• Kecelakaan yang Memilukan
• Piramida Dicari, Muaro Jambi Disia-siakan ..
• Bank Mutiara Diincar Investor
• Menjaga Kepercayaan Publik
• Partai Demokrat Terus Bergolak
• Mengembalikan Trotoar ke Fungsinya
• Beranikah PDIP Pelopori Politik Bersih
• Partai Demokrat Masih Bimbang
• Ketika Pilot Pakai Sabu
• Angelina Sondakh Jadi Tersangka
• Jangan Adu Pengusaha dan Buruh
• Pemerintah Hadapi Boikot AS
• Kegigihan Jaksa Dalam Kasus Rasminah
• Menguji Kewibawaan Pemerintah
• Pertarungan Menuju Puncak
index

Tugas Parlemen Itu Bicara

Selasa, 2 Maret 2010 19:52 WIB

Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendengar laporan Panitia Khusus Bank Century berakhir ricuh. Kericuhan terjadi setelah Ketua DPR Marzuki Alie tidak mampu mengendalikan jalannya sidang dan tiba-tiba saja mengetuk palu untuk menunda pengambilan keputusan terhadap laporan Pansus Bank Century esok hari.

Sejak awal sidang dimulai memang terlibat adanya posisi yang saling berseberangan dalam menanggapi laporan Pansus Bank Century. Terutama anggota DPR dari Fraksi Demokrat mencoba untuk membela kepentingan pemerintah dan terasa sekali mencoba mengulur waktu agar keputusan dilakukan esok hari.

Sikap anggota Fraksi Demokrat untuk "mengganggu" jalannya sidang terlihat dari apa yang dilakukan anggotanya, Roy Suryo. Pada saat Ketua Pansus Bank Century Idrus Marham membacakan laporan, ia selalu meneriakkan kata "huuu", terutama ketika disebutkan nama-nama pejabat yang dianggap bertanggung jawab terhadap langkah penyelamatan Bank Century.

Sesudah laporan Pansus dibacakan, anggota DPR terpecah menjadi dua di mana satu menghendaki agar keputusan ditentukan esok hari, sementara yang lain meminta untuk diambil keputusan hari ini juga. Ketua DPR memegang jadwal yang sudah disusun Badan Musyawarah bahwa keputusan akan dilakukan esok hari.

Jika hanya berpegang kepada aturan yang berlaku, Ketua DPR memang benar untuk menunda sidang paripurna. Namun dengan mengacu kepada pasal yang lain, Sidang Paripurna sebenarnya punya hak untuk  mengubah keputusan yang dibuat oleh Bamus. Untuk itulah seharusnya bisa dilakukan musyawarah di antara pimpinan ataupun fraksi guna mencapai mufakat.

Rupanya elite politik kita lupa terhadap sila keempat dari Pancasila. Padahal sila keempat dasar negara kita secara jelas dikatakan bahwa kedaulatan rakyat dicapai dengan jalan permusyawaratan.

Dalam melakukan musyawarah semua pihak bisa saling menyampaikan pandangan untuk dicapainya sebuah mufakat. Jangan lupa tugas utama dari anggota parlemen adalah bicara. Kata dasar parlemen berasal dari bahasa Perancis, parler yang artinya bicara. Karena itu sepanjang masih bisa dibicarakan, maka sewajarnya persoalan diselesaikan melalui dialog.

Apa yang diperlihatkan para anggota DPR merusak pembangunan demokrasi yang sudah dengan susah payah kita bangun selama ini. Demokrasi yang seharusnya menjauhkan penggunaan cara kekerasan dalam menyelesaikan persoalan justru tidak diperlihatkan  elite politik kita.

Dengan cara berpolitik seperti itu lalu bagaimana kita bisa menegur kelompok masyarakat yang bentrok dengan aparat kepolisian di luar Gedung DPR. Elite politik tidak memunyai legitimasi untuk bisa menegur aksi-aksi kekerasan yang masih sering terjadi di tengah masyarakat.

Inilah pelajaran berharga yang seharusnya dijadikan alat introspeksi dari para anggota DPR. Bahwa sepanas apa pun keadaan yang dihadapi, sebagai anggota yang terhormat mereka harus bisa mengendalikan diri.

Hal terpenting yang seharusnya menjadi pembelajaran kita semua bahwa menjadi politisi yang baik tidak bisa sekali jadi. Ada proses yang harus dilalui untuk mematangkan cara berpolitik dan bahkan setiap anggota harus terus memerkaya pengetahuannya agar setiap kata yang disampaikan selalu berbobot.

Apa yang terjadi di Sidang Paripurna menunjukkan ketidakmatangan berpolitik dari elite politik yang ada sekarang ini. Terutama Ketua DPR terlihat rendah "jam terbangnya", sehingga ia tidak mampu menguasai jalannya sidang.

Kalau pun ingin menggunakan keputusan Bamus untuk menunda pengambilan keputusan, seharusnya itu bisa dilakukan dengan cara yang lebih elegan. Ketua DPR bisa menskors Sidang Paripurna untuk kemudian melakukan lobi antarfraksi. Di sanalah kemudian ditempuh jalan untuk menunda jpengambilan keputusan.

Dengan kericuhan yang terjadi di Sidang Paripurna maka bukan hanya citra Ketua DPR yang rusak, tetapi juga Partai Demokrat. Terlihat betul ketakutan yang dihadapi Partai Demokrat dalam skandal Bank Century. Padahal di depan Perbanas kemarin, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan bahwa dirinya bertanggung jawab atas keputusan penyelamatan Bank Century.

Sidang Paripurna DPR akan dilanjutkan esok hari. Kekhawatiran kita aksi demonstrasi yang berakhir rusuh seperti hari ini akan berlanjut lagi esok hari. Padahal kalau saja keputusan bisa cepat diambil, maka potensi kerusuhan bisa dihindari.

Satu hal yang membuat kita agak tenang, apa yang terjadi di Gedung DPR tidak memengaruhi perekonomian. Ada kematangan dari para pelaku ekonomi bahwa persoalan politik yang terjadi tidak harus dikaitkan dengan persoalan ekonomi. Itu dua hal yang terpisah dan keputusan apa pun yang dihasilkan di Sidang Paripurna DPR tidak perlu dikait-kaitkan dengan urusan ekonomi.