Dirut PLN: Naik Tidak TDL Konsekuensi Pemerintah
Metrotvnews.com, Jakarta: Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara (PLN) Dahlan Iskan mengaku tidak tahu menahu soal rencana kenaikan tarif dasar listrik (TDL). Ia hanya pasrah dan meyakini, naik tidaknya TDL, konsekuensi utama ada di pemerintah.
"PLN ini mengikut pemerintah saja. Pemerintah naik kita naik, disuruh tidak naik ya tidak naik. Sepenuhnya kan ada di pemerintah. Kalau tarif tidak naik kan PLN rugi, nah rugi ini ditutupi pemerintah atau yang disebut subsidi itu. Kalau tarif operasional tidak naik dan biaya tidak cukup akan dicukupi pemerintah. Sehingga naik atau tidak naik konsekuensi terbesar ada di pemerintah," Dahlan menjelaskan di Jakarta, Selasa (9/3).
Terkait besaran perubahan tarif yang sebelumnya disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani, Dahlan yang dikenal sebagai pengusaha media massa ini juga mengaku tidak tahu menahu.
"Yang saya baca tadi di surat kabar, kok menteri hanya mengatakan sampai bulan Juni tidak ada kenaikan tarif listrik. Kan belum berarti Juli naik dong. Bisa jadi mendekati Juni ada pernyataan lagi nanti sampai Oktober tidak ada kenaikan tarif listrik. Terus siapa tahu nanti dekat-dekat November ada pernyataan lagi sampai akhir tahun tidak ada kenaikan listrik. Kan bisa aja begitu," jelas Dahlan.
Di lain pihak, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia mengaku bisa memahami rencana penaikan TDL. Sebab sudah tujuh tahun lamanya TDL tidak dinaikkan sehingga membutuhkan subsidi besar. Namun, YLKI meminta PLN harus meningkatkan kualitas dan memperhatikan masalah pemadaman bergilir.
"Jika TDL betul dinaikkan maka komitmen pemerintah untuk meminimalisir seminim mungkin untuk melakukan pemadaman bagi listrik. Kalau pun ada pemadaman, maka seperti yang sudah dikritik konsumen, harus ada pemberitahuan yang lebih jelas kapan - dimana - berapa jam, sehingga konsumen bisa merespon dengan mengubah perilakunya. Untuk ktivitas domestik rumah tangga juga sektor industri," ujar Tulus Abadi, anggota YLKI.
Warga pun mengeluhkan rencana ini. Mereka gundah sebab masih banyak kebutuhan biaya lain. Seorang warga bernama Meni mengeluh,"Nah itu kita kan tidak tahu, listrik naik, air naik sementara kan kita gajinya sudah begini. Manalagi negara dalam keadaan begini kan bingung juga."
Warga lainnya, Fifi, mengatakan, "saya pegawai negeri, anak-anak masih sekolah, kebutuhan biaya juga banyak. Kalau bisa ditunda dulu lah." (*****)
KOMENTAR [3]
KIRIM KOMENTAR ANDA
VIDEO TERKAIT
-
Senin, 6 Februari 2012 -
Senin, 2 Januari 2012 -
Sabtu, 31 Desember 2011 -
Senin, 12 Desember 2011
Pejabat pemerintah kita pintarnya hanya morotin rakyat dengan berbagai dalih dan menjajah bangsanya sendiri. Pernahkah pemerintah serius memikirkan kesejahteraan rakyat ? itu hanya bohong belaka, hanya sebuah janji saat kampanye saja. tak satupun pemimpin negeri ini yang bisa dipercaya. semua hanya memikirkan dirisendiri dan keturunannya. semoga Allah menurunkan azab sesegera mungkin untuk negeri ini. Pemerintah lebih memikirkan kesejahteraan investor asing dari pada memberdayakan rakyatnya. contoh : berapa juta hektar lahan kita dikuasai asing untuk perkebunan dan pertanian ?, kenapa pemerintah tidak memberdayakan rakyatnya untuk berusaha dibidang perkebunan ? kalau pun diberi izin pasti dipersulit kalau tidak pakai uang siluman... itu sudah jadi rahasia umum dimana-mana. Bangkit lah rakyatku, lakukan revolusi sosial, mari lakukan perlawanan terhadap kezaliman ini. maju terus pantang mundur. berjuang dalam membela kebenaran syahid hukumnya.
capek ya dengernya semua serba naik.....mknya d benerin dulu tuh managementnya jd uang ga ngalir kemana2....naik brp pun selama uang yg kita bayar ke pemeintah tdk bisa masuk ketempatnya, karena salurannya bnyk yg bolong, yaaaa tetep aj krisisssss
Saya PNS gol.III/b masa kerja 23 tahun, jabatan Staf, istri satu dan anak 3 orang, satu kuliah, satu orang SMU dan yg satu SMP, gaji berkisar 2,45 juta, Kespeg 250 ribu, itulah penghasilan yg saya bawa pulang setiap bulan, selama ini pengeluaran saya utk makan (sangat sederhana) sekeluarga plus satu orang bapak mertua yg sakit2an berkisar 50 ribu jadi 1,5 juta perbulan, tansport utk 2 motor sekitar 10 ribu perhari= 300 ribu, jajan anak 10 ribu utk 3 orang perhari= 300 ribu, listrik selama ini perbulan 150 ribu, PDAM 45 ribu HP dan Telp sekitar 100 ribu. Biaya pendidikan anak yg kuliah sekitar 1,5 juta persemester, SPP utk anak SMA dan SMP sekitar 200 ribu perbulan. Dari situ saja penghasilan saya sudah minus, maka terkadang ada peluang apa pun saya sikat, mengambil borongan ngecat, bahkan ngojek malam, tapi itu pun tdk bisa menutupi pengeluaran yg terus membengkak karena tdk setiap rezeki itu ada pada saat saya butuhkan. Sekarang dgn wacana kenaikkan tarif listrik (dan juga PDAM) entah bagaimana lagi nasib ini? Selama ini saya berusaha utk tidak korupsi, tapi tampaknya prinsip2 itu tdk bisa lagi dipertahankan. Selama ini saya selalu menolak utk menanda tangani Surat perjalanan Dinas bodong pada saat menjelang akhir tahun Anggaran, kalau sekarang ada pasti saya ambil, meskipun saya tahu yang diberi kpd saya oleh atasan paling2 berjumlah 20 % saja dari anggaran. Nah anda boleh mengkritik sikap saya yg suka mengeluh, tidak tahu bersukur, tapi itu adalah fakta yg tdk mungkin saya tutupi