• Kecelakaan yang Memilukan
• Piramida Dicari, Muaro Jambi Disia-siakan ..
• Bank Mutiara Diincar Investor
• Menjaga Kepercayaan Publik
• Partai Demokrat Terus Bergolak
• Mengembalikan Trotoar ke Fungsinya
• Beranikah PDIP Pelopori Politik Bersih
• Partai Demokrat Masih Bimbang
• Ketika Pilot Pakai Sabu
• Angelina Sondakh Jadi Tersangka
• Jangan Adu Pengusaha dan Buruh
• Pemerintah Hadapi Boikot AS
• Kegigihan Jaksa Dalam Kasus Rasminah
• Menguji Kewibawaan Pemerintah
• Pertarungan Menuju Puncak
index

Jangan Lelah Melawan Korupsi

Rabu, 10 Maret 2010 19:18 WIB

TENTU menyakitkan mendengar hasil survei yang disampaikan Political and Economy Risk Consultancy tentang indeks korupsi di negara-negara Asia Pasifik. Kita sudah bekerja keras memerangi korupsi, namun survei itu menempatkan Indonesia berada di peringkat terbawah dari 16 negara yang paling korup.

Kita pantas terpukul karena sepertinya kita sudah begitu gencar memerangi korupsi. Penguatan kelembagaan antikorupsi dengan penuh kesungguhan kita lakukan. Begitu banyak sudah pejabat yang diajukan ke meja hijau dan dihukum karena terbukti terlibat korupsi.

Namun tentunya kita tidak bisa menutup mata bahwa usaha keras kita tidak cukup kuat untuk membuat orang jera melakukan tindak korupsi. Buktinya hasil survei yang dilakukan kepada para pelaku usaha ketika melakukan bisnis di Indonesia tetap menilai bahwa semua kegiatan baru bisa berjalan apabila ada uang pelicin.

Fakta ini tidak harus membuat kita mencoba menyangkalnya, tetapi lebih baik kita pakai sebagai sebuah masukan. Bahwa ada usaha yang lebih keras harus kita lakukan untuk melawan praktik kolusi, korupsi dan nepotisme yang kita sadari sudah begitu mengakar pada bangsa ini.

Sejak lama sudah kita ingatkan bahwa sstem politik yang feodal  menjadi penghambat paling berat dalam memerangi korupsi. Sebab dalam sistem yang feodal, keistimewaan itu sah didapatkan oleh mereka yang memiliki kekuasaan dan bahkan keluarganya.

Sistem politik yang feodal tidak berarti berlaku hanya pada pemegang kekuasaan tertinggi. Pada semua tingkatan hal itu bisa terjadi dan apalagi setelah otonomi daerah berlaku tahun 2001, para kepala daerah menjadi penguasa tunggal.

Ketidakmampuan untuk membedakan antara milik umum (yours) dan milik pribadi (mine) membuat pemegang kekuasaan mudah terjerumus dalam praktik korupsi. Apalagi perubahan sistem politik besar  dari otokrasi ke demokrasi tidak diikuti dengan perubahan sikap dan perilaku.

Namun kita tidak boleh berkecil hati, apalagi sampai patah semangat. Kita harus bangkit untuk memperbaiki kelemahan yang masih ada. Termasuk dengan memberikan hukuman yang lebih keras kepada pelaku tindak korupsi agar memberikan efek jera.

Hal yang tidak kalah penting dilakukan oleh para pemegang kekuasaan--di semua tingkatan--untuk memberi contoh yang baik. Sikap dan perilaku dari pemimpin dalam melihat yang namanya materi, bisa menghindarkan bangsa ini untuk tidak terjebak sikap materialistis.

Praktik korupsi yang marak terjadi disebabkan oleh terlalu kuatnya sikap untuk mendewakan yang namanya materi. Seakan-akan itulah yang menentukan keberhasilan dan kemuliaan hidup.

Untuk bisa mencapai tujuan itu, kadang orang menjadi gelap mata. Mereka tidak peduli lagi kepada yang namanya nilai. Ibaratnya apa pun mau dilakukan demi mengejar kepuasan materi.

Pemimpin seharusnya bisa berperan untuk mencegah orientasi yang keliru itu. Sikap asketis dari pemimpin bisa membuat rakyat mengerti bahwa materi bukanlah segala-galanya.

Itulah sebenarnya esensi dari imbauan kita kepada pejabat negara untuk mau hidup lebih sederhana. Bukan kita melarang para pejabat untuk menggunakan mobil dinas yang mewah misalnya, tetapi ketika itu dipertontonkan oleh pejabat seakan gaya seperti itu pulalah yang harus diikuti mereka di bawah.

Di sinilah kita kagum dengan apa yang dilakukan bangsa India. Para pemimpin negeri itu memahami benar sikap asketis yang diajarkan Bapak Bangsa mereka, Mahatma Gandhi.

Mereka menyadari benar bahwa menjadi pejabat publik itu sebuah pilihan. Itu sebuah bentuk pengabdian khususnya dalam memberi contoh berperilaku kepada rakyatnya.

Kita bukan tidak memiliki contoh pemimpin yang sadar akan tanggung jawab itu. Mantan Wakil Presiden Mohammad Hatta merupakan sosok pemimpin yang sangat mengutamakan asketisme. Kesempatan yang dimilikinya sama sekali tidak membuat dirinya mencoba melakukan  salah guna kekuasaan.

Kalau kita menginginkan sebuah Indonesia yang lebih bersih, maka peran pemimpin menjadi sangat sentral. Apabila para pemimpin kita bisa mengikuti jejak Bung Hatta, maka niscaya kita akan lebih cepat membersihkan negeri ini dari praktik KKN.

Tanpa ada kemauan yang sangat keras, mustahil kita akan bisa membalikkan keadaan. Tantangan itulah yang harus bisa dijawab, terutama oleh para pemimpin.

Pemimpin harus mengorbankan semuanya untuk menggapai sebuah Indonesia yang lebih baik. Sebuah Indonesia yang lebih menyejahterakan karena seluruh sumber daya dipakai untuk peningkatan kesejahteraan rakyat, bukan untuk memperkaya para pejabatnya.