- Kecelakaan yang Memilukan
- Piramida Dicari, Muaro Jambi Disia-siakan ..
- Bank Mutiara Diincar Investor
- Menjaga Kepercayaan Publik
- Partai Demokrat Terus Bergolak
- Mengembalikan Trotoar ke Fungsinya
- Beranikah PDIP Pelopori Politik Bersih
- Partai Demokrat Masih Bimbang
- Ketika Pilot Pakai Sabu
- Angelina Sondakh Jadi Tersangka
- Jangan Adu Pengusaha dan Buruh
- Pemerintah Hadapi Boikot AS
- Kegigihan Jaksa Dalam Kasus Rasminah
- Menguji Kewibawaan Pemerintah
- Pertarungan Menuju Puncak
Kenapa Harus Merusak Legitimasi
Minggu, 3 Januari 2010 13:45 WIB
Hari Senin merupakan hal kerja resmi pertama tahun 2010. Setelah liburan panjang, semua orang pasti segera bergegas. Kita memang harus langsung tancap gas karena momentum kebangkitan ekonomi di dunia ada di depan mata. Kita tidak boleh menjadi bangsa yang tertinggal memanfaatkan momentum itu.
Sanggupkah kita langsung bertindak untuk mempercepat proses pembangunan? Tidak ada alasan untuk tidak sanggup. Apalagi pemerintah sekarang memiliki legitimasi yang kuat untuk mengajak semua komponen bangsa bahu membahu membangun negeri tercinta ini.
Sungguh sayang apabila pemerintah merasa tidak kredibel untuk melakukan itu. Pemerintah harus merasa kehilangan legitimasi dari apa yang seharusnya mereka miliki.
Sayangnya pemerintah sendiri yang membuat dirinya tidak kredibel di mata masyarakat. Pemerintah tidak pandai untuk membangun simpati dari rakyat. Secara sadar mereka justru membangun antipati yang akhirnya menggerogoti kredibilitas mereka sendiri.
Salah satu yang memancing antipati masyarakat adalah putusan pemerintah untuk mengganti kendaraan dinas para pejabat negara. Di pengujung tahun, pemerintah membeli sekitar 90 mobil baru untuk menggantikan mobil yang sebelumnya.
Kalau kita simak suasana batin yang ada di tengah masyarakat, mereka mempertanyakan keperluan untuk menggantikan kendaraan dinas tersebut. Masyarakat juga mempertanyakan, apakah harus menggunakan sedan dengan silinder yang besar sampai 3.000 cc dan semewah mobil Toyota Crown Royal Saloon.
Pertanyaan itu wajar karena dalam upaya penghematan energi, pemerintah berulangkali mengajak masyarakat untuk tidak boros. Salah satunya dengan menggunakan kendaraan yang lebih kecil silindernya. Untuk memaksa masyarakat tidak menggunakan mesin dengan silinder besar, pemerintah mengenakan pajak yang tinggi untuk kendaraan 3.000 cc ke atas.
Ternyata pejabat pemerintah tidak melaksanakan komitmennya sendiri. Mereka justru dengan sadar memilih kendaraan dengan silinder 3.000 cc untuk kendaraan dinas para pejabat negara.
Kedua, pemerintah selalu mengajak masyarakat untuk hidup bersahaja. Bukan berarti harus seperti orang miskin, tetapi masyarakat diajak untuk bisa berhemat. Bangsa yang maju memang adalah bangsa yang pandai berhemat. Orang Inggris selalu mengatakan, "frugality is mother of investment", sikap hemat itu pangkal kita bisa berinvestasi.
Banyak bangsa di dunia menempatkan jabatan politik bukan sebagai sesuatu keistimewaan. Kekuasaan bukanlah sebuah hak istimewa, power is not privilege. Kekuasaan itu adalah amanah, tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Di India misalnya, pejabat negara setingkat Perdana Menteri sekali pun tidak harus menjadi rendah diri karena menggunakan kendaraan buatan bangsa sendiri. Ketika menyambut tamu negara, bangsa India menyediakan kendaraan Mercedes Limousine untuk menjamu tamunya. Tetapi Perdana Menteri India sendiri tetap menggunakan mobil buatan India, Ambassador.
Sikap itu bukan hanya menunjukkan kepada masyarakat India bahwa para pejabat negara tidak harus hidup dalam kemewahan, tetapi juga bangga kepada produk bangsa sendiri. Sikap asketis itu tidak juga harus membuat pejabat di India merasa direndahkan.
Sikap asketis itulah yang tidak dimiliki oleh para pejabat kita. Mereka masih melihat kekuasaan itu sebagai sebuah keistimewaan. Mereka bangga dengan semua tontonan kemewahan karena dianggap sebagai kehormatan. Padahal di mata rakyat, itu justru kebalikan. Perilaku para pejabat negara itu dilihat sebagai kere munggah bale.
Ada dua hal setidaknya yang kita khawatirkan dari sikap tidak peduli dari para pejabat negara ini. Pertama, para pejabat negara itu secara sengaja merusak kredibilitas mereka sendiri. Bedanya antara ucapan dan tindakan akan membuat masyarakat kehilangan rasa hormat kepada para pejabat negara. Mereka tidak akan peduli dengan apa yang disampaikan para pejabat negara dalam konteks membangun negeri ini.
Kedua, sikap pemerintah akan menjauhkan sikap cinta pada produk bangsa sendiri. Padahal, kemajuan sebuah bangsa ditentukan sampai sejauh mana kecintaan bangsa tersebut kepada produk bangsanya sendiri. Bangsa Korea bisa begitu pesat maju karena mereka bangga dengan produk bangsanya sendiri. Demikian pula dengan bangsa China.
Para pejabat negara tentu segera berdalih, kita belum memiliki mobil nasional, yang merupakan buatan bangsa sendiri? Tidak ada salahnya apabila kemudian dipilih kendaraan semewah Toyota Crown, karena pejabat negara tidak boleh kalah dengan eksekutif swasta yang semuanya menggunakan mobil mewah.
Kalau Prof Syafii Maarif mengusulkan pejabat negara menggunakan mobil Toyota Kijang sebenarnya alasan itu masuk akal. Mengapa? Meski dijual atas nama Toyota, Kijang adalah pengembangan putra-putra Indonesia. Begitu suksesnya penjualan Toyota Kijang, sampai-sampai produk itu dijadikan salah satu andalan jualan Toyota untuk pasar dunia dan Indonesia ditetapkan sebagai basis pengembangannya.
Kalau para pejabat negara punya kesadaran itu, seharusnya mereka bangga menggunakan kendaraan yang dikembangkan putra-putra Indonesia. Para pejabat negara tidak perlu silau dengan apa yang dilakukan para pengusaha karena tujuan pengabdian mereka sangatlah berbeda. Menjadi pejabat negara adalah sebuah panggilan terhadap tugas negara, bukan untuk bergelimangan kemewahan.
Sayang di tengah upaya kita memanfaatkan momentum baik tahun 2010, pemerintah merusak legitimasinya sendiri. Mereka kehilangan kepekaan terhadap apa yang sedang dihadapi rakyatnya dan terus larut dengan sikap-sikapnya yang feodal, yang menempatkan kekuasaan sebagai sebuah hak istimewa.
