PKB: "Parliamentary Threshold" Suburkan Oligarki
Metrotvnews.com, Jakarta: Wakil Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhammad Hanif Dhakiri menyatakan, parliamentary threshold yang persentasenya terlalu tinggi menyuburkan oligarki politik meski sistem ini efektif bagi penyederhanaan partai.
"Penerapan parliamentary threshold yang lebih tinggi dari 2,5 persen dapat menyuburkan oligarki politik dan bisa menutup ruang politik bagi warga negara yang tidak terakomodasi aspirasinya dalam struktur politik formal," kata Hanif di Jakarta, Sabtu (31/7).
Bahkan, lanjut Hanif, konsep itu tidak sesuai dengan konteks sosiopolitik masyarakat Indonesia yang majemuk dan justru bisa membunuh demokrasi. "Batas 2,5 persen itu sudah cukup adil buat semua. Kalau mau ditinggikan lagi sampai lima persen, misalnya, itu akan membuat sistem politik kita mundur ke belakang, seperti zaman Orde Baru," katanya.
Sistem itu juga membuat hanya akan ada tiga hingga lima partai saja di Dewan Perwakilan Rakyat, dan seorang presiden bisa berkuasa hingga puluhan tahun. Menurut Hanif, parliamentary threshold yang moderat adalah antara dua hingga tiga persen sehingga rakyat yang jenuh atau tidak suka dengan partai-partai mainstream masih punya ruang untuk mencari alternatif.
"Lha wong sekarang ada sembilan partai di DPR saja muncul keresahan seperti diekspresikan Pong Harjatmo, apalagi kalau cuma tiga sampai lima partai saja, bisa-bisa corat-coret gedung DPR tidak lagi pakai pilox, tapi bisa pakai air mata atau darah," katanya.
Menurutnya, sistem presidensial sebaiknya dikombinasikan dengan multipartai sederhana, namun tidak berarti jumlah partainya harus sedikit.
"Tiga sampai lima partai itu bukan sederhana, tapi kecil. Kalau sederhana, kira-kira lima sampai sepuluh partai. Dengan cara ini presidensialisme kita tetap akan berjalan efektif dari sisi tata kepemerintahan dan tetap kuat makna representasi politiknya," katanya.(Ant/ICH)
KOMENTAR [2]
KIRIM KOMENTAR ANDA
***** BAKAR SEMANGAT-MU, BAKAR KETIDAKADILAN, BAKAR KETIDAKBENARAN, BAKAR KORUPTOR. GANYANG - KOALISI NEO-KOLONIALIS ***** SATUKAN KEKUATAN BERSAMA, GERAKKAN LANGKAH SERENTAK, LAKUKAN AKSI PENDUDUKAN. AKSI KEJALAN, AKSI TUNTUTAN kemBAlikan haK utAma Rakyat ( BAKAR ) :: """ BUBARKAN DPR/MPR """ """ TURUNKAN HARGA SEMBAKO """" """ PENDIDIKAN GRATIS DARI SD s/d PT. """ PELAYANAN KESEHATAN GRATIS. TUNTASKAN KASUS-KASUS "- ABU ABU -" DIRANAH HUKUM " BIBIT & CHANDRA, MISBAKHUN, REKENING GENDUT PARA PERWIRA POLRI , TEROR ELPIJI KENTUT, " Merupakan bagian dari rekayasa Reality Show diperlihatkan untuk pengalihan isu kasus-kasus utama dan Project Prestasi "SATGAS MAFIA HUKUM - MARKUS HUKUM - agar tidak menyentuh ke PRESIDEN dalam kelanjutan kasus Century ke Ranah Hukum " SOLUSI PRESIDEN DALAM PENYELESAIAN KASUS KPK VS POLRI ADALAH BENTUK MARKUS HUKUM PALING NYATA - MAKAR PRESIDEN" dan Project bebersih dari institusi yang terkait " KEJAGUNG, POLRI, MA, PPATK, BPK " Sebagai upaya untuk mendeligitimasi KPK yang tidak tahu budi pada saat dibela oleh seluruh rakyat Indonesia dengan kemandulaannya hanya tajam untuk kelas teri. Sehingga GAYUS & SUSNO dijadikan pengecualian.Dari banyak koruptor yang kabur dan tak pernah kembali dari SINGAPURA yang tidak memiliki perjanjian Billateral EXTRADISI. Dagelan yang Membosankan !!!! Sama Seperti ISU TERORIS yang menjilat dikaki Amerika dan Mendskriditkan Salah satu Agama. Kejahatan Paling Sistemik adalah Produk2 UU yang dihailakan oleh DPR, yang saling tumpang Tindih dan tidak Pro-Rakyat tapi Pro-REZIM PREDATOR. Mahkamah Konstitusi Harus merombak alias Uji Materi produk UNdang- Undang di Bawah Ini :" Undang-undang Nomor 27 tahun 2009 tentang MPR/DPR/DPD dan DPRD mengatur syaratnya harus dihadiri 75 persen anggota DPR. UU tersebut tidak berpihak kepada penegaak supremasi hukum dan keadilan rakyat. KAWAL TERUS UNTUK REALISASIKAN DAN GUNAKAN SECARA BIJAK UNTUK KEPENTINGAN RAKYAT MAKA HAK MENYATAKAN PENDAPAT DARI DPR-MPR, DUET SBY-BUDIONO BISA ANGKAT KAKI DARI ISTANA NEGARA . GANYANG REZIM PREDATOR !!! " SATUKAN KEKUATAN RAKYAT INDONESIA, BULATKAN KEKUATAN PERJUANGAN !!! GALANG PERSATUAN & KESATUAN DISELURUH WILAYAH DAN ELEMEN RAKYAT INDONESIA !!! LAWAN, LAWAN !!! LAWAN, REZIM PREDATOR !!! Beberapa penelusuran dan pengungkapan Skandal yang tidak jelas arah dan tujuannya mencabik-cabik hati nurani rakyat Indonesia. Beberapa Skandal yang mengakibatkan UANG RAKYAT raib di RAMPOK para PROFESIONALIS & POLITISI yang bercokol diinstitusi PEMERINTAHAN abu-abu, antara lain : 1. METROPOLIS SKANDAL PERTAMINA Rp. 700 Triliyun, 2. MEGA SKANDAL BANK CENTURY Rp. 6.7 Triliyun, 3. REKENING LIAR 15 PERWIRA POLRI 4. Dana BLBI 600 Triliyun 5. DANA ABADI UMAT KEMENTRIAN AGAMA. 6.FLAMBOYANT SKANDAL LAPINDO. Kinerja dibidang hukum, adanya upaya dan terjadi pengexlusifan hukum baik Perdata dan Pidana. Ini adalah bentuk makar terhadap UUD 1945 dan Menentang keinginan rakyat indonesia. Yang di tetapkan dalam TAP-TAP MPR sebagai acuan menjalankan roda pemerintahan. " GANYANG !!! GANYANG !!! GANYANG, REZIM PREDATOR !!! GANTUNG KORUPTOR
emang seharusnya ada perampingan itu,,,tetapi apa itu tidak melanggar UUD,,,,