• Kecelakaan yang Memilukan
• Piramida Dicari, Muaro Jambi Disia-siakan ..
• Bank Mutiara Diincar Investor
• Menjaga Kepercayaan Publik
• Partai Demokrat Terus Bergolak
• Mengembalikan Trotoar ke Fungsinya
• Beranikah PDIP Pelopori Politik Bersih
• Partai Demokrat Masih Bimbang
• Ketika Pilot Pakai Sabu
• Angelina Sondakh Jadi Tersangka
• Jangan Adu Pengusaha dan Buruh
• Pemerintah Hadapi Boikot AS
• Kegigihan Jaksa Dalam Kasus Rasminah
• Menguji Kewibawaan Pemerintah
• Pertarungan Menuju Puncak
index

Haruskah Boediono dan Sri Mulyani Dipidanakan

Rabu, 3 Maret 2010 18:51 WIB

Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat mengambil keputusan keras berkaitan skandal Bank Century. DPR menilai adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dalam kebijakan pemberian fasilitas pinjaman jangka pendek dan penyertaan modal sementara kepada Bank Century.

Dua pejabat tinggi yang dianggap paling bertanggung jawab terhadap kedua kebijakan tersebut adalah mantan Gubernur Bank Indonesia Boediono dan Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Boediono kini menjabat Wakil Presiden, sementara Sri Mulyani menjabat Menteri Keuangan pada Kabinet Indonesia Bersatu II.

Lobi-lobi yang dilakukan staf khusus Presiden dan juga Partai Demokrat gagal untuk menjinakkan sikap partai-partai politik. Setidaknya ada lima fraksi yang sangat keras sikapnya yakni Fraksi Golkar, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Fraksi Keadilan Sejahtera, Fraksi Gerindra, dan Fraksi Hanura.

Putusan politik yang diambil DPR merupakan pukulan telak bagi pemerintah. Memang sistem politik kita tidak mengenal yang namanya mosi tidak percaya. Namun keputusan itu merupakan "mosi tidak percaya" kepada Boediono dan Sri Mulyani, yang suka tidak suka harus direspons oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Kita memang menangkap adanya pandangan yang menyebutkan bahwa putusan DPR bukanlah putusan hukum. Karena itu baik Boediono maupun Sri Mulyani tidak perlu mundur dari jabatannya sampai ada keputusan hukum yang tetap.

Kita tidak menolak pandangan itu. Hanya saja bicara hukum hanya enak untuk mereka yang tidak menjalaninya. Bagi mereka yang harus menjalani proses hukum tersebut, sungguh merupakan sebuah malapetaka.

Tidak terbayangkan orang-orang yang kita hormati seperti Boediono dan Sri Mulyani harus menjalani proses hukum. Ketika mereka harus diperiksa di kepolisian dan di kejaksaan. Ketika harus mendengarkan tuntutan dan keterangan saksi di persidangan. Sampai kemudian menerima vonis dari hakim.

Memang belum tentu keduanya dinyatakan bersalah dan kemudian harus menjalani hukuman. Tetapi juga tidak ada jaminan bagi keduanya tidak dinyatakan bersalah dan kemudian tidak menjalani hukuman.

Setidaknya ada dua mantan Gubernur BI yakni Sjahril Sabirin dan Burhanudin Abdullah yang akhirnya harus mendekam di dalam penjara. Kita kenal integritas dari keduanya. Mereka tidak mengambil sepeser pun uang dari kebijakan yang dikeluarkannya. Namun mereka tetap dinyatakan bersalah dan kini mendekam di dalam penjara.

Pada sosok Boediono, ia bukan lagi mantan Gubernur BI. Pada dirinya melekat jabatan yang sangat tinggi yakni Wakil Presiden Republik Indonesia. Belum ada dalam sejarah Indonesia, seorang pejabat tertinggi di Tanah Air harus terkena hukuman pidana dan mendekam di dalam penjara.

Kita tentunya tidak ingin ada sejarah hitam seperti itu dalam sejarah politik kita. Oleh karena itu janganlah kita bermain-main dengan masalah hukum, apalagi untuk seorang pejabat tinggi sekelas. Wapres atau Presiden.

Apakah ada jalan keluar lebih baik yang bisa ditempuh? Kita bisa berkaca pada kasus Watergate yang pernah dialami Presiden AS Richard Nixon. Presiden AS ini secara politik dinyatakan bersalah mencoba menutupi sebuah tindak kejahatan.

Nixon bisa bersikukuh dengan keyakinan untuk tidak mundur dari jabatannya. Konsekuensinya, ia akan menghadapi ancaman pemakzulan dari Kongres dan ancaman hukum dari Jaksa Agung.

Demi kebaikan sejarah politik AS, Nixon memilih untuk mundur dari jabatannya. Untuk melindungi kehormatan Nixon, Presiden Gerald Ford kemudian memberikan pengampunan kepada Nixon untuk tidak diproses secara hukum.

Kalau Nixon bertahan pada keyakinannya, belum tentu Nixon dimakzulkan dan juga dipidana. Namun sebaliknya, tidak ada juga jaminan bagi Nixon untuk selamat dari pemakzulan dan tidak dipersalahkan secara hukum.

Apakah ada konsekuensi yang harus dibayar Nixon dan Ford atas pilihan politiknya? Tidak ada keputusan yang tidak ada harganya. Nixon harus membayar keputusannya dengan kehilangan jabatannya dan secara politis dikenang sebagai presiden yang pernah menutup-nutupi sebuah kejahatan.

Demikian pula dengan Presiden Ford. Ia dianggap bersalah karena memberikan pengampunan sebelum proses hukum terhadap Nixon dijalankan. Namun Ford memilih risiko tersebut karena ia tidak bisa membayangkan kontroversi yang terus akan terjadi di Amerika ketika Presiden Nixon menjalani proses hukum. Apalagi jika kemudian Nixon sampai dinyatakan bersalah dan harus mendekam di dalam penjara.

Harga yang lebih mahal harus dibayar Ford adalah dia kalah dalam pemilihan Presiden AS yang digelar empat tahun kemudian. Ford membawa dosa politik karena memberi pengampunan kepada Nixon.

Kita selalu diingatkan kebajikan dalam berpolitik. Seringkali yang harus kita hadapi dalam politik adalah bukan pilihan  antara baik dan buruk. Kita seringkali harus menghadapi pilihan yang muskil, yakni antara yang buruk dan kurang buruk. Pilihan yang minus malum.

Itulah dilema yang kita hadapi dalam komplikasi politik yang harus dihadapi pascaputusan DPR atas skandal Bank Century. Kita harus benar-benar bijak dalam mengambil keputusan dan hendaknya memerhatikan catatan sejarah perjalanan politik bangsa ini.