Menjaga Taji KPK
KEHADIRAN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak tujuh tahun silam disambut gegap gempita sekaligus cemburu dan iri. Yang gegap gempita tentu saja publik dan aktivis peduli pemberantasan korupsi. Yang cemburu dan iri dengan malu-malu jaksa dan polisi.
KPK memang memiliki berbagai kewenangan ekstra yang pantas membuat iri dan cemburu. KPK bisa menyadap telepon dan memeriksa pejabat tanpa perlu meminta izin atasannya termasuk izin presiden. Itu semua menjadikan KPK sebagai lembaga superbody yang disegani.
Puluhan pejabat negara telah dibawa KPK ke depan hakim. Mereka kini mendekam di sel-sel tahanan atau menjalani masa hukuman di lembaga pemasyarakatan. Semua itu membuat KPK disanjung. Sebaliknya jaksa dan polisi. Catatan yang suram membuat kedua institusi itu sulit meraih kepercayaan publik. Publik menatap sinis jaksa dan polisi. Publik seolah alpa pada sejumlah prestasi yang bisa menjadi tuas pengangkat citra kedua institusi itu.
Di tengah citra yang menjulang itu, KPK kini berhadapan dengan kasus yang sarat dengan aroma politik. KPK menangani perkara Bank Century yang tidak saja menyentuh pejabat yang sedang berkuasa, tetapi juga menyinggung orang nomor dua di Republik ini, Wakil Presiden Boediono. Nama Boediono sebagai Gubernur Bank Indonesia saat pengucuran dana talangan Rp6,7 triliun ke Bank Century direkomendasikan Pansus Angket Bank Century DPR untuk diproses secara hukum. Bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani, keduanya dinilai bertanggung jawab atas proses bailout itu.
Rekomendasi DPR telah diserahkan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, kejaksaan, kepolisian, dan KPK. Tetapi, yang disorot publik hanya KPK. Sebab hanya KPK sebatang karalah yang dianggap sanggup dan berani menggenggam bola panas megaskandal Bank Century. Bola panas karena rekomendasi DPR adalah karya politik. Dan hidup anggapan bahwa KPK seharusnya menindaklanjuti rekomendasi DPR itu. Yang terjadi adalah sebaliknya. KPK malah menunjukkan dirinya bukan lembaga yang dapat dipengaruhi DPR.
KPK tetap memperlihatkan tajinya, menunjukkan keberaniannya, yaitu berani untuk tetap independen dengan memandang rekomendasi DPR itu hanya sebagai informasi. Sebuah keberanian yang harus didukung. KPK bukan alat siapa pun. Ia bekerja berdasarkan aturan dan tertibnya sendiri. Superbody itu harus bekerja semata atas dasar fakta dan bukti hukum. Tidak ada satu pihak pun yang bisa mengintervensi KPK. Tidak DPR, juga tidak Presiden sekalipun.
Sekali KPK menyerah pada intervensi politik, runtuhlah segenap kepercayaan publik. Padahal, kepercayaan publik itulah satu-satunya modal yang dimiliki KPK sehingga tidak bisa dibarterkan dengan apa pun. Kita percaya lima pemimpin KPK tidak akan menyewakan otoritas dan hati nurani mereka untuk meloloskan intervensi suatu pihak. Tetapi bila pada satu titik intervensi tak terbendung, pimpinan KPK harus terbuka dan berani mengumumkan kepada publik siapakah pihak-pihak yang ingin menodai KPK.
KOMENTAR [6]
KIRIM KOMENTAR ANDA
# " Mahkamah Konstitusi Harus merombak alias Uji Materi produk UNdang- Undang di Bawah Ini :" Undang-undang Nomor 27 tahun 2009 tentang MPR/DPR/DPD dan DPRD mengatur syaratnya harus dihadiri 75 persen anggota DPR. UU tersebut tidak berpihak kepada penegaak supremasi hukum dan keadilan rakyat. KAWAL TERUS UNTUK REALISASIKAN DAN GUNAKAN SECARA BIJAK UNTUK KEPENTINGAN RAKYAT MAKA HAK MENYATAKAN PENDAPAT DARI DPR-MPR, DUET SBY-BUDIONO BISA ANGKAT KAKI DARI ISTANA NEGARA . GANYANG REZIM PREDATOR !!! " SATUKAN KEKUATAN RAKYAT INDONESIA, BULATKAN KEKUATAN PERJUANGAN !!! GALANG PERSATUAN & KESATUAN DISELURUH WILAYAH DAN ELEMEN RAKYAT INDONESIA !!! LAWAN, LAWAN !!! LAWAN, REZIM PREDATOR !!! Beberapa penelusuran dan pengungkapan Skandal yang tidak jelas arah dan tujuannya mencabik-cabik hati nurani rakyat Indonesia. Beberapa Skandal yang mengakibatkan UANG RAKYAT raib di RAMPOK para PROFESIONALIS & POLITISI yang bercokol diinstitusi PEMERINTAHAN abu-abu, antara lain : 1. METROPOLIS SKANDAL PERTAMINA Rp. 700 Triliyun, 2. MEGA SKANDAL BANK CENTURY Rp. 6.7 Triliyun, 3. REKENING LIAR 15 PERWIRA POLRI 4. Dana BLBI 600 Triliyun 5. DANA ABADI UMAT KEMENTRIAN AGAMA. 6.FLAMBOYANT SKANDAL LAPINDO. Kinerja dibidang hukum, adanya upaya dan terjadi pengexlusifan hukum baik Perdata dan Pidana. Ini adalah bentuk makar terhadap UUD 1945 dan Menentang keinginan rakyat indonesia. Yang di tetapkan dalam TAP-TAP MPR sebagai acuan menjalankan roda pemerintahan. " GANYANG !!! GANYANG !!! GANYANG, REZIM PREDATOR !!! GANTUNG KORUPTOR !!! #
dari dulu yg sering intervensi memang seenak udelnya untuk kepentingan sendiri, dasar ular berkepala kelapang, serigala berbulu monyet!!! biarlah KPK bekerja sesuai dg rule yg ada...gak usah mengancam, menggurui....
yg jelas ..yg ga sabaran itu anggota(pansus) DPR..,biarkan KPK menjalankan tugasnya sesuai koridor hukum..,jangan diintervensi, jangan diancam (di potong anggaran)..mereka bekerja dengan hati nurani..KPK tidak punya kepentingan di PARPOL, tidak suka memaksakan kehendak, tidak suka mutung dan kebakaran jenggot !!
Sangat dilema KPK saat ini. Kalau KPK menyatakan bhwa ada dugaan 19 anggota/mantan anggota DPR dr PDIP terima suap, pasti PDIP bilang KPK kelewat galak,mengada-ada,melanggar hukum dll dll. Tp kl KPK bilang bahwa rekomendasi pansus angket DPR tentang bailout Bank Century tidak cukup/memadai sebagai alat bukti awal utk proses hukum,PDIP pasti bilang KPK lemah,tdk ada nyali,kena tekanan penguasa,tebang pilih,dll dll. Memang PDIP ini maunya seenak perutnya aja. Kalau sdh begini, lembaga mana lagi yang bs dihormati integritasnya selain KPK???????????????????????????
Sekarang ini masyarakat kita sedang sakit, belum apa apa sudah berkomentar miring. Sabar sedikit gimana sih?