• Strategi Meningkatkan Ketahanan Energi
• Membenahi Produksi Minyak Bumi yang Merosot ..
• Sembilan Cita-cita Perubahan UU Migas
• Alasan Revisi UU Migas
• Pembenahan Energi Primer secara Komprehensif ..
• Peledakan Tabung LPG Dalam Penataan Gas Nasional ..
• Peluang Memperbesar Keuntungan Negara dalam UU Mig ..
• Menghentikan Semburan Lumpur Lapindo
• Mengapa Bisnis Migas Tergantung Investor Asing ? ..
List |  index

Peledakan Tabung LPG Dalam Penataan Gas Nasional

Selasa, 29 Juni 2010 09:44 WIB

Semakin semarak terjadi ledakan gas elpiji di masyarakat seiring dengan waktu, padahal tangki gas elpiji 3 kilogram yang menjadi biang keladi, baru digunakan seumur jagung sejak diberlakukannya substitusi pemakaian gas elpiji pengganti minyak tanah yang lambat laun akan dicabut beban subsidinya.

Mengapa hal ini bisa terjadi, sementara gas elpiji yang dikemas 12 kg tidak mengakibatkan bencana dan membuat takut masyarakat. Alih-alih harga yang dijual ke masyarakat dalam kemasan tabung 3 kg lebih murah dibanding yang dikemas dalam tabung 12 kg, padahal kualitas dan barangnya sama-sama elpiji, sehingga mengundang para inspirator melakukan pemindahan gas dari tabung 3 kg ke 12 kg secara ilegal terjadi dimana-mana.

Menengok kebelakang beberapa waktu silam, pengadaan tabung 3 kg ini terkesan tergesa-gesa, yang bisa mengakibatkan dalam pembuatannya mengabaikan kontrol kualitas karena terkejar waktu, sehingga ribuan tabung bisa menjadi ancaman setiap saat terjadi ledakan di masyarakat.

Yang menjadi penyebab secara teknis terjadi peledakan, Pertama: dikarenakan las sambungan tabung tidak cukup baik sehingga seiring berjalannya waktu terjadi korosi dan ketika terlempar maupun terpukul selama pengangkutan bisa menambah parah turunya kualitas sambungan tersebut sehingga bocor; Kedua: sambungan antara botol dengan pipa selang tidak memiliki mekanisme penyegelan yang prima, yang diakibatkan oleh rusaknya karet atau memang katup menyambung (Snap-Latch) yang kurang baik kualitasnya yang akan menjadi sumber kebocoran; Ketiga: Kualitas selang yang bila terkena panas terus menerus bisa terjadi perubahan struktur yang menghilangkan kelenturannya dan akhirnya retak-retak dan kemudian pecah/bocor, hal ini bisa terjadi bila kualitas karet yang dipakai kurang baik dan tidak memenuhi standar yang diharapkan.

Namun, kelengahan yang bertubi-tubi tersebut sumbernya adalah ketergesa-gesaan pemerintah untuk melepaskan diri dari belenggu subsidi yang diberikan pada produk minyak tanah, akan tertapi tidak berani secara terbuka menaikan harga minyak tanah itu sendiri, karena biayanya merupakan pertaruhan politik.

Solusi yang terdekat, agar masyarakat terselamatkan adalah, Pertamina harus mendapat hukuman dengan diberi kewajiban untuk  menarik semua tabung 3 kg yang tidak layak, yaitu dilakukan secara bertahap, misalnya setiap tabung yang akan diisi ulang harus diperiksa dan bila lolos baru boleh diisi dan dilepas ke masyarakat, namun bila tidak lolos maka harus ditarik dan dijabel oleh pertamina. Lambat-laun, tabung gas yang berputar di masyarakat hanya yang sudah lolos pemeriksaan dan layak pakai.

Kejadian tersebut - yang bila tidak segera ditangani akan terus berlanjut malah akan semakin banyak, seiring dengan bertambahanya umur tabung - biang keladinya adalah ketidak-konsitenan pemerintah dalam menata pemenuhan energi untuk masyarakat. Yang sampai saat ini masih diatas 70 persen digantungkan pada minyak dan gas bumi. Padahal negeri kita memiliki energi air dan juga batubara yang baru terpakai masing-masing kurang dari 10 persen, sementara energi panasbumi baru sekitar 3 persen, apalagi energi lainnya seperti biomasa dan energi alternatif lain, sama sekali tidak memberikan kontribusi yang signifikan.

Penyebabnya karena pemerintah masih berpihak pada energi minyak dan gasbumi, buktinya subsidi masih terus diberikan, sehingga secara tidak sadar akan terus membunuh energi alternatif baru dan terbarukan. Kini sudah saatnya melepaskan diri dari meninakbobokan energi minyak dan gasbumi, mulailah member peluang pada energy lain sehingga mampu membantu menopanag kebutuhan energy nasional.

Seperti kita ketahui, posisi kebutuhan energy Indonesia akan terus naik waktu demi waktu, karena Indonesia masih termasuk negara pengkonsumsi energi yang terbilang rendah, sehingga bukan melakukan penghematan energi yang paling tepat dilaksanakan di masyarakat, akan tetapi mencari energi pendukung lain yang lebih tahan dan lebih menerus, sehingga melakukan substitusi menjadi keharusan.

Dalam penataan energi yang masih tidak tegas arahnya, muncul riak-riak ketidak seimbangan dalam penataan kebutuhan-pemenuhan gas di dalam negeri untuk konsumen industry, pupuk, dan listrik. Ternyata terungkap pula penataan kebutuhan dan produksi tidak seimbang, di sisi satu ada yang sangat kekurangan, di sisi lain ada yang belum memiliki pembeli. Dan yang terakhir dibingungkannya dengan pengelolaan gas lapangan Dongsi-Senoro, apakah diekspor seluruhnya, atau dipakai di dalam negeri seluruhnya, atau kombinasi keduanya.

Permasalahan tersebut semakin keruh dengan masuknya faktor nasionalisme dan juga dikaitkan dengan DMO Gas (Domestic Market Obligation, kewajiban menjual ke pasar domestik) sebesar 25 persen yang tertera pada Undang-Undang Pengelolaan Migas no 22/2001.

Padahal saat ini saja gas yang diekspor sudah tidak lebih dari 50 persen, artinya yang digunakan di dalam negeri sudah lebih dari 50 persen yang jelas-jelas sudah melampaui ketentuan undang-undang itu sendiri. Pertanyaannya apakah setiap lapangan gas harus melakukan DMO Gas sebesar 25 persen, atau cukup diwakili perusahaan lain, sehingga secara nasional terpenuhi.

Bila demikian, maka apakah tidak dirugikan perusahaan yang selama ini 100 persen dijual di dalam negeri yang jelas harganya sekitar 5 dollar amerika, sementara perusahaan lain yang menjual 100 persen untuk ekspor bisa mendapatkan harga diatas 10 dollar amerika.

Tentunya penataan yang menyeluruh tentang gasbumi, juga tentunya energi pada umumnya harus segara dilakukan, sebelum terjadi letusan-letusan masalah lain di beberapa sektor yang berhungan dengan energi nasional.

Rudi Rubiandini R.S.
Pakar Migas dari ITB