• Piramida Dicari, Muaro Jambi Disia-siakan ..
• Bank Mutiara Diincar Investor
• Menjaga Kepercayaan Publik
• Partai Demokrat Terus Bergolak
• Mengembalikan Trotoar ke Fungsinya
• Beranikah PDIP Pelopori Politik Bersih
• Partai Demokrat Masih Bimbang
• Ketika Pilot Pakai Sabu
• Angelina Sondakh Jadi Tersangka
• Jangan Adu Pengusaha dan Buruh
• Pemerintah Hadapi Boikot AS
• Kegigihan Jaksa Dalam Kasus Rasminah
• Menguji Kewibawaan Pemerintah
• Pertarungan Menuju Puncak
• Jakarta Genting, Menteri di Daerah
index

Tony Blair Diperiksa Pansus

Sabtu, 30 Januari 2010 20:24 WIB

Seperti itulah yang kira-kira sedang dihadapi mantan Perdana Menteri Inggris, Tony Blair. Hari Jumat selama enam jam ia diminta keterangan oleh Panitia Khusus Penyelidikan Perang Irak atas kebijakan yang ia ambil ketika memutuskan untuk ikut bersama Amerika Serikat menyerang Irak dan menjatuhkan pemerintahan Saddam Hussein.
      
Meski kebijakan sudah diambil tahun 2003 lalu, namun masyarakat Inggris tetap ingin mengetahui landasan yang dipergunakan PM Blair untuk ikut dalam Perang Irak. Rakyat Inggris umumnya menganggap keterlibatan Inggris dalam Perang Irak merupakan sebuah kesia-siaan. Apalagi dasar yang dipakai bahwa Irak memiliki senjata pemusnah massal hingga kini tidak pernah terbukti.
      
Inggris bukan hanya harus membayar mahal dengan besarnya biaya yang dikeluarkan untuk mengirim pasukan ke Irak, tetapi mereka harus kehilangan putra-putra terbaiknya. Sedikitnya 179 tentara Inggris harus menjadi korban dari Perang Irak.
       
Terutama keluarga para korban menjadi kelompok yang sangat kritis kepada Blair. Ia dianggap sebagai biang dari keterlibatan Inggris dalam Perang Irak dan akibatnya mereka harus kehilangan keluarga yang dicintai. Oleh karena itu mereka menuntut Blair untuk dibawa ke Mahkamah Internasional sebagai penjahat perang.
       
Berkaitan dengan kontroversi yang terus terjadi sampai sekarang ini, PM Gordon Brown menyetujui dibentuknya tim panel khusus untuk mengkaji kebijakan politik yang diambil pada tahun 2003 itu. Sebanyak 80 orang yang dianggap mewakili semua pemangku kepentingan di Inggris masuk ke dalam panel yang akan bekerja hingga akhir tahun ini.
       
Inggris menjadi negara pertama yang melakukan penyelidikan terhadap kebijakan sekutu untuk menyerang Irak. Kontroversi muncul karena setelah sekutu menyerang Irak dan menjatuhkan Presiden Saddam Hussein, keadaan di negeri itu bukanlah bertambah baik. Sekarang ini bukan demokrasi yang muncul, tetapi perpecahan di antara bangsa itu. Aksi kekerasan dan teror bom menjadi sesuatu yang biasa terjadi setiap hari di Irak, sehingga banyak warga bangsa itu yang mencoba keluar dari Irak dan mencari suaka ke negara lain.
       
Kenyataan ini membuat banyak pihak merasa keputusan menyerang Irak merupakan keputusan yang keliru. Apalagi kuat kesan bahwa keputusan tersebut hanya menjadi keputusan dua orang yakni Presiden AS George W. Bush dan PM Inggris Tony Blair.
       
Dalam buku yang ditulis wartawan The Washington Post, Bob Woodward, keputusan penyerangan terhadap Irak memang di luar dari kesepakatan. Presiden Bush memilih untuk menyerang lebih awal setelah mendapat laporan dari Badan Intelijen AS (CIA) bahwa perang bisa berlangsung lebih cepat, apabila penyerangan dilakukan lebih awal, khususnya ke sebuah tempat yang diyakini intelijen lapangan AS menjadi tempat pertemuan Saddam Hussein dan anak-anaknya.
        
