• Piramida Dicari, Muaro Jambi Disia-siakan ..
• Bank Mutiara Diincar Investor
• Menjaga Kepercayaan Publik
• Partai Demokrat Terus Bergolak
• Mengembalikan Trotoar ke Fungsinya
• Beranikah PDIP Pelopori Politik Bersih
• Partai Demokrat Masih Bimbang
• Ketika Pilot Pakai Sabu
• Angelina Sondakh Jadi Tersangka
• Jangan Adu Pengusaha dan Buruh
• Pemerintah Hadapi Boikot AS
• Kegigihan Jaksa Dalam Kasus Rasminah
• Menguji Kewibawaan Pemerintah
• Pertarungan Menuju Puncak
• Jakarta Genting, Menteri di Daerah
index

Pertahankan Kematangan Berdemokrasi

Rabu, 27 Januari 2010 20:20 WIB

Teringat akan sebuah artikel dalam Majalah "The Foreign Affair" yang berjudul "Why Democracy Excel?" Hasil kajian yang dilakukan di banyak negara menunjukkan bahwa negara yang menerapkan sistem demokrasi, rata-rata tingkat kehidupan ekonomi masyarakatnya jauh lebih baik dari negara yang tidak menerapkan sistem demokrasi.
    
Faktor yang menyebabkan hal itu terjadi adalah karena berjalannya fungsi checks and balances. Pengawasan yang dilakukan terhadap pemegang kekuasaan bisa menghindarkan terjadinya salah guna kekuasaan, sehingga kerja pemerintah sepenuhnya ditujukan bagi perbaikan perhidupan rakyat.
    
Kita sudah mulai menuai hasil kerja sistem demokrasi itu. Pemerintah tidak bisa berbuat macam-macam lagi. Setiap langkahnya kini diamati oleh parlemen dan juga masyarakat. Sedikit saja terjadi kesalahan, maka itu akan langsung dimintai pertanggungjawaban.
     
Tentu karena kita masih mewarisi sikap dan perilaku era Orde Baru, praktik korupsi, kolusi dan nepotisme belum sepenuhnya bisa dihilangkan. Kadang kekuasaan masih dilihat sebagai hak istimewa, power is privilege. Namun masyarakat terutama, lebih berani untuk mengoreksinya.
     
Salah satu yang sedang hangat diawasi masyarakat adalah skandal Bank Century. Tekanan bagi dibongkar tuntasnya skandal yang menelan uang negara Rp 6,7 triliun itu terus disuarakan.
     
Di mata internasional, praktik seperti ini dianggap baik. Lembaga pemeringkat internasional Fitch menaikkan peringkat Indonesia satu tingkat. Dengan posisi Indonesia yang hanya satu tingkat dibawah "kelompok investasi", diyakini arus modal dari luar untuk masuk ke Indonesia akan semakin deras.
    
Tugas kita bersama untuk menjaga momentum yang baik ini. Kita harus menjaga agar sistem demokrasi kita terus tumbuh dan berkembang menjadi semakin matang.
    
Salah satu ukuran kematangan berdemokrasi, kita harus meninggalkan cara-cara kekerasan. Perbedaan pendapat dalam sistem demokrasi tidaklah ditabukan, namun penyelesaiannya harus dengan cara yang beradab.
    
Tanggal 28 Januari ini, kita mendengar kelompok masyarakat akan mengekspresikan penilaiannya terhadap pemerintahan SBY-Boediono. Menurut perhitungan kelompok masyarakat, pada hari itu genap sudah 100 hari pemerintahan SBY-Boediono. Hitungan tersebut didasarkan atas pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang menyebutkan bahwa pemerintahannya akan bekerja sejak hari pertama.
    
Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa sendiri menyebutkan, 100 hari pemerintahan SBY-Boediono baru akan jatuh pada tanggal 1 Februari mendatang. Hitungannya dimulai dari mulai ditetapkannya program kerja 100 hari oleh Presiden.
    
Sejauh ini memang ada perbedaan dalam cara mengukur tingkat keberhasilan. Pemerintah menganggap program 100 hari sudah selesai seluruhnya dikerjakan, meski apa yang dikerjakan baru menyusun konsep pelaksanaan untuk masa lima tahun ke depan. Masyarakat sebaliknya mengukur dari hasil kerja yang bisa langsung dirasakan dalam 100 hari ini, yang mereka nilai belum terasa sama sekali.
   
Sejauh ini memang tidak pernah ada program kerja 100 hari yang benar-benar kuantitatif sehingga bisa diukur jelas hasilnya. Seperti 15 program prioritas pemerintah boleh dikatakan lebih bersifat kualitatif. Akibatnya unsur subyektivitas menjadi sangat tinggi.
     
Penilaian program 100 hari seharusnya tidak perlu juga dilakukan dengan penuh gegap gempita. Kita cukup melihat progres kerja dalam masa 100 hari untuk kita lihat kemungkinan pencapaiannya pada lima tahun mendatang. Ini hanya semacam peringatan dini pada pemerintah kalau dinilai ada yang jauh dari harapan.
    
Apa lacur kita salah mengartikan program 100 hari. Penyebabnya, pemerintah sendiri terlalu mengagung-agungkan program 100 hari mereka. Seakan-akan yang dimiliki adalah tim super yang bisa membuat prestasi besar dalam waktu yang pendek.
    
Janji besar itulah yang kini ditagih oleh masyarakat. Apalagi kebiasaan untuk menyampaikan program 100 hari memang baru beberapa periode kita kenal. Ternyata hasilnya tidak sehebat seperti apa yang didengungkan.
    
Sekarang kita melihat pemerintah mencoba untuk mengoreksi ucapannya. Pemerintah menyebutkan bahwa program 100 hari jangan dilihat secara parsial dan dipisahkan dari program lima tahun. Namun semua sudah terlanjur karena pemerintah sendiri yang di masa awal pemerintahan terlalu sesumbar. Kini ketika masyarakat mencoba untuk menagih janji, pemerintah menjadi panik sendiri.
    
Klaim yang disampaikan kelompok masyarakat memang pantas membuat pemerintah gentar. Bukan hanya puluhan ribu orang yang akan menyampaikan pandangannya di Jakarta, tetapi juga kemungkinan di banyak kota di Indonesia.
    
Sebuah kebetulan yang tidak menguntungkan, selama 100 hari pemerintahan ini terlalu banyak kasus kontroversial yang menonjol. Mulai dari penahanan Bibit dan Chandra, soal Prita Mulyasari, hingga skandal Bank Century. Kasus-kasus besar ini menutupi kerja lain yang dilakukan pemerintah.
   
Kita berharap agar cara mengekspresikan pendapat dari kelompok masyarakat disampaikan dengan cara yang baik. Harus dihindarkan terjadinya aksi-aksi kekerasan yang mencoreng keberhasilan kita sampai saat ini dalam membangun sistem demokrasi.
    
Pengalaman tanggal 19 Desember lalu saat kita memeringati Hari Antikorupsi Internasional harus menjadi pembelajaran kita bersama. Jangan sampai aksi yang disertai perusakan fasilitas umum di Makassar sampai terjadi kembali.
    
Kita menghormati langkah pemerintah untuk mengedepankan cara-cara persuasif. Aksi tanggal 28 Januari tidak harus dihadapi seakan-akan ada ancaman perang besar. Ini hanyalah bagian yang biasa dalam sistem demokrasi, sehingga tidak perlu ditakuti. Kita sejauh ini sudah berhasil untuk membangun sistem itu.