PDIP Tolak Data BPS Soal Turunnya Jumlah Rakyat Miskin
Metrotvnews.com, Jakarta: Fraksi PDI Perjuangan DPR menolak data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyatakan terjadinya penurunan jumlah rakyat yang terkatagori miskin sekitar 2,4 persen. "Dikatakan 1,51 juta rakyat tidak lagi masuk katagori miskin. Fraksi PDI Perjuangan mendesak untuk dibatalkannya data kemiskinan versi BPS tersebut," kata Ketua Komisi XI DPR Ribka Tjiptaning, di Gedung DPR, Jumat (30/7).
Menurutnya, sistem dan cara kerja BPS untuk menentukan miskin tidaknya seseorang dilakukan dengan menjadikan kemampuan pemenuhan kebutuhan dasar sebagai patokan. Pedomannya adalah data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). "Definisi kemiskinan BPS tersebut jelas menyesatkan karena mereduksi definisi kerja yang seharusnya memperhitungkan komponen upah, jam kerja, dan jenis pekerjaan yang layak bagi setiap warga negara dan keluarganya," ungkap Ribka.
Akibat dari sensus versi BPS tersebut, menurut Ribka, banyak rakyat miskin di daerah yang sebelumnya mendapat pelayanan gratis dengan memakai Jaminan Kesehatan Daerah kini ditolak. "Sebelumnya mendapat layanan kesehatan gratis dengan memakai Jamkesda kini ditolak rumah sakit karena tidak lagi dianggap orang miskin," papar Ribka. (MI/DOR)




BPS itu terompetnya siapa ? negeri ini sudah terkenal negeri sandiwara, potret msyarakat yang ada yang baik baik saja, kalau bisa yang no satu, biar terkenal ke manca negara, tapi sebenranya kemiskinan itu tidak bisa ditutup tutupi, betul kata roma irama yang miskin makin miskin, yang kaya makin kaya ini kenyataan.
bukan cuman kriteria miskinnya, tapi apakah benar survainya dilakukan, jangan2 cuman hasil perenungan.