• Kecelakaan yang Memilukan
• Piramida Dicari, Muaro Jambi Disia-siakan ..
• Bank Mutiara Diincar Investor
• Menjaga Kepercayaan Publik
• Partai Demokrat Terus Bergolak
• Mengembalikan Trotoar ke Fungsinya
• Beranikah PDIP Pelopori Politik Bersih
• Partai Demokrat Masih Bimbang
• Ketika Pilot Pakai Sabu
• Angelina Sondakh Jadi Tersangka
• Jangan Adu Pengusaha dan Buruh
• Pemerintah Hadapi Boikot AS
• Kegigihan Jaksa Dalam Kasus Rasminah
• Menguji Kewibawaan Pemerintah
• Pertarungan Menuju Puncak
index

Kenapa Kaget Sama Arthalyta

Senin, 11 Januari 2010 20:24 WIB

Kita semua terkaget-kaget melihat perlakuan khusus yang diterima terpidana kasus suap, Arthalyta Suryani dan terpidana seumur hidup kasus narkoba, Limarita di Rumah Tahanan Khusus Wanita Pondok Bambu. Mereka menjadikan tempat ia ditahan tidak ubahnya seperti hotel bintang lima.

Anggota Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum datang melakukan inspeksi mendadak hari Minggu itu semakin tidak mengerti bagaimana orang-orang itu bisa mendapatkan keistimewaan. Mereka bukan hanya bisa menjadikan tempat tahanan sebagai kantor, tetapi menjadikannya sebagai rumah pribadi. Mereka bisa menjalani perawatan kecantikan sampai bermain dengan anak-cucu.

Keanehan itu sebenarnya harus sudah digugat sejak keduanya masih ditempatkan di rumah tahanan. Meski sudah ada ketetapan dari pengadilan atas kasus mereka, sungguh ganjil  mereka tidak segera dialihkan untuk masuk lembaga pemasyarakatan.

Keistimewaan seperti ini tidak mungkin diberikan kalau tidak ada imbalannya. Apalagi orang seperti Arthalyta bukanlah orang  sembarangan. Ia punya kedekatan dengan kekuasaan bahkan disebut-sebut menjadi pengurus yayasan yang berkaitan dengan Cikeas.

Karena bisa menjadi sumber pendapatan tambahan, terpidana seperti ini bahkan menjadi "rebutan" rumah tahanan ataupun lembaga pemasyarakatan. Bahkan bukan sesuatu yang aneh apabila terpidana seperti ini bisa memilih tempat sesuai dengan yang mereka inginkan.

Yang membuat kita pantas sedih bukanlah kasus seperti Athalyta ini hanya puncak dari gunung es, tetapi mengapa di negeri ini semuanya begitu mudah untuk dibeli dengan uang. Bahkan sebuah penegakan keadilan yang diharapkan bisa memberi efek jera pun masih bisa dibeli.

Semua ini merupakan konsekuensi dari sikap kita yang terlalu mendewakan yang namanya materi. Akibatnya kita tega mengorbankan artinya nilai kebajikan, karena kita sudah disilaukan oleh yang namanya materi.

Kita tidak bisa hanya menyalahkan petugas rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan yang begitu mudah untuk dibeli. Sebab, pada tingkat yang lebih tinggi pun kita melihat bagaimana pejabat begitu mudah untuk ditutup nuraninya hanya karena materi.

Lihat kasus pemberian uang satu juta dollar AS dari pengusaha Joko Tjandra kepada Yayasan Kesetiakawanan dan Kepedulian. Joko Tjandra bukanlah hanya seorang pengusaha, tetapi seorang terpidana yang sedang buron.

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto mengakui adanya sumbangan dari Joko Tjandra kepada yayasan yang dipimpinnya. Tetapi anehnya tidak ada sedikit pun rasa bersalah dan yayasan pun tidak mencoba mengembalikan uang tersebut kepada Joko Tjandra.

Padahal kalau kita lihat dari kepantasannya seharusnya Yayasan Kesetiakawanan dan Kepedulian mengembalikan uang tersebut. Mengapa? Karena Joko Tjandra adalah seorang terpidana buron. Dengan menerima sumbangan itu, maka sang penyumbang bisa merasa bahwa dirinya dilindungi. Ketika pejabat negara tidak berupaya mendesak para penegak hukum untuk menangkap terpidana yang buron itu, maka masyarakat pun akan berpersepsi bahwa sumbangan itu adalah bagian dari biaya untuk tidak ditahan.

Lalu apa bedanya kasus Arthalyta dengan Joko Tjandra kalau kondisi seperti itu? Karena memberi imbalan uang, maka keduanya mendapatkan "kebebasan". Satu kebebasan di dalam rumah tahanan, satu kebebasan di luar negeri.

Kita tidak bisa hanya mengecam para sipir di Rutan Pondok Bambu yang memberi keistimewaan kepada Arthalyta, karena hal yang sama berlaku pada tingkatan yang lebih tinggi. Para sipir di Rutan Pondok Bambu tentu bisa menggugat kalau dikenakan tindakan, bagaimana dengan pejabat tinggi yang juga menerima imbalan atas "keistimewaan" yang diberikan kepada terpidana buron.

Teringat akan sumpah jabatan para pejabat tinggi negara ketika dilantik untuk menduduki jabatannya. Di atas kitab suci mereka dengan lantang mengatakan, "tidak akan sekali-sekali, baik langsung maupun tidak langsung, menerima atau menjanjikan sesuatu kepada pihak lain berkaitan dengan jabatan yang saya emban."

Sumpah itu hanya lantang diucapkan, tetapi ternyata tidak cukup menggetarkan hati. Semua itu seakan lupa ketika waktu berjalan dan bahkan menikmati bahwa kekuasaan adalah keistimewaan, power is privilege.

Kita tidak akan pernah bisa memperbaiki bangsa dan negara ini sepanjang sikap mendewakan materi itu tidak segera kita perbaiki. Kasus seperti Artalyta dan Joko Tjandra hanya tinggal menunggu waktu terjadi lagi.

Contoh dari para pemimpin menjadi kunci apabila kita memang bersungguh-sungguh ingin memperbaiki kehidupan bangsa ini. Kepura-puraan harus diakhiri dan teladan sangat kita perlukan. Tanpa itu maka orang di bawah akan mengikuti kebiasaan yang dilakukan para pemimpin mereka. Itulah yang sedang terjadi di negeri ini.