• Strategi Meningkatkan Ketahanan Energi
• Membenahi Produksi Minyak Bumi yang Merosot ..
• Sembilan Cita-cita Perubahan UU Migas
• Alasan Revisi UU Migas
• Pembenahan Energi Primer secara Komprehensif ..
• Peledakan Tabung LPG Dalam Penataan Gas Nasional ..
• Peluang Memperbesar Keuntungan Negara dalam UU Mig ..
• Menghentikan Semburan Lumpur Lapindo
• Mengapa Bisnis Migas Tergantung Investor Asing ? ..
List |  index

Pembenahan Energi Primer secara Komprehensif

Selasa, 13 Juli 2010 09:33 WIB

Pernah ada rencana melakukan penghematan energi sebagai salah satu terobosan pemerintah dalam menanggulangi ketimpangan pemakaian energi di masyarakat. Namun, gerakan pengehematan energi tersebut menguap bagai angin lalu. Ini terjadi bukan karena masyarakat Indonesia tidak berniat menyelesaikan masalah ketimpangan energi atau tidak mendukung program pemerintah. Namun kenyataanya slogan penghematan energi memang kurang berhasil pada realita bangsa Indonesia.

GDP (gross domestic product) Indonesia masih jauh di bawah negara-negara lain. Padahal, kenaikan GDP akan mendorong penggunaan energi lebih banyak lagi. Sementara ini, tingkat pemakaian energi perkapita Indonesia masih sangat rendah, hanya sekelas India, Zimbabwe. Pemakaian energi perkapita Indonesia jauh di bawah Meksiko dan Oman, apalagi dibandingkan dengan Jepang, Jerman, Kanada dan Amerika. Di tahun-tahun mendatang kenaikan pemakaian energi masih akan terus berlanjut seiring dengan meningkatnya tingkat perekonomian bangsa.

Tidak salah ketika Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Darwin Zahedy Saleh saat mengumumkan kenaikan tarif dasar listrik (TDL), 1 Juli lalu, menyatakan bahwa kenaikan kebutuhan listrik setahun sekitar 3.000 MW atau sekitar 10 persen. Karena itu, sebetulnya program percepatan pembangunan tenaga listrik 10 ribu MW yang sudah berjalan sejak dua tahun lalu tidak akan mampu mengimbangi kenaikan kebutuhan bila dilakukan hanya sebatas program insidentil dan tidak ajeg.

Untuk meningkatkan elektrifikasi nasional (rasio kebutuhan listrik dibanding pemenuhan) yang berkisar 65 persen akan menjadi sulit dipercepat. Kebutuhan listrik saat ini saja sudah 50 ribu MW, sedangkan penyediaan tenaga listrik baru mencapai sekitar 32 ribu MW. Jika pembangunan listrik 10 riby MW berhasil, dua tahun ke depan akan ada tambahan 10 ribu MW, dan bertambah dalam jumlah yang sama empat tahun berikutnya. Dengan posisi itu, secara nasional nanti maksimum hanya tercapai elektrifikasi 80 persen. Itu artinya masih akan ada provinsi yang memiliki elektrifikasi di bawah 50 persen. Jakarta dan beberapa kota besar bisa 100 persen.

Yang harus disadari bahwa permasalahan listrik bukan hanya terletak pada harga penjualan dan pembangkitan serta transmisinya, akan tetapi juga pada pemenuhan energi primer sebagai sumber energi menjadi sangat dominan untuk diperhatikan di masa mendatang. Data dari EIA (International Energy Outlook) menyuguhkan, setiap tahun akan naik sekitar 1,6 persen. Negara berkembang seperti Indonesia kenaikannya bisa mencapai sampai 10 persen. Sekitar 85 persen pemenuhan energi primer masih dipasok oleh energi fosil (minyak bumi, gas bumi, dan batubara) setidaknya sampai tahun 2030.

Jadi, bisa dibayangkan betapa sulitnya pemenuhan energi primer ini di masa mendatang selama Indonesia masih meninak-bobokan energi fosil dengan cara mensubsidi langsung harganya serendah sekarang. Cara seperti itu akan mematikan energi alternatif  lain yang melimpah ruah di Indonesia, seperti panas bumi, matahari, bahan bakar nabati, dan lain-lain.

Keputusan menaikan tarif listrik adalah sebuah keharusan. Tinggal sendi ekonomi lain yang menyesuaikan, sehingga terjadi kesetimbangan baru. Kenaikan harga BBM sebagai energi fosil juga bukan suatu momok yang harus dihindari. Karena kita akan berhadapan secara bersama-sama dalam waktu yang tidak terlalu lama dengan kelangkaan energi fosil. Sementara energi alternatif belum siap memenuhi kebutuhan karena selama ini selalu kalah bersaing dengan energi fosil yang disubsidi.

Hal ini pula yang memberatkan para produsen minyak, terutama gas bumi, yang selalu ditargetkan harus memproduksi dengan laju yang lebih tinggi dari kemampuannya. Makanya, hampir setiap ada temuan baru atau ada kenaikan produksi, maka secara langsung terserap pasar. Akibatnya, negeri ini tidak pernah punya tabungan dan cadangan yang dapat dipakai sebagai bagian dari ketahanan energi bangsa.

Pembenahan dan perencanaan energi primer secara komprehensif menjadi kebutuhan bangsa Indonesia dalam menyongsong 10-20 tahun ke depan. Tujuannya supaya kita selamat dari suatu krisis yang menjerat, agar tidak seperti kata pepatah: bagaikan tikus mati di lumbung padi.

Karena kebutuhan investasi dalam tahap eksplorasi amat besar dan berisiko tinggi, maka harus diciptakan suasana yang kondusif agar investor tertarik dan nyaman menanamkan modalnya di Indonesia. Tentu pernyataan ini bertentangan dengan nasionalisme yang berazaskan berdikari. Namun, apa dikata kita belum mampu betul-betul bebas dari bantuan asing, terutama dalam pendanaan yang sangat besar.

Suka ataupun tidak suka, kehadiran investor asing adalah suatu kebutuhan. Apalagi di era globalisasi dan interdependensi seperti sekarang, hanya negara yang mampu bekerja sama yang akan salamat. Bukan negara yang tertutup, sombong dan tirani. Ingat sebuah pepatah: "Mereka yang kaya kemudian sombong adalah suatu hal yang biasa. Akan tetapi mereka yang miskin tapi sombong adalah suatu yang luar biasa."

Rudi Rubiandini R. S.
Pakar Energi dari ITB