Benny: Jangan Kambinghitamkan Polisi dalam Kasus Bima
Metrotvnews.com, Jakarta: Kerusuhan di Bima, Nusa Tenggara Barat, Kamis (26/1) kemarin, bukan karena absennya negara dan lemahnya penegakan hukum ataupun masalah hukum. Pembakaran kantor Bupati dan KPUD Bima itu terjadi karena tata kelola pemerintahan daerah lamban dalam menuntaskan kasus. Tapi negara tak boleh abai dalam menuntaskan kasus tersebut.
"Kasus Bima menurut saya terletak pada manajemen pemerintahan lokal. Persoalan yang terkait itu bukan soal hukum semata. Tapi terkait ketidakpuasan masyarakat terhadap respons pemerintah lokal atas tuntutan masyarakat agar izin PT Sumber Mineral Nusantara dicabut," kata Ketua Komisi III DPR Benny Kabur Harman di gedung DPR, Jakarta, Jumat (27/1) siang.
Politikus Partai Demokrat itu menilai, kelambanan pemerintah daerah dalam merespons tuntutan warga menjadi akar masalahan di Bima. Tapi kelambanan itu tak bisa diarahkan kepada pemerintah pusat. "Pemerintah pusat sudah memberi imbauan. Pemerintah pusat bisa apa kalau pemerintah daerah yang membikin SK Izin Usaha PT SNM," jelasnya.
Menurut Benny, yang berwenang adalah pihak yang mengeluarkan SK tersebut. Sebab, pemerintah pusat dan DPR hanya bisa mengimbau. Dalam kasus itu Benny meminta publik untuk tak mengkambinghitamkan polisi. Sebab, sumber masalah adalah pada tata kelola sumber daya alam yang berimplikasi keamanan.
"Saya meminta publik jangan mengkambinghitamkan atas kegagalan pemerintahan lokal menyelesaikan masalah yang bersumber kepada pengelolaan sumber daya alam. Sumber pengelolaaan itu dikelola tak adil dan berdampak kepada masalah keamanan," jelas Benny.
Menurut Benny, pemberitaan Bima berdampak langsung terhadap citra kepolisian. Padahal, polisi serba susah dalam mengambil langkah. Karena itu, ia meminta Kapolri bertindak tegas dalam menuntaskan kasus itu.
"Saya meminta Kapolri untuk mengambil langkah tegas terhadap siapapun yang terlibat dalam tindak kerusuhan. Tidak zamannya lagi masyarakat mengambil langkah-langkah anarkistis untuk menuntut hak. Tindak anarkistis harus dijawab dengan langkah yang memungkinkan. Saya minta Kapolri tak segan menegakan aturan hukum demi menciptakan situasi yang kondusif," terangnya.
Anggota Komisi III dari Partai Demokrat Saan Mustopa mengutarakan hal yang sama. "Aparat keamanan harus lebih tegas terhadap soal-soal seperti itu," terang Saan sebelum rapat Fraksi Demokrat. Saan menilai dalam kasus tersebut pemerintah harus lebih bertanggung jawab. Sebab, dampak dari kerusuhan tersebut sudah menghilangkan aset milik warga.
"Ya, kami harus bisa mendorong agar pemerintah bisa lebih memperhatikan dampak dari kerusuhan tersebut. Karena akibat dari itu kan banyak implikasi. Rakyat kita yang terkena musibah itu kehilangan harta kekayaannya. nah bagaimana pemerintah daerah dan pemerintah pusat lewat Kementerian Sosial untuk memikirkan langkah-langkah, agar warga bisa mendapatkan kembali kehidupannya yang memadai dan layak, dan bisa mendapat tempat tinggal dan sebagainya," kata Saan.(Wtr2)
KOMENTAR [7]
KIRIM KOMENTAR ANDA
Pasti Ada FakTor X Di BalIk KaSus Ini.....!
ya gitu deh kalo DPR Udah ngomong..... kayak dia yang paling pinter.... kok pemerintah pusat dan DPR gak bisa ambil tindakan?
Bupati itu kan selain kepala daerah jg wakil pemerintah pusat di daerah. jadi seluruh komponen harusnya bisa memperhatikan persoalan rakyat. kalo tuh anggota DPR cuma cari yang salah itu sih anggota dewan OON...
presiden salahnya dari awal gak naggepin kalo ada bawahannya yang cuek dgn masyarakatnya,
DPR salahnya gak merespon padahal ada wakil dari NTB disana,
DPDnya juga parah cuek bebek....
Mendagri jg salah kok nggak negur tuh Bupati....
Bupati taunya cari duit aja dengan jalan instan....
DPRDnya jg gak u tupoksi....
Polisinya gitu juga... selalu mau nyelesain masalah dengan cara pintas..make peluru untuk ngatasi persoalan rakyat dengan peluru dibeli dari duit rakyat, coba dong kalo melawan perang dengan polisi negara lain keq.... trus tangkepin koruptor gitu loh....
ngatasin persoalan rakyat itu dengan zaman demokrasi kayak gini memang lama karena butuh KOMUNIKASI..... kalo gak komunikasi maka gimana kita balik lagi aja ke zaman ORBA.....
ckckckckckckckckck..... wallahu alam bi sawab...
DPR komisi 3 jgn asal ngomong dong. Dikit2 salahin polisi dan pemerintah. Trus DPR tau bikin apa? Masyarakat kita jg yg keterlaluan utk melakkukan aksi protes, DPR kesannya pro Rakyat tp terkesan jg sbg Provokasi rakyat. DPR turun sbg penengah dong bkn turun sbg provokasi rakyat. Kacau lah..
inilah ulah para politisi yg sukanya mencari kambing hitam tiap ada masalah bangsa,mereka kerjanya hanya bisa menyalahkan tanpa bisa cari problem solvingnya, setiap ada kerusuhan pasti yg disalahkan polisi yg tdk tegas lah, yg otoriter lah yg melanggar ham lah,polisi juga manusia bung mereka bukan malaikat,,hidup pak polisi jgn takut dg politisi busuk
Ha!
Kalau Kambing Putih (Kamput) itu merk miras! Ntar disangka iklan lageee...