KOMENTAR [3]
KIRIM KOMENTAR ANDA
oh payah deh jadi selama ini demokrasinya tidak berdasarkan Pancasila gawat nih sekarang adanya pilkada sampai pilkades pun perlu biaya untuk kampanye itu pemborosan...... belum dana yg. bocor atau markup coba dirobah mekanismenya rakyat dah susah terus nih ..........kalau pemimpin begitu terus egois.............. rakyat suruh dukung tapi ga dipikirin nasibnya kata bang Iwan Fals dalam lagunya bener juga tuh
Benar, pak ! menurut pendapat saya lebih baik kita kembali ke demokrasi Pancasila, dimana demokrasi dilakukan melalui hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
Ngomong2, Pada PILPRES kemarin bapak menghabiskan dana berapa secara keseluruhan ?
Itulah produk import yang ditelan mentah-mentah oleh bangsa kita menjadi primadona dalam eforia politik, terlalu apriori dengan nilai-nilai agama dalam berbangsa dan bernegara.......................... orang terlalu takut masuknya nilai agama dalam sistem kepemimpinan nasional................, dikit-dikit bilang bahwa negara Indonesia bukan negara agama, bukan negara Islam jadi takut kalau terwarnai oleh tuntunan agama.
Dalam tuntunan sholat.... imam tidak pernah dan tidak perlu rebutan, makmum sendiri yang menilai siapa orang itu yang layak menjadi imam bahkan tokoh itu tidak merasa kalau dirinya layak menjadi imam..............., tidak ada pencitraan diri menaikkan pamor dimata jamaah agar terpilih menjadi imam..............., itulah tuntunan agama yang jauh sekali dengan tuntunan Demokrasi import Barat.
Marilah............ walau bukan negara agama, jiwailah negeri ini dengan unsur-unsur agama mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara...... bebas dari kedholiman dan kemunafikan...... agar tercapailah cita-cita bangsa ini.