• Kecelakaan yang Memilukan
• Piramida Dicari, Muaro Jambi Disia-siakan ..
• Bank Mutiara Diincar Investor
• Menjaga Kepercayaan Publik
• Partai Demokrat Terus Bergolak
• Mengembalikan Trotoar ke Fungsinya
• Beranikah PDIP Pelopori Politik Bersih
• Partai Demokrat Masih Bimbang
• Ketika Pilot Pakai Sabu
• Angelina Sondakh Jadi Tersangka
• Jangan Adu Pengusaha dan Buruh
• Pemerintah Hadapi Boikot AS
• Kegigihan Jaksa Dalam Kasus Rasminah
• Menguji Kewibawaan Pemerintah
• Pertarungan Menuju Puncak
index

Berpolitik pun Butuh Kejujuran

Rabu, 8 September 2010 16:59 WIB

MENYUSUL kritikan keras yang disampaikan masyarakat terhadap rencana pembangunan gedung baru DPR, pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat melakukan rapat. Hasil rapat memutuskan untuk menunda pembangunan gedung baru dan meminta tim teknis untuk melakukan kajian lebih lanjut.

Sebagai lembaga perwakilan rakyat, sepantasnya DPR responsif terhadap apa yang menjadi kegundahan masyarakat. DPR tidak bisa bertindak atas maunya sendiri, tetapi harus mendapatkan semacam persetujuan dari masyarakat.

Sikap untuk mau mendengar kritikan masyarakat harus dilakukan dengan ketulusan. Jangan sikap responsif itu hanya sebagai sebuah kepura-puraan dan DPR sebenarnya tidak peduli dengan berbagai kritikan masyarakat.

Berpolitik membutuhkan kejujuran. Politik yang dilandasi dengan kejujuran pasti akan membawa manfaat bagi mereka yang berpolitik dan juga masyarakat yang hak politiknya diwakili oleh para politisi.

Pertanyaannya, apakah dalam politik kita sekarang ini masih dikenal yang namanya kejujuran? Ataukah politik yang kita kenal dan kita praktikkan cenderung hanya akal-akalan? Semua yang dipertontonkan hanyalah sebuah kepura-puraan, karena kepedulian itu tidak pernah datang dari hati.

Inilah yang sungguh kita khawatirkan. Kalau politik hanya sebuah kepura-puraan, sekadar untuk pencitraan, maka kita pantas untuk prihatin. Cara berpolitik seperti itu pasti hanya akan menimbulkan kekecewaan bagi masyarakat.

Masyarakat sendiri melihat apa yang disampaikan pimpinan DPR berkaitan dengan penundaan pembangunan gedung baru hanya sebuah taktik. Mereka hanya mencoba menghindar dari kritikan publik, namun kenyataannya rencana pembangunan gedung baru tetap saja jalan.

Permintaan kepada tim teknis untuk melakukan kajian lagi hanya sekadar bahasa penghalus bahwa DPR seakan-akan peduli kepada kritikan masyarakat. Namun, di sisi lain kita melihat bagaimana DPR bersikukuh bahwa bangunan baru itu dibutuhkan, khususnya untuk menampung empat atau lima tenaga ahli yang kelak akan mendampingi setiap anggota DPR dalam melaksanakan tugasnya.

DPR dan juga pimpinan DPR tidak menyimak pesan yang sebenarnya disampaikan masyarakat. Pesan yang ingin disampaikan masyarakat adalah pembangunan gedung baru itu bukanlah sesuatu yang mendesak. Masih banyak hal lain yang perlu diprioritaskan dari anggaran negara yang terbatas jumlahnya itu.

Salah satu yang dinilai lebih pantas dilakukan dengan anggaran Rp 1,6 triliun untuk pembangunan gedung baru DPR adalah pembelian persenjataan untuk Tentara Nasional Indonesia. Di tengah banyaknya kekayaan negara yang dicuri oleh bangsa-bangsa lain, kita membutuhkan postur TNI yang lebih kokoh untuk menjaga wilayah kita.

Atau anggaran itu akan lebih bermanfaat dipakai untuk pembangunan infrastruktur penunjang lalu lintas. Kita lebih membutuhkan sistem angkutan massal cepat (mass rapid transport) yang bisa mengurangi kemacetan daripada pembangunan gedung baru DPR.

Inilah yang kita sering katakan bahwa DPR sudah kehilangan hati nuraninya. Mereka bekerja bukan untuk kepentingan rakyatnya, tetapi lebih untuk kepentingan dirinya dan kelompoknya. Mereka tidak terlalu peduli dengan suasana batin yang tengah terjadi di masyarakat, karena mereka tidak pernah mau mendengarkan suara rakyat.

Sepanjang anggota DPR tidak mau mengubah sikap dan perilakunya, jangan heran apabila mereka akan teralineasi dari rakyatnya. Mereka bukan lagi wakil dari rakyatnya, tetapi sekadar sekumpulan politisi yang memiliki kepentingan bersama.

Sepanjang DPR tidak bisa menjadikan diri mereka sebagai wakil rakyat, maka masyarakat akan mengekspresikan sendiri kegundahannya. Berbagai aksi demonstrasi yang tidak henti-hentinya sejak era reformasi sebenarnya merupakan indikator dari tersumbatnya saluran masyarakat melalui DPR.

Sayang para anggota DPR tidak pernah mau menyadari kenyataan itu. Mereka hanya menganggap maraknya aksi demo sebagai ekspresi kebebasan, padahal fungsi pengawasan seharusnya menjadi tugas para anggota DPR. Masyarakat pasti akan lebih suka untuk bekerja apabila kepentingan mereka bisa diwakili oleh anggota DPR.

Anggota DPR seakan lupa bahwa masyarakat pun bisa kehilangan kepercayaan dan kesabaran  kepada mereka. Kita pernah merasakan pahitnya keadaan itu ketika masyarakat sudah muak dengan politik kepura-puraan yang dipertontonkan para politisi. Kita tidak boleh mengulangi kejadian pahit seperti di tahun 1998 lalu, karena itu hanya akan membuat kita mundur jauh ke belakang.