• Benarkah Pesangon Dipajaki
• Pers dan Nilai-Nilai Kebangsaan
• Ketika Harga Bahan Pokok Melonjak
• Jangan Jadi Machiavellis
• Hilangnya Rasa Kemanusiaan
• Memperkuat Daya Saing
• Adakah Palu Godam Pansus?
• KPK Menyentuh Pejabat Era SBY
• Memerbarui Gerakan Perubahan
• Meredam Pernyataan Kontroversi
• Tony Blair Diperiksa Pansus
• Prioritaskan Kepentingan Rakyat
• Ayo Kembali Bekerja
• Pertahankan Kematangan Berdemokrasi
• Pansus Bank Century tak Menakutkan
index

Ketika Parpol Kehilangan Nurani

Jumat, 6 November 2009 18:18 WIB

Begitulah yang kita rasakan sekarang ini. Partai politik tidak bisa lagi menjadi penyambung lidah rakyat. Anggota parlemen bukan lagi wakil rakyat yang memperjuangkan nasib rakyat.
   
Parpol sudah terputus hubungannya dengan rakyat pemilih. Anggota parlemen sudah tidak lagi mempunyai hati, tidak lagi memiliki nurani. Mereka tidak mampu menangkap denyut yang ada di tengah masyarakat.
   
Ketua Tim 8 Adnan Buyung Nasution tidak keliru  mengatakan era parpol sudahlah berakhir. Bahkan ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membentuk Tim 8 untuk meverifikasi kasus dua pimpinan nonaktif Komisi Pemberantasan Korupsi Bibit Samad Rianto dan Chandra Hamzah merupakan simbol bahwa para menteri yang berasal dari parpol tidak bisa diandalkan dan dianggap tidak mampu untuk menyelesaikan persoalan bangsa.
   
Kita pantas prihatin dengan pernyataan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Patrialis Akbar yang menganggap tidak relevan dibukanya rekaman pembicaraan yang berkaitan dengan rekayasa kasus di KPK oleh Mahkamah Konstitusi. Bagaimana seorang pejabat negara yang bertanggung jawab terhadap persoalan hukum bisa menutup mata terhadap kenyataan maraknya mafia hukum di negeri ini. Kalau seorang menteri hukum tidak peduli dengan kenyataan bobroknya penegakan hukum di negeri ini, bagaimana kita bisa berharap adanya perbaikan dalam sistem hukum di negara ini.
   
Kita semakin prihatin lagi melihat kualitas anggota DPR yang menangani masalah hukum. Dalam rapat dengar pendapat dengan Kepala Kepolisian RI kemarin, anggota DPR kehilangan kekritisannya. Mereka tidak menangkap perasaan hati yang berkembang di tengah masyarakat atas kebobrokan dalam sistem hukum di negeri kita.
    
Rekaman pembicaraan yang begitu vulgar tentang bagaimana hukum bisa dipermainkan sepertinya tidak mengusik sama sekali rasa keadilan anggota DPR. Mereka seperti tidak pernah mendengar dan bahkan tidak mau tahu dengan fakta yang begitu terang benderang.
    
Dengan arogannya malah para anggota DPR menunjukkan bahwa merekalah yang paling berkuasa dan paling berhak atas segala persoalan hukum. Mereka menyerang institusi-institusi lain yang mereka anggap bukan hanya tidak punya hak, tetapi juga tidak kapabel.
   
Arogansi anggota DPR menunjukkan bahwa mereka sungguh tidak punya hati. Putus sudah perasaan mereka terhadap apa yang sedang menjadi keprihatinan besar dari bangsa ini.
   
Lalu apa selanjutnya yang kita bisa harapkan? Jawabannya tinggal terletak pada Presiden sebagai pemimpin tertinggi di negeri ini. Apakah semua ketidakbenaran ini akan terus dibiarkan berlangsung?
   
Kita bukan hanya sedang kehilangan nilai bangsa, tetapi dihadapkan pada situasi di mana kita gila terhadap yang namanya kekuasaan. Sepertinya kekuasaan itu merupakan sesuatu yang absolut dan bisa mendominasi sebuah kebenaran.
   
Ketika kekuasaan yang ada di tangannya tersentuh sepertinya sangatlah mengganggu. Mereka bukan hanya tidak bisa menerimanya, tetapi secara apriori menolak pandangan pihak lain, sebenar apa pun pandangan itu.
    
Persaingan tidak sehat antarlembaga itulah yang sedang dipertontonkan oleh para elite politik. Demi kekuasaan mereka yang absolut, mereka menihilkan sama sekali upaya yang dilakukan pihak lain. Tidak ada empati sama sekali, tidak ada apresiasi sama sekali, pokoknya pihak lain salah dan buruk.
   
Bagaimana negeri ini akan bisa dibangun apabila pendekatannya menang-menangan kekuasaan seperti ini. Bagaimana kita bersaing dengan bangsa lain apabila kita selalu curiga kepada saudara kita sendiri.
   
Di sinilah kita mengharapkan Presiden sebagai Kepala Negara untuk turun tangan. Pertama membenahi ketidakberesan penegakan hukum yang oleh Presiden sendiri dikatakan sebagai mafia hukum. Jangan biarkan antarlembaga negara berargumentasi tanpa dasar, sementara para mafia hukum dibiarkan terus menari-nari.
   
Kita pantas peduli kepada nasib bangsa dan negara ini. Niscaya negara ini akan hancur kalau dibiarkan seperti ini. Demokrasi yang sudah dengan susah payah ditegakkan akan sia-sia apabila kita gagal menegakkan hukum.
    
Mimpi besar kita untuk Indonesia yang lebih baik tidak akan pernah terwujud apabila kekacauan seperti ini terus dibiarkan. Kepekaan dan kepedulian inilah yang kita harapkan datang dari pemimpin tertinggi negara ini.