Kementerian Pertanian Siapkan Asuransi Pertanian
Metrotvnews.com, Bogor: Kementerian Pertanian menyiapkan kebijakan untuk melindungi petani dari ancaman kerugian atau kegagalan panen. Hal tersebut diutarakan Menteri Pertanian Suswono di Bogor, Jawa Barat, Sabtu (4/9). "Kementerian Pertanian sedang menyiapkan rencana pengembangan asuransi bagi petani," kata Suswono.
Kebijakan tersebut diharapkan dapat memberikan perlindungan pada petani dari ancaman gagal panen atau kerugian yang diderita dalam melakukan usaha tani. "Asuransi pertanian diharapkan dapat memberikan jaminan kemanan bagi petani, sehingga petani tidak terus mengalami kerugian saat menghadapi berbagai masalah," kata Suswono yang kemarin dikukuhkan sebagai doktor bidang manajemen dan bisnis dari IPB.
Usaha pertanian menghadapi sejumlah kendala, yaitu berupa ancaman La Nina, El Nino hingga serangan werang dan berbagai hama yang berpotensi merugikan petani. "Selama ini petani belum mendapatkan jaminan atau perlindungan dalam melakukan usaha tani. Akibatnya, saat menghadapi gangguan atau kegagalan panen, petani merugi total. Bahkan, investasi tenaga kerja pun tidak terbayar," tegas Suswono.
Melalui asuransi, Kementerian Pertanian menyiapkan mekanisme ganti rugi bagi investasi yang telah dikembangkan petani, terutama investasi di bidang tenaga kerja. "Asuransi diharapkan setidaknya dapat mengganti separuh dari kerugian yang dihadapi petani dalam investasi tenaga kerja," tegas Suswono.
Dikatakannya, rencana tersebut kini tengah dalam kajian Balitbang Kementerian Pertanian. "Kalau kajian yang dilakukan Balitbang Kementerian Pertanian sudah selesai, rencana pengembangan asuransi akan dibawa ke forum DPR untuk dikaji lebih mendalam dan disahkan," kata Suswono.(Ant/DOR)
DETAIL VIDEO [0]
KOMENTAR [2]
KIRIM KOMENTAR ANDA
Wuih.... hebat sekali...
Asuransi..... asuransi..... MANIS SEKALI..... IJO..... seijo uang repis....
Coba kalau petani, peternak dan petani ikan darat... pas lagi panen raya terus harganya JEBLOK... apa di ASURANSIKAN YA.....
Jadi... ini contoh nya.. tak ada syncron-antar kebijakkan PEjabat-pejabat terkait dalam hal kebijakkan yang Pro Rakyat...
Apa sudah keblinger era LIBERALISASI ..... ya....
Seharusnya dan wajib hukumnya... adanya syncronisasi antara Kebijakkan Pejabat terkait dengan Pelaku bisnis/Pedagang dan Petani, Peternak dan Peternak ikan darat.
Contoh konkrit: Petani Tanam Jagung, kedelai untuk kebutuhan Peternak Unggas/Ayam, Dia kala panen raya harga pasti jeblok.......Eh si pedagang Ps. Pagi malah rutin import Jagung, kedelai dari Luar Negeri.
Jadi sudah saatnya: Kita harus keras kepada Importtir Jagung, Kedelai/bungkil kedelai, Melarangnya untuk import karena bahan baku pakan tadi mampu disediakan oleh petani kita. Sisa kelebihannya baru boleh di Eksport ke negara China, Vietnam, Thailand dan jangan ke negara Malingsia. Ingat........ kebutuhan akan Jagung dan kedelai untuk pakan ternak unggas dan ikan darat semakin kedepan semakin tinggi permintaannya, Hanya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bisa mensuplaynya.... PAHAM.
Artinya, kita tak perlu kirim TKI-TKI ke kebun sawitnya Malingsia.
satu langkah bagus. bagus lagi kalau mentan memberitahukan rencana pembukaan lahan pertanian baru yg bersifat padat karya, mengurangi minat jadi TKI di malingsialan.