• Kecelakaan yang Memilukan
• Piramida Dicari, Muaro Jambi Disia-siakan ..
• Bank Mutiara Diincar Investor
• Menjaga Kepercayaan Publik
• Partai Demokrat Terus Bergolak
• Mengembalikan Trotoar ke Fungsinya
• Beranikah PDIP Pelopori Politik Bersih
• Partai Demokrat Masih Bimbang
• Ketika Pilot Pakai Sabu
• Angelina Sondakh Jadi Tersangka
• Jangan Adu Pengusaha dan Buruh
• Pemerintah Hadapi Boikot AS
• Kegigihan Jaksa Dalam Kasus Rasminah
• Menguji Kewibawaan Pemerintah
• Pertarungan Menuju Puncak
index

Pelajaran Berharga bagi DPR

Kamis, 18 Maret 2010 19:13 WIB

PEMERINTAH mengajukan tiga calon Deputi Gubernur Bank Indonesia yang akan menggantikan Deputi Gubernur BI bidang pengawasan Siti Fadjrijah yang akan habis masa jabatannya. Tiga nama calon yang diajukan pemerintah adalah Krisna Wijaya, Halim Alamsyah, dan Perry Warjiyo. Ketiganya akan menjalani uji kelayakan dan kepatutan oleh Dewan Perwakilan Rakyat pada bulan April mendatang.

Mengapa pemilihan Deputi Gubernur BI ini menarik untuk kita ulas? Karena sekarang ini sedang berlangsung  persidangan terhadap dugaan korupsi yang dilakukan anggota DPR periode 1999-2004. Mereka diduga menerima suap untuk memenangkan Miranda Swaray Goeltom sebagai Deputi Senior Gubernur BI.

Dari fakta persidangan terungkap bagaimana adanya skenario untuk memenangi calon tertentu. Para anggota DPR bersekongkol untuk meloloskan calon tertentu guna menduduki jabatan Deputi Senior Gubernur BI. Persekongkolan itu ternyata bukan tidak ada imbalan. Para anggota DPR dari begitu banyak fraksi, menerima cek perjalanan mulai dari ratusan juta hingga miliar rupiah.

Memang fakta-fakta itu masih harus bisa diyakinkan jaksa kepada hakim. Namun jika hal itu terbukti benar, maka tidak usah heran apabila kemudian kita melihat banyak ketidakberesan dalam sistem perbankan kita. Pengawasan yang dilakukan BI tidak bisa berjalan dengan baik karena  pejabat yang terpilih bukanlah yang terbaik dalam hal karakter, kompetensi, dan koneksi.

Pengalaman inilah yang harus menjadi pelajaran bagi anggota DPR sekarang dan akan datang bahwa semua langkah yang dilakukan haruslah sepenuhnya untuk kepentingan rakyat. Terkait dengan pemilihan para pejabat lembaga negara harus ditentukan berdasarkan kemampuan yang terbaik. Janganlah penunjukan pejabat didasarkan oleh kepentingan kelompok apalagi demi kepentingan uang semata.

Sekarang ini kita merasa terusik rasa keadilan kita oleh skandal Bank Century. Bagaimana rakyat harus menanggung kesalahan dari para pengelola Bank Century dan para pejabat yang tidak sepenuhnya menjalankan tugas melakukan pengawasan terhadap bank. Akibat kelalaian tersebut maka negara harus mengucurkan dana Rp 6,7 triliun.

Hasil audit investigasi yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan dan juga penyelidikan yang dilakukan Panitia Khusus DPR untuk skandal Bank Century menunjukkan bahwa sekitar Rp 5,8 triliun dari dana yang disuntikkan Lembaga Penjamin Simpanan mengucur ke pihak-pihak yang tidak berhak.

Kalau saja kita memilih para pejabat BI yang memiliki karakter, kompetensi, dan koneksi yang baik pasti kejadian seperti ini tidak akan pernah terjadi. Sejak tahun 2001 kalau saja para pejabat BI tegas dalam menjalankan peraturannya, maka tidak akan pernah ada merger dan akuisisi dari tiga bank yakni Bank CIC, Bank Danpac, dan Bank Pikko yang kemudian berganti nama menjadi Bank Century.

Kalau saja para pejabat BI melakukan pengawasan secara benar, maka segala penyimpangan dalam pengelolaan Bank Century akan sejak awal diketahui. Kalau itu bisa dideteksi sejak awal, maka tidaklah perlu BI harus meminta Komite Stabilitas Sistem Keuangan untuk bersidang dan memutuskan untuk menyelamatkan bank yang jelas-jelas sudah dirampok oleh pemiliknya. Kalau tidak ada keputusan untuk menyelamatkan Bank Century, maka tidak ada bancakan terhadap Rp 6,7 triliun dana yang disuntikkan oleh LPS ke Bank Century.

Semua itu kini memang sudah terjadi. Kita harus menerima kenyataan adanya penyelamatan yang harus dilakukan negara terhadap Bank Century. Memang keputusan politik sudah diambil oleh DPR, namun kerugian yang terjadi akibat kesalahan dalam pengelolaan Bank Century dan lemahnya pengawasan BI tidak bisa dihindarkan dan sudah terjadi.

Apakah berbagai kesalahan yang terjadi dalam sistem pengawasan perbankan menjadi tanggung jawab juga DPR? Karena para pejabat BI dipilih oleh para anggota DPR setelah melalui uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan DPR, maka sepantasnyalah apabila DPR ikut bertanggung jawab. Kesalahan dalam menempatkan orang terbaik untuk memimpin lembaga seperti BI, tidak bisa dilepaskan dari kesalahan anggota DPR.

Sekali lagi apa yang sudah terjadi tentunya merupakan pelajaran yang berharga. Konstitusi sudah menggariskan bahwa pemilihan beberapa pejabat lembaga negara ditentukan oleh DPR. Para anggota DPR harus benar-benar menjalankan tugasnya dengan baik. Pilihlah pejabat-pejabat yang memang mumpuni. Negara ini akan menjadi maju apabila dipimpin oleh orang-orang yang memang ahli dibidangnya. Kita harus menempatkan orang terbaik di tempat yang paling tepat.

Termasuk tentunya dalam pemilihan Deputi Gubernur BI sekarang ini. Lakukanlah uji kelayakan dan kepatutan seusai dengan kaidah yang berlaku. Ujilah kemampuan dari para calon berdasarkan jabatan yang kelak akan mereka emban. Pilihlah orang yang memang terbaik dari calon yang ada.

 DPR sudah membuktikan mampu bersikap tegas ketika menilai tidak ada satu pun calon yang dinilai pantas menjadi Gubernur BI. Semoga itu memang benar didasarkan karena pertimbangan yang profesional, bukan atas dasar karena ketiga calon yang ada tidak mau diajak kompromi.

Sudah terlalu lama negeri ini dibebani oleh hal-hal yang tidak pantas oleh para elitenya. Sekarang marilah kita menata kembali negeri ini agar kita bisa menggapai masa depan yang lebih baik. Caranya cukup dengan melepaskan kepentingan pribadi dan kelompok, serta mengutamakan semua kerja untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia.