- Kecelakaan yang Memilukan
- Piramida Dicari, Muaro Jambi Disia-siakan ..
- Bank Mutiara Diincar Investor
- Menjaga Kepercayaan Publik
- Partai Demokrat Terus Bergolak
- Mengembalikan Trotoar ke Fungsinya
- Beranikah PDIP Pelopori Politik Bersih
- Partai Demokrat Masih Bimbang
- Ketika Pilot Pakai Sabu
- Angelina Sondakh Jadi Tersangka
- Jangan Adu Pengusaha dan Buruh
- Pemerintah Hadapi Boikot AS
- Kegigihan Jaksa Dalam Kasus Rasminah
- Menguji Kewibawaan Pemerintah
- Pertarungan Menuju Puncak
Menjaga Komitmen Pemimpin
Kamis, 29 Juli 2010 20:06 WIB
SUDAH sering kita mengalami pemadaman listrik bergilir dan kita merasakan repotnya ketika pemadaman bergilir itu terjadi. Oleh karena itu kita gembira ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Lombok, Nusa Tenggara Barat mencanangkan berakhirnya masa pemadaman bergilir.
PT Perusahaan Listrik Negara berani untuk mengatakan bahwa ke depan tidak akan terjadi lagi pemadaman bergilir. Kalau pun terjadi pemadaman itu hanya akan diakibatkan oleh hal-hal yang di luar kendali PLN seperti pohon tumbang yang memutuskan jaringan listrik atau trafo gardu yang terbakar.
Namun belum kering bibir Presiden mengumumkan berakhirnya masa pemadaman bergilir di beberapa daerah terjadi pemadaman. Seperti di Bogor pada saat Presiden mencanangkan itu, masyarakat harus mengalami mati listrik.
Hal ini sungguh sangat kita sesalkan. Kejadian itu merusak kredibilitas Presiden. Seakan-akan Presiden menyampaikan sebuah janji yang tidak bisa ia penuhi. Dan bagi seorang Presiden, itu sesuatu yang tidak boleh terjadi. Ucapan seorang pemimpin itu harus bisa dipegang oleh rakyatnya.
Kita menilai PLN terlalu berani untuk memberikan janji. Ketika pasokan listrik masih pas-pasan, belum lagi sistem organisasi yang belum tertata rapi, janji untuk tidak ada pemadaman bergilir merupakan sesumbar yang terlalu besar.
Seharusnya PLN menata dulu sistem organisasi dan sistem kerja mereka. Sistem pengawasan harus dijamin bisa memberikan data yang akurat mengenai seluruh sistem jaringan yang ada. Selain itu, yang paling utama pasokan listrik harus dijamin memadai.
Ini memang bukan pekerjaan yang ringan. Apalagi dengan kondisi Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau seperti ini. Harus dibangun sebuah sistem yang benar-benar bisa diandalkan. Bahkan rentang pengawasan harus dibuat lebih terdesentralisasi, sehingga persoalan yang dihadapi bisa cepat ditangani.
Untuk itulah PLN membutuhkan manajemen yang lebih modern. PLN harus membangun sistem manajemen yang berorientasi kepada kepuasan pelanggan. Sebuah tradisi baru di tengah kebiasaan badan usaha milik negara yang lebih cenderung untuk dilayani.
PLN dituntut untuk bisa mengembangkan sebuah sistem yang lebih cocok untuk menghadapi tantangan Indonesia ke depan. Apalagi ketika mereka mencanangkan untuk tidak terjadi lagi pemadaman listrik secara bergilir, setelah pemadaman menjadi bagian keseharian masyarakat.
Pasokan yang lebih terjamin bukan hanya dibutuhkan oleh masyarakat biasa, tetapi kalangan dunia usaha. Di zaman sekarang tidak mungkin kita hidup tanpa adanya listrik.
Begitu besar kerugian yang terutama dihadapi dunia usaha, ketika pasokan listrik sering nyala dan mati. Kegiatan produksi menjadi sulit terencana dengan baik. Bukan hanya itu, begitu banyak peralatan industri yang rentan terhadap gangguan pasokan listrik dan itu harganya sangat mahal.
Inilah salah satu yang membuat investasi ke Indonesia agak tersendat. Investor tidak berani menanamkan modal atau mengembangkan usahanya karena tidak ada kepastian pasokan listrik.
Kalau saja PLN bisa memerbaiki semua kelemahannya, mampu memasok listrik yang memadai dan tidak mati-nyala sesuka-sukanya, niscaya citra Indonesia untuk investasi akan lebih baik. Ini merupakan modal yang sangat baik untuk memancing masuknya investasi baru.
Sayang sekali kalau harapan yang begitu besar tidak mampu dipenuhi oleh PLN. Bahkan untuk memenuhi janjinya tidak ada lagi pemadaman listrik bergilir tidak bisa dipenuhi.
