• Kecelakaan yang Memilukan
• Piramida Dicari, Muaro Jambi Disia-siakan ..
• Bank Mutiara Diincar Investor
• Menjaga Kepercayaan Publik
• Partai Demokrat Terus Bergolak
• Mengembalikan Trotoar ke Fungsinya
• Beranikah PDIP Pelopori Politik Bersih
• Partai Demokrat Masih Bimbang
• Ketika Pilot Pakai Sabu
• Angelina Sondakh Jadi Tersangka
• Jangan Adu Pengusaha dan Buruh
• Pemerintah Hadapi Boikot AS
• Kegigihan Jaksa Dalam Kasus Rasminah
• Menguji Kewibawaan Pemerintah
• Pertarungan Menuju Puncak
index

Jabatan Itu Amanah

Jumat, 26 Februari 2010 20:03 WIB

Menarik mengikuti perkembangan politik menjelang Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat berkaitan dengan hasil penyelidikan Panitia Khusus Bank Century yang akan digelar tanggal 2 dan 3 Maret mendatang. Ibarat pertandingan pencak silat, yang sekarang sedang terjadi adalah pembukaan kembang-kembang jurus andalan.

Setelah mendengar pandangan akhir fraksi-fraksi di dalam Pansus Bank Century yang cenderung menempatkan pemerintah dalam posisi bersalah dalam penyelamatan Bank Century, Partai Demokrat mencoba membalikkan keadaan. Petinggi Partai Demokrat, Ruhut Sitompul mencoba menggertak partai koalisi dan sebaliknya mengiming-imingi partai oposisi agar berubah sikapnya pada Sidang Paripurna nanti.

Lobi dalam politik merupakan hal yang biasa. Namun lobi dengan menggunakan pendekatan kekuasaan bisa berakibat fatal. Apalagi kemudian menempatkan pemberian jabatan sebagai bagian alat tawar menawar.

Mengapa kita katakan fatal? Karena kekuasaan bukan untuk bagi-bagi jabatan. Jabatan bukan untuk kepentingan sebuah kompromi politik. Kekuasaan dan jabatan adalah sebuah tanggung jawab untuk memperbaiki perikehidupan rakyat.

Alangkah meruginya bangsa ini apabila kekuasaan dan jabatan hanya diperuntukkan bagi mereka yang menghamba kepada pemegang kekuasaan. Para pejabat seperti itu pasti hanya akan mengabdikan dirinya kepada pemegang kekuasaan, karena merasa jabatan itu merupakan hadiah dari pemegang kekuasaan. Padahal jabatan itu adalah sebuah amanah untuk pengabdian. Pengabdian itu sepenuhnya harus diperuntukkan demi pemegang mandat kekuasaan yang sesungguhnya yaitu  rakyat.

Sekarang ini memang kita melihat adanya kesalahan dalam pemaknaan sebuah jabatan. Seakan-akan jabatan itu sekadar sebagai sebuah kehormatan belaka. Padahal di balik kehormatan itu ada tanggung jawab. Noblesse oblige, di balik kehormatan ada tanggung jawab.

Tanggung jawab itu adalah amanah. Amanah yang diberikan kepada mereka yang mendapatkan jabatan adalah memikirkan perbaikan bagi kehidupan rakyatnya. Bahkan sering digambarkan, seorang pejabat itu haruslah yang pertama merasakan penderitaan ketika negara dihadapkan kepada kesulitan, sebaliknya menjadi yang terakhir untuk menikmati ketika negara sedang merasakan keuntungan.

Pada kita keadaannya seringkali malah sebaliknya. Ketika negara sedang kesulitan, para pejabat tetap menikmati kemewahan fasilitas negara, sebaliknya ketika negara sedang maju, merekalah yang pertama kali juga menikmatinya.

Apa yang diperlihatkan dari manuver Partai Demokrat menjelang Sidang Paripurna DPR semakin memertegas betapa kekuasaan pada kita masih demi kepentingan kekuasaan itu sendiri. Penggunaan bahasa yang vulgar untuk menggertak anggota koalisi dengan menyebutkan "sudah dibuang ke laut" atau "kami akan beri jabatan di kabinet" untuk mengiming-imingi partai oposisi, menjauhkan pemahaman yang sebenarnya bahwa jabatan itu sebuah amanah.

Kita menjadi sangat prihatin ketika kemudian menempatkan persoalan itu dalam konteks peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang jatuh hari Jumat (26/2) ini. Sebab, contoh yang diajarkan Nabi Muhammad tentang kekuasaan politik adalah kekuasaan itu haruslah jujur, bertanggung jawab, dan peduli kepada yang dipimpinnya.

Kekuasaan tidak boleh dipakai untuk sebuah kesepakatan yang merugikan rakyat. Termasuk dalam skandal Bank Century tidak boleh kekuasaan menutupi sebuah kesalahan. Kalau memang kesalahan itu ditemukan ada, maka secara sportif seorang pejabat negara harus menerima dan sekaligus memikul tanggung jawabnya.

Kompromi terhadap sebuah kesalahan itulah yang sering membuat negara kemudian masuk dalam kerusakan. Kita sudah merasakan ketika kita membiarkan krisis finansial di tahun 1998 tidak ada yang dimintai pertanggungjawabannya. Kita bukan hanya harus menanggung beban biaya rekapitalisasi hingga Rp 600 triliun hingga sekarang ini, tetapi tidak menimbulkan efek jera. Sepuluh tahun setelah kesalahan 1998, kita harus menanggung beban baru sebesar Rp 6,7 triliun akibat kesalahan yang hampir sama.

Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita untuk tidak berkompromi dalam menegakkan hukum dan kebenaran. Bahkan Nabi pernah mengatakan, kalau pun putrinya, Fatimah terbukti melakukan pelanggaran hukum, maka beliau tidak akan memberi ampun untuk menghukumnya.

Dalam skandal Bank Century sekarang ini mungkin keputusan yang akan diambil akan sangat pahit. Sebab sejak audit investigasi yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan hingga penyelidikan yang dilakukan Pansus Bank Century kuat indikasi terjadinya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan. Bahkan pelanggaran itu terjadi mulai dari proses merger dan akuisisi Bank Century, penyelamatan Bank Century, hingga penggunaan dana talangan sebesar Rp 6,7 triliun.

Kalau kemudian ada pihak yang dimintai pertanggungjawaban, itu merupakan sebuah konsekuensi logis karena tidak mungkin kekeliruan terjadi dengan sendirinya. Ada pihak yang membuat kekeliruan itu terjadi. Mereka yang dianggap bertanggung jawab itu sudah didapatkan Pansus Bank Century. Keputusan itu akan dibawa ke Sidang Paripurna untuk mendapatkan pengesahan.

Marilah kita menunggu hasil akhirnya dari kerja politik DPR. Kita tentu berharap agar kebaikan yang kita dapatkan dan kita tidak masuk sebagai bangsa yang merugi.