Menlu: Penahanan 3 Petugas KKP Prosedur Tetap
Metrotvnews.com, Kinabalu: Penahanan tiga petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), pada 13 Agustus, merupakan prosedur tetap yang berlaku di Malaysia. Lantaran prosedur itu menjadi masalah antara dua negara, Malaysia tak akan menerapkannya lagi di kemudian hari. Hal itu dikatakan Menteri Luar Negeri Indonesia Marty Natalegawa usai perundingan di Kinabalu, Sabah, Malaysia, Senin (6/9).
Menurut Marty, kedua negara sangat menyesalkan terjadinya insiden itu. Kedua negara pun sepakat menghindari kejadian serupa terjadi di masa mendatang. Untuk itu, kata Marty, dua negara akan mengintensifkan perundingan terkait kekeliruan batas wilayah yang menjadi akar permasalahan Indonesia-Malaysia.
Sementara Menteri Luar Negeri Malaysia Anifah Aman menyesalkan adanya berita buruk mengenai tindakan yang diberlakukan terhadap tiga petugas KKP. Menurut Anifah, tindakan terhadap petugas Indonesia tidak seburuk seperti yang diberitakan di media.(***)
saya warga paman sam bangga dan suka banget 2 negara islam mahu perang nanti beli senjata ama kami dan kalau udah hancur kami jadi orang tengah
Tim Kemenlu RI belum maksimal dalam memperjuangkan Kedaulatan dan Harga Diri Bangsa Indonesia. Menkopolhukam hendaknya semaksimal mungkin memotivasi/mendorong dan mengkoordinasikan sebaik mungkin hal-hal yang terkait dengan perilaku 'saudara serumpun' Malaysia. Jangan dibiarkan Kemenlu berjalan hanya berdasarkan kaidah-kaidah internasional tanpa mempertimbangkan unsur Nasionalisme, Kedaulatan dan Harga Diri Bangsa Indonesia. Beri pelajaran berharga kepada Malaysia yang menimbulkan efek jera dan segan untuk berperilaku tindak menghargai Bangsa Indonesia. Uang sitaan kasus Korupsi hendaknya atas seijin Presdien dapat dikumpulkan untuk dana perkuatan TNI. Kalau perlu, seperti halnya Israel, lakukan kerjasama pertahanan dengan Rusia , Pakistan, India maupun Iran. Tinggalkan Amerika yang jelas-jelas bertujuan memperlemah TNI. TNI AL hendaknya dengan motivasi tinggi menjaga setiap jengkal wilayah perairan Indonesia. Jangan cuma urus tangkap nelayan atau barter BBM di laut tapi harus cukup berani untuk menembak (sasaran tembak) Kapal Malaysia atau siapapun sesuai Protap.
gayang malingsialan ! jangankan indonesia,filipina pun benci malingsialan ini.... malingsilan tak mempunyai ciri khas/indentity,maka itu cuma bisanya ciplak negara lain. gayang maling sialan ini.
kita tentunya tidak mengharapkan terjadinya perang. Mengingat ada 2 juta WNI ada di Malaysia mencari nafkah termasuk 6.500 di antaranya ada di penjara Malaysia. Namun tentunya Presiden SBY harus punya ketegasan. Isu yang dibahas seharusnya mengenai insiden 3 Petugas KKP kita yang ditangkap dan ditelanjangi, kita tidak boleh terpancing oleh Diplomasi Malaysia yang mengatakan media Indonesia membesar-besarkan hal tersebut dan mereka memprotes bendera Malaysia yang dibakar. Tentunya Indonesia tidak mengada-ada soal penelanjangan 3 petugas KKP tersebut. Dengan kejadian ini, harusnya Indonesia mempunyai sikap yang tegas, dengan pengalaman yang ada bagaimana menata hubungan dengan Malaysia selanjutnya. Di internal negara Indonesia sendiri, Pemerintah bersama-sama dengan rakyat harus komit mensejahterakan rakyat. Tentunya miris mendengar dosen di Malaysia bisa mendapatkan gaji 40 juta rupiah sebulan, sedangkan dosen di Indonesia hanya 4-5 juta rupiah sebulan, bagaimana mau meneliti dengan tenang dan keuangan yang memadai, bila untuk asap dapurnya sendiri saja masih was-was. Wahai Indonesia sadarlah, jauhi pertikaian, satukan tekad untuk saling membahu membangun bangsa yang sejahtera dan persatuan yang kokoh.
pembangunan perbatasan berupa jalan dan kelurahan berteknologi dan mercusuar.