• Kecelakaan yang Memilukan
• Piramida Dicari, Muaro Jambi Disia-siakan ..
• Bank Mutiara Diincar Investor
• Menjaga Kepercayaan Publik
• Partai Demokrat Terus Bergolak
• Mengembalikan Trotoar ke Fungsinya
• Beranikah PDIP Pelopori Politik Bersih
• Partai Demokrat Masih Bimbang
• Ketika Pilot Pakai Sabu
• Angelina Sondakh Jadi Tersangka
• Jangan Adu Pengusaha dan Buruh
• Pemerintah Hadapi Boikot AS
• Kegigihan Jaksa Dalam Kasus Rasminah
• Menguji Kewibawaan Pemerintah
• Pertarungan Menuju Puncak
index

Polisi dan Kerusuhan Makassar

Minggu, 7 Maret 2010 20:14 WIB

Pernyataan Kepada Divisi Humas Polda Metro Jaya Kombes Boy Rafly Aman menarik untuk menjadi perhatian. Ia merasakan adanya upaya untuk menjadikan polisi sebagai sasaran pelampiasan rasa benci masyarakat.

Begitu banyak peristiwa yang terjadi dan melibatkan polisi, akhirnya polisi yang menjadi sasaran kemarahan. Lihat misalnya demo Bank Century di depan Gedung DPR. Aksi demo yang berubah menjadi kerusuhan menempatkan polisi sebagai "musuh bersama" para demonstran.

Hal itu bukan hanya karena tugas polisi yang selalu berada di depan dalam menciptakan keamanan dan ketertiban, tetapi memang ada fenomena lain seperti yang disinyalir Kadiv Humas Polda Metro Jaya. Ada penumpukan rasa kebencian kepada polisi dan ekspresinya dilampiaskan pada setiap peristiwa yang melibatkan polisi.

Di luar adanya pihak-pihak yang mempunyai agenda tertentu untuk mendiskreditkan polisi, kita ingin juga mengingatkan sikap dan perilaku polisi sendiri. Sikap dan perilaku sehari-hari yang sering tidak menempatkan polisi sebagai pengayom masyarakat.

Tagline polisi "melayani dan melindungi" sangatlah jauh dari kenyataan. Pemeo yang lebih kuat ketika berhubungan dengan polisi "melaporkan hilang kambing, malah jadi kehilangan sapi".

Terutama pada masyarakat kelas bawah, polisi sering dirasakan sebagai penyebar trauma. Kekuasaan hukum yang melekat pada setiap diri polisi, sering dijadikan alat salah guna kewenangan. Lepas dari kesalahan yang sering dilakukan pengguna lalu lintas, polisi begitu mudah untuk menindak para pengendara, terutama para pegemudi sepak motor dan angkutan umum. Sementara para pegemudi truk seakan mempunyai kewajiban untuk melempar kotak korek api yang berisi uang sogokan ketika melewati petugas patroli jalan raya.

Semua fakta keseharian ini sayangnya selalu dinafikan para petinggi Kepolisian. Dengan dalih gaji yang tidak memadai, seakan dibenarkan, aparat polisi untuk "memeras" masyarakat. Padahal ketika hal tersebut menjadi sesuatu yang berulang, akan diakumulasi dalam ingatan masyarakat. Pelampiasannya akan disalurkan ketika satu saat mereka berhadapan dengan polisi. Kebencian itu bahkan dilakukan secara komunal.

Hal lain yang juga sering dirasakan oleh masyarakat adalah sikap mentang-mentang dari polisi. Karena hukum yang melekat pada diri seorang polisi, maka seakan polisi bisa berbuat apa saja. Dan sering terjadi, untuk urusan pribadi sekali pun oknum polisi  menggunakan seragam yang melekat pada dirinya.

Itulah yang terjadi di Makassar. Hanya karena urusan pribadi, seorang petugas polisi bisa berbuat sewenang-wenang kepada mahasiswa. Bahkan ironisnya, ketika persoalan berkembang menjadi membesar, polisi bukan justru menenangkan keadaan, tetapi justru menjadikan konflik antarinstitusi dan bahkan melibatkan masyarakat.

Kerusuhan yang berlangsung tiga hari di Makassar sangat merugikan polisi. Apalagi peristiwa itu bereskalasi ke luar Makassar dan ekspresi kebencian itu bercampur lagi dengan memori komunal masyarakat yang merasa selalu ditindas oleh polisi.

Kita tidak bisa membiarkan situasi ini berlanjut. Sebab, di sisi lain begitu banyak peran positif yang juga diberikan polisi. Dalam penanggulangan aksi teror seperti yang sedang terjadi di Aceh sekarang ini misalnya, polisi menjalankan peran yang luar biasa. Bahkan beberapa dari mereka harus menjadi martir, gugur di medan tugas.

Sungguh tidak bisa dibayangkan apa jadinya negeri ini apabila tidak ada polisi. Kemacetan lalu lintas akan semakin menjadi-jadi apabila tidak ada polisi di jalan raya. Rasa tenang dan aman tidak akan tercipta apabila tidak ada polisi.

Untuk membangun suasana yang lebih baik, tentunya dua pihak harus mau melakukan introspeksi. Masyarakat harus memperbaiki sikapnya. Rasa hormat kepada polisi harus dihidupkan kembali.

Tentunya polisi juga hanya menjadikan dirinya sebagai pihak yang pantas dihormati. Kembali kepada jati dirinya yang rendah hati dan bertugas untuk memberikan pelayanan dan perlindungan yang sesungguhnya kepada masyarakat.

Perbaikan perilaku harus dimulai dari awal pendidikan. Terutama pasukan Brigade Mobil harus menyadari bahwa mereka adalah juga polisi. Pendidikannya jangan mengutamakan kekerasan, karena itu hanya melahirkan sikap tinggi hati.

Pada ingatan masyarakat, sosok polisi yang baik adalah Hoegeng Imam Santoso. Mengapa polisi tidak berani untuk menjadikan tokoh yang dihormati seluruh rakyat itu sebagai benchmark sikap dan perilaku seluruh polisi Indonesia. Pendidikan polisi harus bisa melahirkan Hoegeng-Hoegeng baru. Hanya dengan itulah polisi tidak akan menjadi sasaran pelampiasan kemarahan masyarakat seperti sekarang ini.