• Menuju Investment Grade
• Refleksi Diri di Hari Raya Nyepi
• Fatwa Rokok Muhammadiyah
• Sepak Bola Milik Rakyat
• Perburuan Teroris Berlanjut
• Setelah Kunjungan SBY ke Australia
• Jangan Lelah Melawan Korupsi
• Teroris Masih Hidup
• Mahasiswa HMI Harus Kendalikan Diri
• Polisi dan Kerusuhan Makassar
• Kali Ini Semua Tentang Jazz
• Presiden dan Wapres Menjawab
• Yang Mengganggu Ekonomi Itu Anarkisme
• Haruskah Boediono dan Sri Mulyani Dipidanakan ..
• Tugas Parlemen Itu Bicara
index

Prioritaskan Kepentingan Rakyat

Jumat, 29 Januari 2010 20:42 WIB

Ingar-bingar berkaitan dengan 100 hari Pemerintah SBY-Boediono telah berakhir. Yang penting juga untuk menjadi perhatian pemerintah adalah suara yang diam, namun mereka memendamkan ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintah sejauh ini.

Suara itu bisa terekam dari hasil survei yang dilakukan banyak lembaga, namun hasilnya relatif sama. Ada penurunan dari tingkat kepuasan masyarakat terhadap 100 hari pemerintahan SBY-Boediono. Hasil survei mingguan yang dilakukan METROTV menunjukkan penurunan tingkat kepuasan itu mencapai 26 persen di bandingkan dengan tingkat harapan ketika pemerintahan ini terbentuk.

Hasil survei itu tentunya merupakan peringatan dini yang baik bagi pemerintah. Dalam masa waktu yang tersisa hingga lima tahun mendatang, pemerintah bisa lebih berkonsentrasi terhadap program yang lebih menyentuh kepentingan masyarakat banyak.

Sejauh ini memang hasil kerja pemerintah lebih banyak dirasakan oleh kelompok elite. Seperti proses pembuatan paspor yang dijanjikan hanya membutuhkan waktu empat hari dari semula tujuh hari. Pembuatan paspor tidak terlalu dibutuhkan rakyat banyak. Itu hanya diperlukan oleh mereka yang mampu bepergian ke luar negeri. Bagi masyarakat banyak jauh lebih penting misalnya, proses pembuatan kartu tanda penduduk yang lebih mudah daripada pembuatan paspor.

Ada langkah yang langsung mengena kepada masyarakat bawah yakni pembuatan paspor secara gratis untuk para tenaga kerja Indonesia yang hendak mencoba peruntungan di luar negeri. Tetapi janji ini harus sungguh-sungguh terlaksana dan benar-benar gratis. Jangan hanya gratis dalam peraturan, sementara pada pelaksanaannya tetap banyak persyaratan yang mengeluarkan uang.

Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat merasakan banyaknya pungutan-pungutan itu. Pedagang pasar setiap hari dikutip berbagai jenis iuran. Supir-supir angkutan umum setiap harus mengeluarkan tip setiap kali melewati rute yang dilalui.

Belum lagi kita bicara soal penyumbatan dalam masalah perizinan usaha. Masalah perkreditan. Masalah kebutuhan energi seperti listrik untuk usaha. Masalah kualitas jalan yang buruk.

Pemerintah menggariskan program kerja untuk menghapuskan debottlenecking atau penyumbatan tersebut. Hanya saja istilah tersebut sering diredusir untuk hal-hal tertentu, padahal dalam praktiknya di lapangan ragam penyumbatan tersebut begitu banyak.

Memang semua itu bukan hanya tugas dari pemerintah pusat. Ada peran penting yang juga harus dilakukan pemerintah daerah seperti menciptakan ketertiban umum  di pasar-pasar dan jalan umum. Itu adalah persoalan yang sudah menahun, tetapi tidak pernah bisa dibereskan.

Bagi masyarakat di bawah, itu merupakan beban yang jelas dirasakan. Sepanjang pemerintah--apa itu pusat maupun daerah--tidak sanggup untuk memperbaikinya, maka itu akan dianggap sebagai ketidakmampuan pemerintah.

Apalagi ketika kenyataan itu dibenturkan dengan kenikmatan yang diterima para pejabat. Mulai dari biaya renovasi rumah untuk anggota DPR, kendaraan dinas mewah untuk para pejabat negara, rencana kenaikan gaji pejabat negara sebesar 20 persen, rencana pembelian pesawat khusus kepresidenan, hingga perbaikan pagar Istana Merdeka Jakarta.

Memang kedua hal itu tidak bisa diperbandingkan. Namun bagi masyarakat banyak, itu  dilihat dari sikap mendahulukan kepentingan diri sendiri daripada kepentingan umum.

Semua itu tentunya baik sebagai bahan koreksi pemerintah. Setidaknya, pemerintah harus mau juga memahami logika masyarakat, jangan hanya masyarakat yang diminta memahami logika pemerintah.

Kepekaan untuk mau lebih dulu memperhatikan kepentingan rakyat banyak haruslah dimiliki oleh para pejabat negara. Berikanlah terlebih dahulu kesejahteraan kepada rakyat, barulah kemudian memikirkan kesejahteraan bagi para pejabat.

Dengan segala macam fasilitas yang sudah diterima saat ini, para pejabat negara tidak akan hidup kekurangan. Kehidupan para pejabat jauh lebih enak daripada mereka yang harus berkeringat untuk mendapatkan sesuap nasi.

Ada sebuah pelajaran menarik yang pernah disampaikan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Untuk mensyukuri apa yang sudah kita peroleh, kita harus melihat ke bawah. Dengan itu pasti kita akan berterima kasih kepada Yang Maha Kuasa. Kita harus melihat ke atas, ketika kita ingin memacu keberhasilan kita.

Pemimpin-pemimpin besar akan dikenang sebagai orang yang berhasil ketika mereka mau mendengar keluhan masyarakatnya dan memenuhi harapan mereka. Khalifah Umar bin Khattab dianggap sebagai khalifah terbesar dalam kejayaan Islam karena setiap malam ia selalu berkeliling untuk mendengar kesulitan yang dihadapi rakyatnya. Ia akan segera memberikan apa yang dimilikinya untuk membantu rakyatnya yang menderita.

Dalam teori manajemen yang lebih modern, seorang pemimpin harus mengetahui apa yang dilakukan dua sampai tiga tingkat di bawahnya. Seorang Presiden misalnya harus mengetahui apa yang dikerjakan sampai tingkat direktur jenderal dan bahkan direktur di setiap departemen. Seorang menteri harus tahu apa yang dikerjakan sampai tingkat Kepala Bagian di departemennya.

Untuk itulah maka organisasi itu harus dibuat seefisien dan seefektif mungkin. Bukan malah dibuat gemuk, karena akhirnya tidak akan bisa dipegang oleh atasannya, karena kontrol yang terlalu besar.

Semoga apa yang kita alami hingga sekarang ini menjadi pelajaran bagi kita semua untuk menjadi lebih baik. Kita pergunakan sepenuhnya waktu yang ada untuk memperbaiki kesejahteraan rakyat banyak.