DPD Harap DPR Terima Pansus Perbatasan
Metrotvnews.com, Jakarta: Ketua I DPD yang membidangi otonomi daerah, pemekaran, pertimbangan, perbatasan, dan hukum, Dani Anwar Andil mengharapkan pemerintah dan DPR dapat menggunakan hasil kerja Pansus Perbatasan DPD dalam rangka memperbaiki kondisi daerah perbatasan.
DPD menurutnya, tidak akan berkeras mengklaim hasil pansus itu sebagai produk DPD karena yang penting substansi yang terkaktub di dalamnya digunakan lebih lanjut dalam menangani persoalan di perbatasan.
Temuan-temuan maupun gagasan dari Pansus Perbatasan Negara, kata dia, sangat komprehensif dan mewakili kondisi yang sebenarnya, sehingga diharapkan ada tindak lanjut dari pemangku kepentingan negara.
Permasalahan perbatasan negara, menurut dia, merupakan permasalahan yang harus diselesaikan secara terkoordinasi dan ditangani secara komprehensif mengingat sudah 65 tahun bangsa Indonesia merdeka, namun 17,5% penduduk Indonesia masih hidup di bawah garis kemiskinan. Di antaranya yang berdomisili di kawasan perbatasan negara.
DPD menaawarkan solusi yang revolusioner karena permasalahan perbatasan tidak bisa diatasi dengan cara konvensional. Penanganan wilayah perbatasan.
Prioritas kebijakan selalu dikaitkan dengan keamanan (security), sehingga pendekatan pembangunan di wilayah perbatasan belum memperhatikan kesejahteraan (prosperity).
“Atas dasar itu maka negara menetapkan UU Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara dengan maksud agar wilayah perbatasan dikelola secara terarah, terpadu, dan berkesinambungan,” katanya Ahad (27/11).
Senator asal DKI Jakarta itu pun menguraikan temuan-temuan Pansus Perbatasan DPD. Menurutnya beberapa negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia, saat ini telah mengembangkan wilayah perbatasan sebagai kawasan pertumbuhan ekonomi dengan sarana dan prasarana yang memadai disertai sumber daya manusia yang berkualitas.
“Sementara sampai saat ini warga negara Indonesia yang berada di perbatasan minim infrastruktur, tidak memiliki aksesibilitas, kondisi kehidupan sosial dan ekonomi pada umumnya miskin, sehingga sebagian kualitas sumber daya manusia rendah karena belum mendapatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan sebagaimana mestinya,” tambahnya. (MI/RIZ)
KOMENTAR [0]
KIRIM KOMENTAR ANDA