Kita sebenarnya tidak menuntut sesuatu yang terlalu muluk-muluk. PLN bisa memenuhi saja janji yang sudah diucapkan, itu sudah pencapaian yang luar biasa. Sebab kalau seperti sekarang, ketika Presiden mencanangkan tidak akan ada lagi pemadaman bergilir, tetapi kenyataannya pemadaman masih terjadi, siapa yang kemudian akan percaya kepada profesionalisme PLN.
udah jd kebiasaan ya pak SBY engubar janji2,dr dulu jga sblum pemilu mau brantas korupsilah,pelayanan kesehatan,pendidikan,pengangguran dll,tapi semua itu satupun enggak ada yg bisa dibuktikan.mengotakan janji harus ditunaikan sebaliknya gitu berijaminan seandainya gagal,contohintu perdana menteri jepang 8bulan janjinya tidak tetunai terus mengundurkan diri tanpa banyak bicara,enggak kayak kita katanya dari militer tapi jiwanya weleh weleh h h h h h h
***** BAKAR SEMANGAT-MU, BAKAR KETIDAKADILAN, BAKAR KETIDAKBENARAN, BAKAR KORUPTOR. GANYANG - KOALISI NEO-KOLONIALIS ***** TUNTASKAN KASUS-KASUS "- ABU ABU -" DIRANAH HUKUM " BIBIT & CHANDRA, MISBAKHUN, " Merupakan bagian dari rekayasa Reality Show diperlihatkan untuk pengalihan Isu Century dan Project Prestasi "SATGAS MAFIA HUKUM - MARKUS HUKUM - agar tidak menyentuh ke PRESIDEN dalam kelanjutan kasus Century ke Ranah Hukum " SOLUSI PRESIDEN DALAM PENYELESAIAN KASUS KPK VS POLRI ADALAH BENTUK MARKUS HUKUM PALING NYATA - MAKAR PRESIDEN" dan Project bebersih dari institusi yang terkait " KEJAGUNG, POLRI, MA, PPATK, BPK " Sebagai upaya untuk mendeligitimasi KPK yang tidak tahu budi pada saat dibela oleh seluruh rakyat Indonesia dengan kemandulaannya hanya tajam untuk kelas teri. Sehingga GAYUS & SUSNO dijadikan pengecualian.Dari banyak koruptor yang kabur dan tak pernah kembali dari SINGAPURA yang tidak memiliki perjanjian Billateral EXTRADISI. Dagelan yang Membosankan !!!! Sama Seperti ISU TERORIS yang menjilat dikaki Amerika dan Mendskriditkan Salah satu Agama. Kejahatan Paling Sistemik adalah Produk2 UU yang dihailakan oleh DPR, yang saling tumpang Tindih dan tidak Pro-Rakyat tapi Pro-REZIM PREDATOR. Mahkamah Konstitusi Harus merombak alias Uji Materi produk UNdang- Undang di Bawah Ini :" Undang-undang Nomor 27 tahun 2009 tentang MPR/DPR/DPD dan DPRD mengatur syaratnya harus dihadiri 75 persen anggota DPR. UU tersebut tidak berpihak kepada penegaak supremasi hukum dan keadilan rakyat. KAWAL TERUS UNTUK REALISASIKAN DAN GUNAKAN SECARA BIJAK UNTUK KEPENTINGAN RAKYAT MAKA HAK MENYATAKAN PENDAPAT DARI DPR-MPR, DUET SBY-BUDIONO BISA ANGKAT KAKI DARI ISTANA NEGARA . GANYANG REZIM PREDATOR !!! " SATUKAN KEKUATAN RAKYAT INDONESIA, BULATKAN KEKUATAN PERJUANGAN !!! GALANG PERSATUAN & KESATUAN DISELURUH WILAYAH DAN ELEMEN RAKYAT INDONESIA !!! LAWAN, LAWAN !!! LAWAN, REZIM PREDATOR !!! Beberapa penelusuran dan pengungkapan Skandal yang tidak jelas arah dan tujuannya mencabik-cabik hati nurani rakyat Indonesia. Beberapa Skandal yang mengakibatkan UANG RAKYAT raib di RAMPOK para PROFESIONALIS & POLITISI yang bercokol diinstitusi PEMERINTAHAN abu-abu, antara lain : 1. METROPOLIS SKANDAL PERTAMINA Rp. 700 Triliyun, 2. MEGA SKANDAL BANK CENTURY Rp. 6.7 Triliyun, 3. REKENING LIAR 15 PERWIRA POLRI 4. Dana BLBI 600 Triliyun 5. DANA ABADI UMAT KEMENTRIAN AGAMA. 6.FLAMBOYANT SKANDAL LAPINDO. Kinerja dibidang hukum, adanya upaya dan terjadi pengexlusifan hukum baik Perdata dan Pidana. Ini adalah bentuk makar terhadap UUD 1945 dan Menentang keinginan rakyat indonesia. Yang di tetapkan dalam TAP-TAP MPR sebagai acuan menjalankan roda pemerintahan. " GANYANG !!! GANYANG !!! GANYANG, REZIM PREDATOR !!! GANTUNG KORUPTOR
itu bukan janji pak SBY...cuma curhat semata......beliau lebih senang jika rakyat nya semua meniru pak ical yang menghadiahi nya kubangan lumpur untuk berendam...dan trik2 perusahaan pak ical bayar pajak lewat gayus...atau teladan dari pak ical mengemplang pajak...beliau bermimpi rakyat indonesia ini makmur sepeti pak ical..
Rakyat perlu bukti bukan janji...!! Jangan lagi ada jadwal "byar - pettttt".........~ !!!!