• Strategi Meningkatkan Ketahanan Energi
• Membenahi Produksi Minyak Bumi yang Merosot ..
• Sembilan Cita-cita Perubahan UU Migas
• Alasan Revisi UU Migas
• Pembenahan Energi Primer secara Komprehensif ..
• Peledakan Tabung LPG Dalam Penataan Gas Nasional ..
• Peluang Memperbesar Keuntungan Negara dalam UU Mig ..
• Menghentikan Semburan Lumpur Lapindo
• Mengapa Bisnis Migas Tergantung Investor Asing ? ..
List |  index

Membenahi Produksi Minyak Bumi yang Merosot

Rabu, 17 November 2010 10:48 WIB

Ketika penerimaan APBN masih sangat tergantung dari produksi minyak bumi, penurunan produksi minyak dan gas bumi menjadi sangat sensitif terhadap keberhasilan pemerintah untuk memenuhi anggaranya. Setidaknya sekitar Rp250 triliun masih dibebankan pada pendapatan dari kegiatan eksploitasi minyak dan gas bumi.

Oleh karena itu, ketika tahun 2010 yang penuh dengan harapan sebagai saat penting untuk mulai menaikan kembali produksi minyak agar tahun 2012 sudah bisa mencapai kembali target psikologis sejuta BOPD (barrel minyak per hari), menjadi nyinyir dan dipandang sebagian pengamat sebagai suatu harapan pesimistis.

Sebagian pengamat dan pimpinan negeri ini melihat pencapaian produksi dan lifting minyak bumi tahun 2010 yang belum memenuhi target APBN 2010 disebabkan kehilangan kesempatan produksi, terutama oleh "unplanned shutdown" (gangguan tidak bisa produksi oleh sesuatu yang tidak direncanakan). Yang terbesar terjadi di  PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) pada bulan Juli uang menutup 1,010 sumur dan pada September karena kejadian pipa gas TGI pecah total. Akibat dua kejadian itu kehilangan kesempatan produksi sekitar 2 juta barrel atau ekivalen setara 5500 BOPD produksi nasional.

Inilah yang membuat produksi nasional di bulan September hanya kurang dari 900 ribu BOPD. Sebelumnya, pernah terjadi produksi nasional turun di bawah 850 ribu BOPD. Akibatnya, produksi nasional rata-rata sampai bulan November 2010 hanya bisa mencapai 950 ribu BOPD dari rencana APBN sebesar 965 ribu BOPD.

Pernyataan tersebut kelihatannya benar. Kita akui kesempatan produksi bagi PT CPI terganggu. Pada bulan-bulan sebelumnya produksi CPI bisa mencapai rata-rata 375 ribu BOPD, kini hanya sekitar 370,9 ribu BOPD. Tapi angka tersebut masih memenuhi target APBN yang ditetapkan sebesar 370 ribu BOPD. Jadi, apa sebenarnya yang membuat produksi nasional tidak tercapai?

Mari kita lihat hasil usaha para produser terbesar, yaitu PT CPI, PT Pertamina E&P, TOTAL Indonesie E&P, dan Conoco Phillips. Semuanya ternyata mampu memenuhi target APBN sampai mencapai 102 persen, yaitu bisa meraih rata-rata produksi tahunan sebesar 654,6 ribu BOPD. Produksi keempat perusahaan tersebut sekitar 70 persen produksi nasional. Sedangkan produksi oleh tidak kurang dari 42 perusahaan lainnya hanya sekitar 30 persen. Itupun terbantu pula oleh mulai produksinya MCL di lapangan Banyu Urip yang tahun lalu hanya mampu memberi sumbangan rata-rata tahunan sebesar 3.300 BOPD, tahun ini bisa mencapai 18.000 BOPD.

Jadi, penurunan produksi sebetulnya terjadi pada lapangan-lapangan yang kemampuannya kecil, yaitu yang memegang porsi kurang dari 30 persen bersama-sama dikelola oleh sekitar 40 perusahaan. Kendala yang dihadapi perusahaan kecil sama dengan perusahaan besar, yaitu "unplanned shutdown" selain memang karena status lapangan tua yang memiliki sifat kemampuan produksi turun (decline rate). Namun, karena masing-masing efeknya kecil sehingga luput dari pengamatan pengawas produksi.

