Boikot Sri Mulyani
DPR tidak pernah berhenti bermanuver. Setelah usulan dewan untuk menonaktifkan Wakil Presiden Boediono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani bertepuk sebelah tangan, kini dewan menyiapkan jurus baru yaitu memboikot rapat parlemen yang dihadiri Sri Mulyani.
Boikot itu berkaitan dengan keputusan Rapat Paripurna DPR pada 3 Maret 2010 mengenai hak angket Bank Century yang memutuskan kebijakan penyelamatan Bank Century melanggar hukum. Tanggung jawab atas pelanggaran itu dibebankan di atas pundak Boediono dan Sri Mulyani sehingga DPR meminta mereka dinonaktifkan.
Permintaan penonaktifan itu sudah dilayangkan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Alih-alih menonaktifkan Boediono dan Sri Mulyani, Presiden malah membela keduanya. Bahkan, Presiden terang-terangan mengapresiasi kebijakan mereka sebagai tindakan penyelamatan perekonomian nasional.
Perihal Boediono tentu saja DPR salah alamat. Sebab, Presiden tidak bisa menonaktifkan Wakil Presiden karena keduanya dipilih rakyat secara langsung dalam satu paket. Sebaliknya, kalau ada kemauan, tidak sulit bagi Presiden menonaktifkan Sri Mulyani sesuai permintaan DPR. Sebab, mengangkat dan memberhentikan menteri adalah hak prerogatif presiden.
Akan tetapi, Presiden memilih tetap mempertahankan Sri Mulyani. Karena tuntutan tidak dikabulkan, muncul gagasan yang dipelopori Fraksi PDI Perjuangan DPR untuk menolak kehadiran Menteri Keuangan Sri Mulyani di DPR dalam pembahasan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) perubahan pada 9 April mendatang.
Aksi boikot itu lahir di atas postulat bahwa Presiden sepatutnya menghormati keputusan Rapat Paripurna DPR. Penghormatan itu bukan sebatas perkara etika bernegara. Lebih dari itu, pengabaian atas keputusan rapat paripurna dewan bahkan ditafsirkan sebagai sikap mengabaikan konstitusi.
Dan terjadilah klaim konstitusi yang paradoksal. Dengan sikapnya itu, DPR justru menunjukkan tidak menghormati hak konstitusional Presiden, yaitu hak prerogatif untuk mengangkat dan memberhentikan menteri. Serentak dengan itu DPR pun telah merusak sistem presidensial.
Politik boikot itu jelas pisau makan tuan. Maksud hati ingin menekan Presiden, DPR malah menuai kecaman karena lebih mengutamakan kepentingan politik partai daripada kepentingan rakyat.
Harus diakui bahwa pembahasan RAPBN perubahan berkaitan langsung dengan kepentingan rakyat. Salah satu materi penting dalam RAPBN perubahan ialah rencana penambahan subsidi untuk mengantisipasi penaikan tarif dasar listrik.
Tapi DPR sudah tidak peduli dengan semua itu. Mereka lebih doyan mengancam dan gampang mutung. Padahal, jauh lebih terhormat bagi dewan untuk menggunakan hak menyatakan pendapat yang dihalalkan konstitusi daripada melakukan pembangkangan politik. DPR tidak perlu mutung, pilihlah cara elegan.
KOMENTAR [12]
KIRIM KOMENTAR ANDA
politisi2 genit, anda bicara seolah2 atas nama rakyat padahal utk kepentingan pribadi, teman dan golongan. Dasar serigala berbulu monyet, ular berkepala kelabang, bisanya berkoar2! Budiono dan Sri Mulyani lurus, jujur, apa adanya..., demi negara ibunya mau meninggal masih rapat demi negara ini....! coba lihat Panda biasa di China makan bambu, tapi disini? Demi pribadi, temen dan kelompoknya Panda makan duit milyaran!!!!
Dpr jangan membikot kedatangan menkeu soalpembahasan apbn-p karena itu menyangkut kelangsungan pemerintahan. Namun klo pemerintah dan aparat hukum tidak menuntaskan rekomendasi dpr soalsenturi lanjutkan saja ke hak menyatakan pendapat, jadi gunakan semua hak-hak konst dpr tapi jangan sempat membuat ulah yg justru tidak konstitusional. Dpr akan bertaji jika didukung rakyat, oleh sebab itu bekerjalah baik2 agar didukung rakyat melalui people power bila perlu, tapi kalau dpr saja yg sibuk rakyat menderita nanti kalian tdk bisa pilang kampung !
sampai saat ini sy msh mempercayai pak boed & smi, 2 org profesional dibandingkan dgn politisi2 di dpr yg hanya berkoar a/n rakyat.
Beraninya cuma ama perempuan..keroyokan lagi..dasar BANCI loe..urusan pribadi jangan ganggu kepentingan rakyat..hoi loe punya nurani kagak..dasar anak TK..KAMPUNGAN
Sejak awal sy krg simpati dgn kalakuan para anggota DPR ini, org2 nya memang msh muda2 tp masalah kematangan dlm berfikir & pengalaman politik nya sy kira msh jauh dari harapan. Bukti nya skrg,apa yg mereka2 perjuangkan blm lah membawa hasil & solusi terbaik utk mencegah panas nya situasi politik malah CARUK MARUK POLITIK LAH YG TERJADI SAAT INI. Lalu apa sebenarnya yg mereka2 perjuangkan selama ini? Utk rakyat, utk partai, utk gengsi/cari muka atau utk APA & SIAPA? Mohon di renungkan.