• Angelina Sondakh Jadi Tersangka
• Jangan Adu Pengusaha dan Buruh
• Pemerintah Hadapi Boikot AS
• Kegigihan Jaksa Dalam Kasus Rasminah
• Menguji Kewibawaan Pemerintah
• Pertarungan Menuju Puncak
• Jakarta Genting, Menteri di Daerah
• Mode Baru Blokade dan Bakar
• Setelah Keterangan Yulianis
• Menguji Ketepatan PKH
• Barat Bermain Api Dengan Iran
• Maut di Tugu Tani
• Meriah Tahun Baru Imlek
• Potret Jembatan `Indiana Jones`
• Tidak Siap Kebijakan BBM
index

Kebijakan BBM yang Reaktif

Selasa, 1 Juni 2010 21:13 WIB

BUKAN baru pertama kali pemerintah membuat kebijakan yang reaktif dalam urusan bahan bakar minyak. Namun kesalahan yang sama selalu saja berulang.

Kini ramai dibicarakan di tengah masyarakat tentang rencana pemerintah membatasi pembelian bensin premium untuk sepeda motor. Pemerintah berencana untuk membatasi setiap sepeda motor untuk hanya boleh membeli satu liter bensin bersubsidi setiap harinya. Untuk pemakaian selebihnya harus menggunakan bensin pertamax.

Pemerintah berpendapat bahwa kebijakan harus ditempuh karena penggunaan bensin bersubsidi sudah melewati batas kemampuan keuangan negara. Pengguna bensin bersubsidi terbesar adalah sepeda motor.

Kita memertanyakan kebijakan ini karena tidak pernah mendengar kajian mendalam yang dilakukan pemerintah. Kebijakan itu hanya keputusan yang reaktif karena harga minyak dunia terus meningkat, sementara pemerintah pernah begitu bangga menjadi pemerintahan pertama sejak Republik berdiri, yang pernah menurunkan harga BBM.

Pemerintah tampak takut kehilangan muka kalau kemudian menaikkan kembali harga bensin premium. Pemerintah juga takut kalau kebijakan menaikkan harga bensin premium akan memicu lagi kemarahan masyarakat.

Akan tetapi pemerintah tidak pernah memikirkan kesulitan yang akan mereka hadapi dengan rencana kebijakan yang terakhir ini. Penerapan kebijakan dua harga terbukti akan menimbulkan distorsi di tengah masyarakat. Dengan birokrasi yang korup, kebijakan itu juga membuka peluang terjadinya penyelewengan.

Dengan dasar itu, kita mengusulkan kepada pemerintah untuk terlebih dahulu melakukan pengkajian yang lebih mendalam. Pemerintah mencari alternatif kebijakan yang lebih feasible, bukan kebijakan konyol seperti ini.

Seperti biasa, ketika reaksi masyarakat negatif, pemerintah mencoba berkelit. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral berdalih bahwa pemerintah tidak pernah berencana untuk membatasi penjualan bensin bersubsidi kepada pengguna sepeda motor.

Pernyataan yang saling bertentangan di antara pejabat ESDM bukan hanya membuat bingung masyarakat, tetapi orang semakin yakin pemerintah tidak melakukan kajian mendalam sebelum melemparkan rencana menerapkan kebijakan. Yang lebih jauh harus diperhatikan, sikap kerja pemerintah  seperti ini akan membuat pemerintah kehilangan kewibawaannya.

Sekarang ini penentangan yang terjadi di tengah masyarakat semakin keras. Jangan lupa bahwa masyarakat pengguna sepeda motor bukanlah kelompok masyarakat berada. Mereka memilih menggunakan motor karena transportasi umum yang ada tidak memadai dan juga terlalu mahal.

Kalau pemerintah berorientasi kepada penghematan anggaran, lebih baik pemerintah terlebih dahulu menyiapkan sistem transportasi yang lebih baik. Di banyak negara, pemerintah memberikan subsidi kepada para pengguna transportasi umum agar tidak membebani masyarakat.

Pemerintah di negara lain tidak pernah menghitung pembangunan transportasi umum sekadar dengan pendekatan untung-rugi. Di negara lain, cara melihatnya dari aspek yang lebih luas, yakni seberapa jauh kebijakan itu memberikan keuntungan bagi perekonomian secara nasional.

Pada kita cara melihat persoalan dengan kaca mata yang lebih luas itu tidak dimiliki. Semua masalah selalu dilihat secara parsial dan sekadar dilihat untung dan rugi. Kalau untung dianggap sebagai penerimaan negara, kalau rugi dianggap sebagai beban masyarakat.

Pemerintah enggan untuk membangun sistem transportasi yang lebih baik karena hanya dilihat sebagai biaya. Tidak pernah mau dilihat bahwa kalau transportasi umum baik, masyarakat pasti akan meninggalkan kendaraan pribadi. Dengan kendaraan pribadi yang lebih sedikit, maka kemacetan akan berkurang dan pemerintah akan bisa menghemat dari dua sisi yakni biaya kemacetan yang bisa dikurangi serta penggunaan bahan bakar kendaraan pribadi yang berkurang.

Itulah yang sering kita ingatkan bahwa pemerintah itu jangan berorientasi kepada keuntungan (profit) semata. Pemerintah justru harus melihat dari sisi manfaat (benefit) atas setiap kebijakan yang dikeluarkan.

Sekali lagi, para pengguna motor bukanlah kelompok yang suka menggunakan kendaraannya untuk membuang-buang waktu. Mereka menggunakan motor untuk kegiatan yang produktif, sebagai alat transportasi untuk pergi bekerja.

Dengan tingkat kecelakaan yang tinggi, masyarakat sebenarnya enggan menggunakan motor. Namun mereka tidak punya pilihan lain karena itulah moda yang paling efektif untuk bekerja.

Secara nasional, perekonomian negara diuntungkan oleh kegiatan produktif dari masyarakat pengguna motor. Aneh jika pemerintah lalu melihat para pengguna motor lalu sebagai beban, sehingga tidak pantas untuk menerima subsidi.