Wapres: Kalau Mau Kaya, Jangan Jadi Pejabat
Metrotvnews.com, Jakarta: Wakil Presiden Boediono mengatakan pejabat publik harus mempunyai visi melayani masyarakat. Menjadi seorang pejabat, katanya, bukan bertujuan untuk mencari uang. Wapres menekankan pola pikir itulah yang harus ditanamkan kepada para pejabat.
Ia mengakui kesuksesan suatu negara sangat bergantung pada kualitas tata kelola pemerintahan dan efektivitas birokrasi. Tata pemerintahan pun melandasi pembangunan.
“Intinya kalau mau kaya, jangan masuk ke pemerintahan,” ujar Wapres.
Wapres juga mengutip pernyataan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong. Menurut Wapres, pejabat negara itu harus digaji cukup dalam arti sebenarnya.
Dia menceritakan banyak pejabat tinggi negara yang direkrut dari luar dan mau masuk ke dalam pemerintahan, tentu bukan hanya karena gaji. "Karena yang banyak masuk gajinya lebih tinggi di luar. Tapi toh gaji harus cukup, bukan peluang untuk tindakan yang tidak benar," ujarnya.
Wapres menegaskan program reformasi birokrasi benar-benar harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Serta kaitan dengan moratorium penerimaan PNS yang dilakukan untuk menata kebutuhan yang benar-benar diperlukan dengan personalia yang ada.
"Moratorium, kita laksanakan satu tahun ini. Selama masa itu, saya ingin penataan ini terjadi sebelum pembukaan dilakukan kembali," ujarnya.
Boediono meminta agar dilakukan pendataan dan penataan berapa kebutuhan di masing-masing instansi. Pasalnya, ia mendapatkan laporan, beberapa instansi dan pemerintahan daerah belum melakukan pendataan dan penataan tersebut.
"Saya belum menerima (laporan) dari berbagai instansi yang telah melakukan follow up untuk hal ini. Harus dituntaskan masalah kebutuhan yang pas untuk masing-masing instansi pusat dan daerah sehingga bisa menata penerimaan degan rekuitmen yang pas pula," tuturnya.
Selain itu, lanjut Wapres, proses reformasi birokrasi ini tidak bisa dituntaskan dalam satu masa kabinet saja, harus beberapa periode pemerintahan.
"Birokrasi kita tidak akan tuntas kita reformasi dalam satu masa cabinet, harus beberapa waktu. Tapi harus dimulai dengan memberikan landasan yang tepat pula," tukasnya. (MI/RRN)
KOMENTAR [4]
KIRIM KOMENTAR ANDA
sy ga kenal pa budiono,tp dg umur dan kapasitasnya sbg profesor dan wapres,sy percaya ucapan beliau;Intinya kalau mau kaya, jangan masuk ke pemerintahan...sindiran yg pas mengena tertuju kpd bajingan2 elit politik yg koruptor dg berbaju dpr dan birokrat.ingat elo2 bakalan mati bro..
Demokrasi yg berlangsung lebih
dari satu dasawarsa di indonesia
baru sebatas prosedural,
sehingga
belum mampu meningkatkan
kesejahtraan masyarakat
Nasib rakyat kecil belum djuga
bertambah baik, padahal bagi
mereka kesejahtraan lebih
penting dari segalanya,
trmasuk
demokrasi dan semua aturanya,
'Dalam kehidupan demokrasi yg
otentik, suara rakyat ditempatkan
diposisi tertinggi. Namun, saat ini
idiologi krakyatan itu berubah
menjadi adagiuum baru, yakni
politik uang, suara rakyat adalah
uang.
Setiap proses politik nyaris
selalu ditransaksikan dalam
bentuk uang, sehingga demokrasi
mengalami distorsi yg luar biasa,
dimana subtansi demokrasi dari,
oleh, dan untuk rakyat tidak
pernah terwujud dalam pratek
politik di indonesia.
Pada umumnya dinegara yg
memiliki jumblah penduduk
miskin, mlarat, kere cukup
banyak dan institusu
sosial politik yg masih lemah.
Demokrasi gampang dimanipulasi
oleh elite politik oportunis
parlemen dan pemimpin dispotik
yg menawarkan janji populis agar
bisa dipilih di parlemen atau
eksekutif.
Namun, setelah terpilih, mereka
hanya memperluas kekuasaan,
mencari rante ekonomi dan
meninggalkan rakyat tetap dalam
kemiskinan, kesengsaraan, dan
kemlaratan.
Kekuasaan dijadikan
sebagai mesin pencetak uang,
sehingga proses manipulasi
demokrasi yg berlangsung siklikan
mengikuti pemilu lima taunan.
Demokrasi dimanapun adalah
suatu proses dan bukan sesuwatu
yg'given for granted' tidak
terkecuwali di indonesia. Namun
demikian, demokrasi bukan
tujuan, karna demokrasi hanyalah
cara, dan tujuan adalah
kesejahtraan rakyat. Dinegri ini,
demokrasi politik masih butuh
waktu panjang, terlebih jika
dikaitkan dengan tingkat
kesejahteraan bangsa. Kita masih
perlu banyak belajar dan
memperbaiki banyakhal untuk
mewujudkan demokrasi sebagai
jembatan kesejahtraan usaha yg
perludiperjuangkan saat ini untuk
mewudjudkan demokrasi yg bisa
memenuhi adalah penegakan
hukum yg berkeadilan secara
nyata dan memperbaiki
kehidupan kepartayan dengan
menampilkan politisi berkarakter,
berbudaya, bertanggung jawab,
dan mempunyai rasa malu.
aduh bos. masih saja nunggu laporan. cape deh. sekarang itu bukan jaman diam itu emas, beda dong dgn harto. kerja dong kerja. bereskan yg tdk beres. seperti polisi harusny kasih peringatan utk memperbaiki korpsny. jgn seperti skrg membuat tuh polri jadi sarang tikus, bereskan dulu yg bermasalah baru kasih gratifikasi. klo begini makin bnyk dong rekening gendut. atau mmg ini disengaja by utk menjadikn polri anjing peliharaanny yg tdk peduli membunuh rakyat yg telah bayar pajak utk makan anak bininy.
kali ini saya acungkan jempol ke p budiono !!! memang rata2 pejabat yang cari uang tersebut, kemampuannya dibawah standard. Lain halnya pengusaha mereka bekerja bagaimana uang bekerja buat dia, jadi otaknya lebih pinter..