Penyakit "unplanned shutdown" ini banyak disebabkan oleh peralatan yang sudah tua, juga dengan sistem pemeliharaan dan pengawasan yang kurang proaktif, ditambah pula telatnya kesigapan dalam menangani kecelakaan atau kerewelan peralatan di lapangan. Sisi ini dapat diperbaiki dengan menerapkan manajemen pengawasan yang membumi, tidak hanya di tataran peraturan atau SOP dan petunjuk berupa kertas lainnya. Akan tetapi turun tangannya pimpinan secara "all out" menjadi sangat menentukan keberhasilan.

Kembli ke APBN bahwa yang diterima pemerintah bukan dari produksi langsung, akan tetapi dari lifting, yaitu berapa banyak minyak bumi yang bisa dijual dan diangkut dengan tanker ke pembeli, baik di dalam negeri maupun ke luar negeri. Perhitungan dilakukan dari Desember tahun lalu sampai November tahun ini, sehingga hasilnya akan sedikit berbeda dengan angka produksi.

Walaupun produksi rata-rata tahun 2010 hanya bisa mencapai sekitar 950 ribu BOPD, yaitu ekivalen dengan 98,5 persen, namun lifting diperkirakan bisa mencapai ekivalen 955 ribu BOPD. Karena masih ada stok tahun sebelumnya yang masih berada di tangki yang bisa dijual. Namun, penurunan lifting rata-rata ekivalen sekitar 10 ribu BOPD bisa membuat penurunan pendapatan pemerintah sekurang-kurangnya Rp2,6 triliun.

Dalam hal lifting ada usaha dari pemerintah untuk memanfaatkan stok (cadangan di tangki) untuk dilepas ke pasar, yaitu di bulan November dengan menguras stok sebesar 697 ribu barrel dari tujuh terminal. Secara keseluruhan di Indonesia tercatat pada November ada stok sekitar 9,7 juta barrel. Namun, ada dead stok yang tidak bisa dijual sekitar 4,5 juta barrel, dan sekitar 2 juta akumulasi produksi yang juga belum bisa dijual karena tersebar pada tangki-tangki kecil di seluruh indonesia. Makanya, hanya sekitar 3,2 juta barrel saja yang dapat dimanfaatkan untuk dijual.

Nilai sebesar 3,2 juta barrel ini bisa dianggap sebagai cadangan minyak mentah Indonesia yang hanya ekivalen dengan 4 (empat) hari produksi nasional. Ini merupakan angka yang mengerikan. Bisa dibayangkan bila terjadi force majure pada bangsa ini, misalnya perang dan embargo ekonomi lainnya dari negara lain, maka ketahanan energi primer Indonesia sangat tipis dan rapuh.

Jadi, keputusan untuk melepas stok hanya untuk menutupi kebutuhan APBN adalah sebuah langkah yang fatal, dan perlu dikoreksi di masa yang akan datang. Justru sebaliknya kita harus punya banyak stok agar ketahanan energi dapat terjamin lebih baik.

Dari mana stok ditingkatkan bila produksinya turun terus, sementara konsumsi energi primer dari migas naik terus? Maka selain strategi jangka panjang dengan menggairahkan energi alternatif, seperti panasbumi, biofuel dan nuklir sekalipun, langkah jangka menengah dengan menggairahkan investor untuk mau melakukan eksplorasi sehingga cadangan untuk diproduksi meningkat. Langkah jangka pendek perlu juga dibenahi.

Langkah jangka pendek tersebut tidak ada cara lain selain menaikan produksi minyak dengan menggunakan peralatan yang ada, modal yang sudah ditetapkan, tetapi dengan manajemen yang lebih ramping, terkontrol, dan "all out", terutama dalam pengawasan dan pemeliharaan peralatan produksi, sehingga akan dapat menurunkan "unplanned shutdown".

Bila hal tersebut dilakukan, maka kehilangan potensi produksi seperti tahun 2010 yang tidak kurang dari ekivalen 20 ribu BOPD dapat diraih di tahun 2011. Ditambah pula beberapa lapangan yang POD-nya sudah berjalan sejak beberapa tahun, bisa mulai menghasilkan produksi tahun ini, maka kita akan optimistis produksi rata-rata nasional untuk mencapai 1 juta BOPD tidak perlu menunggu sampai tahun 2012, akan tetapi 2011 pun bisa diharapkan terjadi.

Rudi Rubiandini R.S.
Guru Besar dan Petroleum Engineering ITB