Politisi Demokrat Diperiksa KPK
Metrotvnews.com, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (18/3), memeriksa anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Amrun Daulay. Ia diduga terkait kasus korupsi impor sapi, pengadaan mesin jahit dan pengadaan sarung di Departemen Sosial.
Amrun diperiksa sejak pukul 10.00 WIB. Ia baru keluar dari gedung KPK, Jakarta, sekitar pukul 17.00 WIB. Ketika meninggalkan gedung KPK, pria yang pernah menjadi Direktur Jenderal Bantuan Jaminan Sosial, Departemen Sosial itu tidak mau menjawab berbagai pertanyaan wartawan tentang kasus yang sedang ditangani oleh KPK itu.
"Tanya saja ke atas, tanya saja ke atas," kata Amrun berulang kali.
Dia juga tidak menjawab pertanyaan tentang penanggung jawab proses penunjukan rekanan secara langsung dalam proyek di Departemen Sosial itu. Secara terpisah, juru bicara KPK, Johan Budi membenarkan Amrun diperiksa sebagai saksi dalam kasus di Departemen Sosial dengan tersangka mantan Menteri Sosial, Bachtiar Chamsyah.
"Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka BC," katanya. Namun, Johan juga tidak bersedia menjelaskan materi pemeriksaan terhadap Amrun.
Amrun diperiksa dalam kapasitasnya sebagai mantan Direktur Jenderal Bantuan Jaminan Sosial, Departemen Sosial. Dia menjabat posisi itu sejak 2003 sampai 2006.
KPK telah menetapkan mantan Menteri Sosial, Bachtiar Chamsyah sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan mesin jahit, sarung, dan impor sapi di Departemen Sosial pada 2004 dan 2006. Bachtiar diduga mengetahui proses pengadaan mesin jahit dan impor sapi yang awalnya akan disalurkan kepada fakir miskin.
KPK menganggap telah terjadi penunjukan rekanan secara langsung dan penggelembungan harga dalam proyek itu, sehingga mengakibatkan kerugian negara. Perhitungan awal menunjukkan kasus pengadaan mesin jahit pada 2004 senilai Rp51 miliar itu telah merugikan negara sekitar Rp24 miliar. Sedangkan proyek impor sapi senilai Rp19 miliar diduga merugikan negara sekitar Rp3,6 miliar.
Tim penyidik KPK menjerat Bachtiar dengan pasal 2 ayat (1) dan atau pasal 3 dan atau pasal 11 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) kesatu KUHP.
KPK mulai menyelidiki kasus impor sapi sejak 2007 dan meningkatkannya ke tahap penyidikan pada awal 2009. Meski sudah masuk penyidikan, KPK tidak segera mengumumkan tersangka kasus itu. Kasus impor sapi sebenarnya terjadi pada 2004, saat Departemen Sosial dipimpin oleh Bachtiar Chamsyah.
Pada 2007, Komisi Pemberantasan Korupsi gencar menertibkan rekening liar di Departemen Sosial. Rekening tersebut awalnya diduga untuk membiayai proyek pengadaan sapi, mesin jahit, dan sarung di departemen tersebut.
Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada 2005 juga menyimpulkan adanya beberapa dugaan penyimpangan, termasuk pada proyek pengadaan sapi dan mesin jahit.
Sumber informasi menyebutkan, proyek impor sapi dilakukan melalui penunjukan rekanan secara langsung oleh Direktorat Jenderal Bantuan Jaminan Sosial Departemen Sosial, melalui surat usulan nomor 48 D/BP-BSFM/IX/2004.
Hal itu dibenarkan oleh Bachtiar Chamsyah. Menurut dia, usulan penunjukan langsung tersebut datang dari Direktorat Jenderal Bantuan Jaminan Sosial yang saat itu dipimpin oleh Amrun Daulay.(Ant/BEY)
KOMENTAR [3]
KIRIM KOMENTAR ANDA
tangkap juga direjennya dong, masukin bui dan jangan diberi sarung, biar tahu rasanya dingin gak pakai sarung
gantung !!!!!!!! gantung!!!!!!!!!!!!!!!! gantung!!!!!!!!!!!!!!!!!!
apalagi dari demokrat gantung !!!!!!!! gantung!!!!!!!!!!!!!!!! gantung!!!!!!!!!!!!!!!!!!
cepat selesaikan pak tumpak. kalo salah masukin bui, bikin susah aja !!