• Perburuan Teroris Berlanjut
• Setelah Kunjungan SBY ke Australia
• Jangan Lelah Melawan Korupsi
• Teroris Masih Hidup
• Mahasiswa HMI Harus Kendalikan Diri
• Polisi dan Kerusuhan Makassar
• Kali Ini Semua Tentang Jazz
• Presiden dan Wapres Menjawab
• Yang Mengganggu Ekonomi Itu Anarkisme
• Haruskah Boediono dan Sri Mulyani Dipidanakan ..
• Tugas Parlemen Itu Bicara
• Berani Memilih Gaya Bush
• Gempa Mengguncang Chile
• Keluarga Itu Kehilangan Satu Bayi
• Jabatan Itu Amanah
index

Pansus Bank Century tak Menakutkan

Selasa, 26 Januari 2010 15:43 WIB

Terlalu sering kita ditakut-takuti bahwa langkah politik yang dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat untuk melakukan penyelidikan terhadap skandal Bank Century akan mengganggu konsentrasi kita dalam melakukan pembangunan. Panitia Khusus DPR sering dilihat dengan kaca mata negatif dalam melaksanakan tugas penyelidikan sehingga dikhawatirkan membuyarkan konsentrasi pemerintah dalam melaksanakan program pembangunan.
   
Kita sering mengatakan bahwa itu merupakan bagian dari pendewasaan demokrasi. Apa yang dilakukan DPR merupakan hak konstitusi yang harus dilakukan karena ada hasil audit investigasi Badan Pemeriksa Keuangan yang menyebutkan bahwa langkah penyelamatan yang dilakukan pemerintah terhadap Bank Century diduga melanggar undang-undang.
   
Terhadap berbagai hal yang berpotensi terjadinya skandal, DPR berkewajiban untuk bertindak. DPR harus membuat tindakan yang diduga skandal itu menjadi terang benderang agar kemudian dapat dilakukan koreksi.
   
Langkah koreksi itu diperlukan agar kita belajar dari kesalahan, jika kesalahan itu memang bisa ditemukan. Kita tidak boleh membiarkan kekuasaan atau kewenangan itu bersalah guna karena itu akhirnya akan membebani rakyat dan negara.
   
Bahwa dalam melaksanakan tugasnya DPR masih banyak kekurangannya, itu adalah wajar. Sejauh ini langkah korektif yang dilakukan masyarakat terhadap kerja DPR juga berjalan dan sedikit banyak pasti membuat anggota DPR berbenah diri.
   
Ingar-bingar yang terjadi dalam Pansus Bank Century tidak dilihat masyarakat dunia sebagai sesuatu yang menakut. Mereka melihat apa yang terjadi di Indonesia masih dalam batas yang wajar dan tidak harus mengganggu minat mereka untuk berinvestasi di Indonesia.
   
Salah satu indikator yang bisa kita lihat adalah berita mengenai akuisisi yang dilakukan CVC Capital terhadap department store Matahari yang dimuat surat kabar ekonomi Inggris, The Financial Times edisi hari Senin (26/11). CVC Capital membeli saham yang dimiliki Lippo di Matahari dengan nilai Rp 7,2 triliun.
     
Arus investasi ke Indonesia terus meningkat karena kita dianggap berhasil membangun demokrasi. Kita dianggap telah meninggalkan cara-cara kekerasan dalam menyelesaikan perbedaan. Kalau ada ramai-ramai dalam kerja Pansus Bank Century itu terbatas dalam kata-kata yang di luar batas kepantasan, bukan huru-hara yang menakutkan.
   
Atas dasar keberhasilan itu, lembaga pemeringkat Fitch meningkatkan status Indonesia ke posisi yang lebih baik. Peringkat Indonesia kini satu tingkat di bawah kategori "investment". Itulah yang membuat banyak perusahaan dunia berani untuk masuk dan menanamkan modalnya di Indonesia.
     
Bagi banyak negara, justru Indonesia yang semakin matang demokrasinya, di mana proses checka and balances berjalan semakin baik, sangatlah dibutuhkan. Langkah koreksi harus selalu dilakukan DPR terhadap pemegang kekuasaan agar tidak ada salah guna kewenangan. Dengan itu maka praktik kolusi, korupsi dan nepotisme yang selama ini menjadi ciri politik Indonesia, pasti akan jauh berkurang.
     
Pemerintah sendiri tidak perlu takut akan pengawasan yang dilakukan DPR dan juga masyarakat, sepanjang mereka fokus kepada apa yang menjadi tanggung jawabnya. DPR tidak mungkin berbuat macam-macam apabila tidak ada kesalahan dari pemerintah dalam menjalankan kekuasaannya.
     
Tidaklah mungkin sebuah pemerintah yang mampu menyejahterakan rakyatnya akan tidak dihormati oleh masyarakat dan juga parlemennya. Justru harapan dari semua orang kepada pemerintah adalah mampu mengeluarkan kebijakan yang benar-benar bisa memperbaiki perikehidupan masyarakat banyak.
   
Masih banyak hal yang diharapkan masyarakat  bisa dilakukan pemerintah. Bagaimana generasi muda misalnya mendapatkan kesempatan untuk bisa menimba ilmu dan tidak terjerumus dalam penggunaan narkoba. Bagaimana akses masyarakat terhadap kesehatan menjadi lebih mudah, sehingga kualitas hidup menjadi lebih baik. Bagaimana keamanan dan ketenteraman bisa diciptakan. Bagaimana infrastruktur tersedia baik sehingga tidak ada cerita mati listrik, tidak ada jalan yang rusak. Bagaimana kegiatan usaha bisa berjalan baik, sehingga pengangguran bisa dikurangi.
   
Begitu banyak hal yang harus dilakukan pemerintah untuk memperbaiki keadaan bangsa dan negara ini. Oleh karena itu fokuslah kepada program yang sudah dibuat dan tidak harus takut terhadap apa yang terjadi di DPR.
   
Sekali lagi langkah yang dilakukan Pansus DPR merupakan konsekuensi yang harus dihadapi karena ada kebijakan yang pernah dilakukan pemerintah yang tidak sesuai dan berpotensi merugikan keuangan negara. Kalau kemudian Pansus DPR mengeluarkan rekomendasi bagi perlunya langkah korektif, itu harus diterima sebagai bagian dari tanggung jawab.
     
Tidak ada tindakan yang tidak bisa diminta tanggung jawab. Itu merupakan risiko dari harus diterima dari sebuah jabatan publik. Noblesse oblige, setiap kehormatan ada tanggung jawabnya. Sebagai seorang pejabat publik, begitu banyak kehormatan yang sudah diterima. Sebagai konsekuensinya, seorang pejabat publik harus selalu bersikap cermat.
     
Mengapa? Karena setiap langkah kebijakan yang dibuat seorang pejabat publik akan berpengaruh kepada masyarakat banyak.  Oleh karena itu  kewajiban seorang pejabat publik untuk melakukan setiap langkahnya  secara saksama agar tidak merugikan kepentingan umum.
     
Marilah kita fokus kepada apa yang telah menjadi tanggung jawab kita masing-masing. Sepanjang kita telah melakukan yang terbaik dan setiap bagian menghindari untuk menjadi yang terlemah, maka kita akan bisa menyongsong masa depan Indonesia yang lebih cerah.