• Kecelakaan yang Memilukan
• Piramida Dicari, Muaro Jambi Disia-siakan ..
• Bank Mutiara Diincar Investor
• Menjaga Kepercayaan Publik
• Partai Demokrat Terus Bergolak
• Mengembalikan Trotoar ke Fungsinya
• Beranikah PDIP Pelopori Politik Bersih
• Partai Demokrat Masih Bimbang
• Ketika Pilot Pakai Sabu
• Angelina Sondakh Jadi Tersangka
• Jangan Adu Pengusaha dan Buruh
• Pemerintah Hadapi Boikot AS
• Kegigihan Jaksa Dalam Kasus Rasminah
• Menguji Kewibawaan Pemerintah
• Pertarungan Menuju Puncak
index

Sepak Bola Milik Rakyat

Sabtu, 13 Maret 2010 20:05 WIB

Kongres Sepak Bola Nasional direncanakan digelar akhir bulan ini di Malang, jawa Timur. Kongres diselenggarakan bukan atas inisiatif para pengurus sepak bola nasional, tetapi datang dari masyarakat. Masyarakat merasa persepakbolaan nasional tidak bisa lagi dibiarkan terpuruk seperti sekarang dan harus ada tindakan nyata untuk memperbaikinya.

Pengurus Persatuan Sepak Bola Indonesia sudah membuat ancang-ancang untuk menggagalkan pelaksanaan kongres tersebut. Mereka merasa bahwa hanya para pengurus sepak bola baik yang ada di PSSI dan pengurus daerah yang mempunyai hak untuk menggelar kongres.

Benarkah hanya pengurus sepak bola yang berhak untuk menangani sepak bola? Kalau hanya berpegang kepada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga memang pengurus PSSI berhak untuk mengatakan itu. Namun nasib persepakbolaan nasional tidak bisa hanya ditumpukan hanya kepada para pengurus PSSI. Apalagi ketika mereka sudah diberi kesempatan untuk memimpin dan gagal untuk menjalankan kepercayaan yang diberikan.

Sekarang ini kita melihat apa yang sudah dilakukan pengurus PSSI di luar batas kewajaran. Mereka menyandera organisasi dan pembinaan sepak bola nasional hanya demi kepentingan para pengurus. Mereka menganggap pembinaan sepak bola hanya menjadi hak mereka, sementara masyarakat yang menjadi pemilik sah persepakbolaan nasional tidak berhak untuk melakukan apa pun.

Masyarakat berhak untuk menarik kembali mandatnya karena prestasi sepak bola Indonesia semakin lama semakin terpuruk. Yang paling terakhir kita bisa lihat adalah ketika tim nasional gagal total di ajang SEA Games XXV Laos. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, kesebelasan Indonesia harus tersingkir di babak awal. Sementara juara Liga Indonesia, Persipura Jayapura harus tersingkir di ajang Liga Champions Asia dengan kekalahan agregat 1-13 dari Jeonbuk Motors, Korea Sealatan.

Seperti biasa, pengurus PSSI selalu berdalih bahwa buruknya prestasi nasional bukanlah tanggung jawab mereka. Itu adalah karena kualitas pemain yang jauh tertinggal dari negara-negara lain. Karena kualitas pelatih yang kurang memadai. Pengurus merasa sudah berbuat yang terbaik untuk meningkatkan persepakbolaan nasional.

Sebuah alasan yang absurb. Sebuah penyangkalan yang sulit untuk diterima dengan akal sehat. Sebuah sikap yang tidak sportif dan melempar tanggung jawab. Sikap yang sama sekali tidak sejalan dengan semangat olahraga yang harus menjunjung tinggi sportivitas dan berani untuk mengakui kekurangan agar memberi kesempatan kepada mereka yang lebih mampu untuk menangani pembinaan sepak bola.

Keterpurukan prestasi sepak bola nasional merupakan kegagalan dari pengurus PSSI untuk menciptakan sistem pembinaan yang baik. Tidak adanya visi dari Ketua Umum PSSI khususnya, membuat pembinaan sepak bola tidak memiliki jiwa. Memang ada yang pola pembinaan sepak bola nasional, namun itu hanya sebuah cetak biru yang tidak memiliki arti karena tidak ada jiwa yang membuat cetak biru bisa bekerja.

Semua kepura-puraan dalam pembinaan sepak bola nasional semakin terasa apabila kita melihat ingar bingar kompetisi Liga Indonesia. Tampak ramai  pertandingan yang digelar, apalagi melihat antusiasme penontonnya,  namun tidak ada kualitas yang diperlihatkan. Bahkan yang lebih sering muncul adalah perkelahian di lapangan, penganiayaan terhadap wasit, dan kerusuhan penonton yang meminta korban jiwa.

Semua itu tidak bisa dilepaskan dari hilangnya kredibilitas kepada pengurus PSSI. Para pengurus sudah kehilangan kewibawaannya dan mereka tidak didengar lagi suaranya. Apa pun yang dilakukan pengurus tidak berdampak apa-apa terhadap pembinaan sepak bola nasional.

Dengan kondisi seperti itu sangatlah wajar apabila insan persepakbolaan nasional bertindak. Mereka mempunyai hak untuk turun tangan karena pengurus PSSI tidak bisa lagi diandalkan. Perbaikan dari dalam tidak mungkin bisa diharapkan, karena para pengurus sudah kehilangan kepekaannya. Mereka sudah tidak bisa melakukan introspeksi dan memperbaiki diri. Kepengurusan sudah dianggap sebagai hak milik yang tidak bisa diganggu gugat.

Keprihatinan masyarakat sepak bola semakin kuat karena Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melihat hal yang sama. Presiden melihat apa yang terjadi dengan persepakbolaan nasional sudah tidak sehat. Presiden memang tidak ingin menggunakan kekuasaan untuk melakukan perubahan di tubuh PSSI, namun Presiden tidak merasa keberatan apabila masyarakat mengambil inisiatif untuk itu.

Kebangkitan kekuatan masyarakat merupakan fenomena yang luar biasa di Indonesia. Itu sudah terlihat dalam banyak peristiwa mulai dari perlawanan terhadap terorisme yang dilakukan kelompok Indonesia Unite, pembelaan terhadap Prita Mulyasari melalui "Koin Untuk Prita", serta pembelaan terhadap dua pimpinan Komisi Pemberantasan korupsi Bibit  Samad Rianto dan Chandra M. Hamzah.

Dalam sistem demokrasi, masyarakat memiliki hak untuk bersuara. Apalagi ketika itu dilakukan dengan cara-cara yang elegan. Bukan dengan pemaksaan kehendak ataupun penggunaan kekerasan, tetapi secara konsisten menyuarakan perlawanan terhadap ketidakbenaran.

Kongres Sepak Bola Nasional merupakan ajang bagi masyarakat untuk melawan tirani sepak bola. Kita tidak bisa membiarkan persepakbolaan nasional terus seperti sekarang. Kita memerlukan sebuah revolusi pada pembinaan sepak bola dan revolusi itu tidak bisa diserahkan kepada pengurus yang terbukti telah gagal untuk mengangkat prestasi sepak bola Indonesia.