Kongres PDI Perjuangan Tak Bahas Oposisi atau Koalisi
Metrotvnews.com, Jakarta: Ketua DPP PDI Perjuangan Budiman Sujatmiko menegaskan, kongres PDI Perjuangan pada 6-8 April nanti di Bali tak akan membahas apakah si merah tetap menjadi oposisi atau berkoalisi dengan pemerintah. Sejauh ini, PDI Perjuangan teguh beroposisi dengan pertimbangan ideologis Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.
Melalui pesan singkat kepada wartawan, Jumat (19/3), Budiman mengatakan pernyataan Ketua Dewan Pertimbangan Pusat PDI Perjuangan Taufiq Kiemas dan Ketua Fraksi PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo adalah dinamika politik menjelang kongres. Namun, oposisi atau koalisi bukan menjadi fokus.
"Persoalannya adalah dalam melihat persoalan tersebut yang jadi pertimbangan untuk berkoalisi ataupun beroposisi itu alasannya ideologis ataukah pragmatis? Itu lah yang akan jadi fokus dalam kongres," jelas Budiman.
Budiman menambahkan, PDI Perjuangan masih menganggap pemerintahan SBY-Boediono mengabaikan kedaulatan dan kemandirian dalam watak serta strategi pembangunan ekonomi. Sementara, anggota Fraksi PDI Perjuangan Eva Kusuma Sundari menyarankan, sikap PDI Perjuangan ke depan diambil usai melakukan polling kepada publik. Tujuannya, agar keputusan objektif.
"Ini juga untuk orientasi pada kemenangan pemilu mendatang," cetus Eva.
Terkait keluhan finansial partai, Eva mengemukakan masalah keuangan partai merupakan tantangan partai. Kreatifitas partai sangat diperlukan sehingga tidak tergiur godaan.
"Tapi tidak masuk akal jika taktik (finansial) mengalahkan strategi (oposisi unt kemenangan). Singkatnya, pandangan pemimpin partai harus jauh ke depan (visioner) dan check pasar atau pemilih," pungkas Eva.(Andhini)
KOMENTAR [4]
KIRIM KOMENTAR ANDA
Wah semua pada ribut korupsi, skandal, perpu dlsb.
Rakyat ini butuh suguhan dari pemerintah yang riil terjangkaunya harga bahan pokok, pendidikan, kesehatan serta lapangan kerja, dan bukan cuma teori juga empati saja. karena saat skrng ini pemerintah kebanyakan mengkounter lawan politik dengan bercuap - cuap melulu sehingga rakyat makin menderita dan tidak terdaftar penduduk pemerintah ini
PDIP apa kekurangan figur, hanya yg mengandung simbol, itu slamanya yg di elu2kan, padahal gak ada kemampuan apa2, liat aja, dah terbukti saat jadi presiden. Mega itu bisanya hanya Jual asset negara, Naikkan BBM, cairkan BLBI 600T yg gak tau tah kemana.........sampe skrg msh aja di elukan, ato memang smua kader PDIP goblog2 ??
sekali oposisi tetap oposisi.......... maju terus pantang mundur........hidup bu mega merdekaaaaaaaaaaaaa.........
# " Mahkamah Konstitusi Harus merombak alias Uji Materi produk UNdang- Undang di Bawah Ini :" Undang-undang Nomor 27 tahun 2009 tentang MPR/DPR/DPD dan DPRD mengatur syaratnya harus dihadiri 75 persen anggota DPR. UU tersebut tidak berpihak kepada penegaak supremasi hukum dan keadilan rakyat. KAWAL TERUS UNTUK REALISASIKAN DAN GUNAKAN SECARA BIJAK UNTUK KEPENTINGAN RAKYAT MAKA HAK MENYATAKAN PENDAPAT DARI DPR-MPR, DUET SBY-BUDIONO BISA ANGKAT KAKI DARI ISTANA NEGARA . GANYANG REZIM PREDATOR !!! " SATUKAN KEKUATAN RAKYAT INDONESIA, BULATKAN KEKUATAN PERJUANGAN !!! GALANG PERSATUAN & KESATUAN DISELURUH WILAYAH DAN ELEMEN RAKYAT INDONESIA !!! LAWAN, LAWAN !!! LAWAN, REZIM PREDATOR !!! Beberapa penelusuran dan pengungkapan Skandal yang tidak jelas arah dan tujuannya mencabik-cabik hati nurani rakyat Indonesia. Beberapa Skandal yang mengakibatkan UANG RAKYAT raib di RAMPOK para PROFESIONALIS & POLITISI yang bercokol diinstitusi PEMERINTAHAN abu-abu, antara lain : 1. METROPOLIS SKANDAL PERTAMINA Rp. 700 Triliyun, 2. MEGA SKANDAL BANK CENTURY Rp. 6.7 Triliyun, 3. REKENING LIAR 15 PERWIRA POLRI 4. Dana BLBI 600 Triliyun 5. DANA ABADI UMAT KEMENTRIAN AGAMA. 6.FLAMBOYANT SKANDAL LAPINDO. Kinerja dibidang hukum, adanya upaya dan terjadi pengexlusifan hukum baik Perdata dan Pidana. Ini adalah bentuk makar terhadap UUD 1945 dan Menentang keinginan rakyat indonesia. Yang di tetapkan dalam TAP-TAP MPR sebagai acuan menjalankan roda pemerintahan. " GANYANG !!! GANYANG !!! GANYANG, REZIM PREDATOR !!! GANTUNG KORUPTOR !!! #