BPLS Khawatirkan Konflik Sosial Korban Lapindo
Metrotvnews.com, Sidoarjo: Badan Pelaksana Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) mengkhawatirkan terjadinya konflik sosial sesama korban Lapindo. Itu karena tidak semua wilayah korban dimasukkan ke dalam areal peta terdampak.
Akibat kekhawatiran itu, BPLS di lapangan belum berani mencairkan uang muka ganti rugi 20% pada warga yang wilayahnya baru saja dimasukkan peta terdampak.
Dari sembilan wilayah RT yang baru dimasukkan peta terdampak, BPLS baru berani mencairkan untuk warga 4 RT di Desa Siring Barat dan 2 RT di Desa Jatirejo Kecamatan Porong.
Untuk warga tiga RT di Desa Mindi, BPLS masih belum berani mencairkan uang muka 20%. Sebab di Desa Mindi ada 21 wilayah RT yang semuanya menuntut dimasukkan peta terdampak.
Padahal, pemerintah hanya menyetujui 3 RT wilayah Desa Mindi yang masuk peta terdampak, yaitu RT 10, 13 dan 15.
Warga 18 RT lainnya di Desa Mindi, beberapa kali mengancam akan terjadi konflik sosial apabila pemerintah hanya memberikan ganti rugi pada warga di tiga RT.
Warga menilai pemerintah pilih kasih, padahal dampak semburan lumpur Lapindo ini sama dirasakan semua warga di Desa Mindi.
Humas BPLS Akhmad Kusairi mengakui, pihaknya belum berani mencairkan uang muka ganti rugi untuk warga Desa Mindi karena khawatir adanya konflik sosial. Uang muka ganti rugi 20% baru akan dicairkan kepada korban Lapindo di Desa Siring dan Jatirejo dalam waktu dekat.(MI/DSY)