Presiden Bush kemudian segera menelepon PM Blair untuk mendapat persetujuan penyerangan yang lebih cepat. Meski tidak meyakini informasi tersebut, PM Blair terpaksa menyetjui penyerangan karena pada pertemuan di antara mereka berdua pada tahun 2002 di Texas, baik Bush dan Blair sudah bersepakat untuk menyerang Irak dan menggulingkan Presiden Saddam Hussein.
       
Ternyata informasi tersebut salah besar. Saddam Hussein dan keluarganya tidak pernah berada di tempat pertama peluru kendali ditembakkan. Perang kemudian tidak bisa dihindarkan dan berlangsung lebih cepat dari yang seharusnya.
       
Hal-hal tersebut menjadi bahan pertanyaan yang diajukan tim panel kepada Blair. Sepanjang pertemuan, Blair tetap pada posisinya bahwa putusan untuk menyerang Irak dan menjatuhkan Presiden Saddam Hussein merupakan keputusan yang tepat. Saddam Hussein dinilai sebagai ancaman bukan hanya bagi negara-negara di Timur Tengah, tetapi juga di dunia.
       
Mengenai tidak adanya senjata pemusnah massal yang semula disangkakan, Blair berdalih bahwa laporan intelijen ketika itu begitu kuat, sehingga tidak ada pilihan kecuali menyerang Irak dan menjatuhkan Presiden Saddam Hussein untuk menciptakan dunia yang lebih baik.
       
Terhadap jawaban Blair, banyak anggota panel yang merasa tidak puas. Bahkan seorang anggota panel yang kehilangan seorang putranya di Irak sempat berkata, "ah came on", ketika Blair mengatakan bahwa keputusannya untuk menyerang Irak adalah keputusan yang tepat karena Presiden Saddam Hussein adalah "monster yang menakutkan."
       
Kontroversi tentang keputusan politik Inggris untuk ikut dalam Perang Irak diperkirakan akan terus bergulir dan menjadi isu yang menarik sepanjang tahun 2010 ini. Sebab, banyak pejabat Inggris di masa pemerintahan Blair tidak setuju dengan keputusan tersebut. Menurut mereka, keputusan untuk menyerang Irak tanpa ada perintah dari Dewan keamanan PBB adalah sebuah perang ilegal.
       
Hal yang menarik yang bisa kita petik dari pemeriksaan terhadap mantan PM Blair adalah setiap kebijakan publik terbuka untuk dinilai. Meski pejabat tersebut sudah lama melepaskan jabatannya, namun bukan berarti tidak bisa dimintai pertanggungjawabannya. Apabila keputusan tersebut salah dan merugikan bangsa dan negara, maka pertanggungjawaban tetap bisa dimintakan.
       
Tidak benar bahwa kebijakan tidak bisa dinilai dan dipersalahkan. Ketika keputusan itu terbukti melanggar peraturan, apalagi terbukti ada salah guna kekuasaan, maka tetap bisa dimintai pertanggungjawaban. Yang terpenting diperhatikan, penilaian tidak boleh didasarkan atas dasar suka atau tidak suka. Semua itu harus dilakukan secara obyektif dan mengacu kepada tujuan yang paling utama, yakni kepentingan bangsa dan negara. Apabila terbukti memang merugikan bangsa dan negara, tentunya sah untuk dimintai pertanggungjawaban. Namun sebaliknya apabila tidak terbukti ada kesalahan, maka pejabat tersebut harus dikembalikan kehormatannya.
       
Inilah pelajaran penting yang bisa kita jadikan referensi ketika kita sedang mengungkap skandal Bank Century. Tidak perlu ada ketakutan terhadap langkah penyelidikan yang dilakukan DPR. Kebijakan publik harus kita gugat ketika dinilai tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Yang terpenting hal itu dilakukan sepenuhnya untuk tidak membuat bangsa dan negara ini tidak merugi, bukan karena faktor yang lain.