• Kecelakaan yang Memilukan
• Piramida Dicari, Muaro Jambi Disia-siakan ..
• Bank Mutiara Diincar Investor
• Menjaga Kepercayaan Publik
• Partai Demokrat Terus Bergolak
• Mengembalikan Trotoar ke Fungsinya
• Beranikah PDIP Pelopori Politik Bersih
• Partai Demokrat Masih Bimbang
• Ketika Pilot Pakai Sabu
• Angelina Sondakh Jadi Tersangka
• Jangan Adu Pengusaha dan Buruh
• Pemerintah Hadapi Boikot AS
• Kegigihan Jaksa Dalam Kasus Rasminah
• Menguji Kewibawaan Pemerintah
• Pertarungan Menuju Puncak
index

Penegakan Hukum Butuh Kekompakan

Sabtu, 31 Juli 2010 21:36 WIB

BELUM lagi ada pencapaian besar yang diraih Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum, lembaga itu sudah bergoncang. Perpecahan terjadi di lembaga bentukan Presiden itu karena ada ketidakkompakan dan keinginan dari masing-masing anggota untuk mencuri panggung.

Adalah Inspektur Jenderal Polisi Herman Effendi yang memercikkan perpecahan dengan menyampaikan surat pengunduran diri sebagai anggota Satgas Pemberantasan Mafia Hukum. Ia merasa tidak cocok berada di lembaga tersebut karena Satgas diinilai sudah melenceng dari tugas yang seharusnya dijalankan.

Satgas Pemberantas Mafia Hukum seharusnya berperan sebagai katalisator. Mereka hanya bertugas untuk memercepat proses penegakan hukum yang tersendat. Setelah itu proses penegakan hukum harus diikembalikan kepada institusi penegak hukum yang ada.

Tentu menjadi persoalan apabila Satgas Pemberantasan Mafia Hukum menjadikan lembaga penegak hukum yang sudah lebih dulu ada sebagai pesaing. Bahkan lebih rumit lagi kalau Satgas berpretensi sebagai pengganti lembaga penegak hukum yang ada.

Inilah yang sekarang ini terjadi. Satgas Pemberantasan Mafia Hukum dinilai bukan berperan sebagai partner dan menjadi lembaga yang berupaya untuk memberdayakan lembaga penegak hukum yang ada. Satgas dinilai ingin berada di depan dan bahkan terkesan berkeinginan untuk menyingkirkan lembaga penegak hukum lainnya.

Hal itu sebenarnya sudah terasa dalam penangkapan pelaku korupsi pajak Gayus Tambunan. Dari rekaman video terdengar jelas ada persaingan antara polisi dan Satgas Pemberantasan Mafia Hukum dalam menangkap pengawai golongan IIIA Direktorat Jenderal Pajak itu. Kedua institusi berebut untuk menjadi pahlawan dan berusaha saling menyingkirkan.

Dalam kasus Irjen Herman Effendi, kekesalannya sebagai anggota Kepolisian Republik Indonesia tertuju kepada Sekretaris Satgas Pemberantasan Mafia Hukum Denny Indrayana. Herman merasa staf khusus Presiden itu ingin menggunakan Satgas sebagai panggung pribadinya. Denny dinilai sering bermain sendiri baik untuk melapor kepada Presiden maupun kepada media. Terakhir, Denny dinilai memukul secara telak polisi dalam kasus rekening gendut jenderal polisi.

Semua ini seharusnya tidak perlu terjadi apabila Ketua Satgas menjalankan tugasnya secara baik. Ketua Satgas seharusnya menggariskan secara tegas peran dari lembaga yang dipimpinnya dan menetapkan apa peran yang boleh dan tidak boleh dilakukan anggotanya.

Mengapa penggarisan itu menjadi sangat penting? Karena Satgas Pemberantasan Mafia Hukum merupakan lembaga bentukan Presiden. Sebagai lembaga bentukan Presiden, seringkali orang merasa lembaga ini begitu powerful. Karena merasa powerful seringkali lalu tindakannya overacting.

Padahal, Satgas bukanlah lembaga penegak lembaga hukum. Mereka tidak punya kewenangan untuk melakukan proses hukum. Mereka hanya bisa mengingatkan lembaga hukum akan beberapa hal yang tidak berjalan dengan baik, apalagi jika melukai rasa keadilan masyarakat.

Oleh karena peranannya mengingatkan lembaga penegak hukum yang lain, seharusnya anggota Satgas rendah hati. Mengapa? Karena dengan sikap rendah hati, Satgas tidak terkesan mengajari lembaga lain. Dengan sikap yang rendah hati, pesan yang disampaikan Satgas pasti akan lebih didengar daripada sikap yang arogan.

Sekarang ini Satgas Pemberantasan Mafia Hukum terlanjur dikesankan arogan. Pengunduran diri Irjen Herman Efendi tidak bisa hanya dilihat sebagai keputusan pribadi, tetapi pasti ada ketersinggungan Polri terhadap tindakan Satgas baik sebagai institusi maupun pribadi.

Inilah yang tentunya harus menjadi pembelajaran bagi Satgas Pemberantasan Mafia Hukum. Ketua Satgas harus berani untuk melakukan introspeksi dan memerbaiki organisasi maupun individunya. Termasuk Presiden yang membentuk lembaga tersebut harus menjelaskan kembali apa sebenarnya peran yang diharapkan lembaga itu agar kemudian tidak menimbulkan salah pengertian.

Kita percaya bahwa maksud pembentukan lembaga itu baik. Lembaga penegak hukum yang ada seringkali tidak peka, sehingga kehilangan elannya untuk menjaga kewibawaan hukum. Dengan adanya Satgas, setidaknya membuat lembaga penegak hukum yang ada tersadarkan untuk kembali menjalankan perannya dengan benar.

Namun maksud baik akan menghasilkan sesuatu yang baik apabila dijalankan dengan benar. Kalau maksud baik itu dijalankan dengan sikap mentang-mentang dan akhirnya merasa hebat sendiri, akibatnya sangat fatal. Yang terjadi bukannya kekompakan untuk menegakkan hukum, tetapi justru persaingan untuk saling menjatuhkan.

Sikap untuk saling mengecilkan peran dari lembaga lain tentunya tidak baik bagi upaya penegakan hukum. Kita justru membutuhkan adanya kekompakan di antara lembaga penegak hukum, karena seringkali yang kita hadapi adalah pelaku yang sangat canggih. Kalau kita tidak kompak atau bahkan berkelahi sendiri, maka akan semakin mudah untuk diadu domba.

Kita sangat memrihatinkan perpecahan yang terjadi di Satgas Pemberantasan Mafia Hukum. Ini tidak bisa dianggap enteng, karena bisa berdampak kepada penilaian keseriusan kita untuk melawan mafia hukum yang sudah begitu merajalela. Untuk itulah penegasan kembali atas peran yang seharusnya dijalankan Satgas Pemberantasan Mafia Hukum harus dilakukan.