• Kecelakaan yang Memilukan
• Piramida Dicari, Muaro Jambi Disia-siakan ..
• Bank Mutiara Diincar Investor
• Menjaga Kepercayaan Publik
• Partai Demokrat Terus Bergolak
• Mengembalikan Trotoar ke Fungsinya
• Beranikah PDIP Pelopori Politik Bersih
• Partai Demokrat Masih Bimbang
• Ketika Pilot Pakai Sabu
• Angelina Sondakh Jadi Tersangka
• Jangan Adu Pengusaha dan Buruh
• Pemerintah Hadapi Boikot AS
• Kegigihan Jaksa Dalam Kasus Rasminah
• Menguji Kewibawaan Pemerintah
• Pertarungan Menuju Puncak
index

Jangan Rusak Aturan dan Disiplin

Selasa, 7 September 2010 18:38 WIB

SALAH satu kelemahan kita sebagai bangsa adalah soal disiplin. Mulai dari disiplin waktu, disiplin lalu lintas, disiplin kerja, dan berbagai disiplin lainnya, kita begitu lemah. Itu merata dari yang paling tinggi hingga yang paling rendah.
  
Pernah ada satu kejadian, Menteri Energi Jepang memutuskan untuk meninggalkan tempat pertemuan karena Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Indonesia yang ditunggu-tunggu tidak kunjung datang. Padahal seharusnya sebagai tuan rumah, menteri kita yang lebih dulu datang dari tamunya.
    
Kemarin ada lagi cerita seorang Wakil Ketua DPR, Taufik Kurniawan yang hendak kembali dari Semarang ke Jakarta dan tertinggal pesawat. Karena pejabat negara, sempat pihak Bandara Achmad Yani, Semarang meminta kepada pilot untuk kembali ke kota asal (return to base). Beruntung pilot bersikukuh kepada aturan untuk tidak kembali karena tidak ada alasan mendesak yang bisa dijadikan pembenaran untuk kembali ke Semarang.
     
Wakil Ketua DPR itu terpaksa kemudian berangkat dengan penerbangan berikutnya. Namun itu adalah harga yang harus dibayar oleh siapa pun yang tidak tepat waktu, apalagi untuk penerbangan  udara yang harus taat kepada jadwal.
    
Belum lagi cerita kehebohan itu habis ada kasus lain yang melibat Sekjen Partai Demokrat Edhie Bhaskoro Yudhoyono. Anggota DPR yang akrab dipanggil Ibas itu hendak terbang dari Jakarta ke Solo. Ternyata hingga jadwal waktu penerbangan 9.30 WIB, ia belum juga masuk ke dalam pesawat.
    
Baru sepuluh menit dari jadwal Ibas masuk ke dalam pesawat. Ada enam pengawal yang mendampingi dan semuanya membawa senjata lengkap. Padahal aturan penerbangan sipil mengharuskan siapa pun untuk tidak membawa senjata api dan mereka harus mengosongkan senjata terlebih dahulu serta  menitipkan ke pilot.
   
Penerbangan Jakarta-Solo akibatnya terlambat sekitar 30 menit dari jadwal yang ditetapkan. Itu bukan hanya membuat rangkaian penerbangan terganggu, tetapi para penumpang lain harus menjadi korban keterlambatan.
   
Kasus keterlambatan para pejabat negara itu sengaja kita angkat untuk mengingatkan kita semua agar memerbaiki diri. Paling tidak kita harus mulai dengan menghargai waktu. Kita tidak akan pernah menjadi bangsa yang maju apabila tidak bisa menghargai waktu.
   
Tidak boleh hanya karena kita adalah pejabat negara lalu meremehkan soal waktu. Apalagi sampai kemudian meremehkan soal aturan. Justru karena pejabat negara mereka harus menunjukkan disiplin yang tinggi.
    
Pejabat negara adalah panutan. Ketika mereka bertindak semau-maunya dan berbuat yang tidak seharusnya, maka itu pasti dicontoh oleh masyarakatnya. Akan muncul pemahaman umum, kalau pejabat negara boleh melanggar, mengapa kami tidak boleh.
     
Sekali lagi karena kita tinggal di negeri yang paternalistik, mereka yang di atas harus memberi contoh yang baik. Sebab, mereka yang di atas, apalagi mereka adalah pejabat negara, selalu dijadikan cermin dan setiap tindak-tanduknya lalu diikuti oleh masyarakat.
   
Sikap dan perilaku pejabat negara harus juga benar karena sistem sosial kita adalah feodal. Karena ia adalah seorang pejabat negara, maka yang namanya aturan bisa dikesampingkan. Tanpa harus mengatakan maka yang namanya para punggawa akan melakukan apa pun untuk menyenangkan sang pejabat.
   
Kalau pun pesawat harus kembali ke lapangan, demi seorang pejabat maka seorang petugas lapangan akan melakukannya. Kalau pun pesawat harus menunggu, maka petugas lapangan akan menunda keberangkatan pesawat.
    
Sikap menghamba seperti ini sangat membahayakan karena akan bisa merusak sistem. Orang bisa merasa tidak apa-apa merusak aturan karena menganggap sebagai sesuatu yang biasa. Akibatnya dalam segala hal masyarakat lalu mudah untuk menggampangkan persoalan.
     
Kalau kehidupan di tengah seperti tidak ada aturannya, salah satunya karena contoh yang dipertontonkan seringkali adalah ketidakbenaran. Terutama para pejabat negara yang suka mengangkangi peraturan, sehingga semua orang lalu menganggap peraturan itu tidak ada.
      
Inilah terutama harus dikoreksi oleh para pejabat negara. Mereka harus malu telah berbuat tidak benar dan sepantasnya untuk meminta maaf kepada masyarakat ketika melakukan itu. Sikap ksatria untuk mengakui kesalahan dan berjanji untuk tidak mengulangi merupakan pembelajaran politik yang baik untuk rakyat.
    
Pertanyaannya, apakah ada sikap ksatria itu ada pada pejabat kita? Ataukah malah mereka berdalih dan bahkan menyalahkan petugas lapangan yang tidak taat aturan? Kalau kondisinya seperti itu maka jangan heran apabila yang terus terjadi di tengah kita adalah ketidakdisiplinan nasional.