Kuwait Minta Moratorium TKI Dicabut
Metrotvnews.com, Jakarta: Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Mohammad Jumhur Hidayat mengatakan Kuwait meminta pencabutan moratorium penempatan TKI ke negeri itu yang diberlakukan Indonesia terhadap Kuwait sejak 2010.
Jumhur dalam surat elektronik di Jakarta, Sabtu (4/2), menyebutkan permintaan itu disampaikan saat dia menerima kunjungan Duta Besar Kuwait untuk Indonesia Nasser Bareh Al Enezi di BNP2TKI di Jakarta, Jumat (3/2).
Dalam pertemuan itu,Duta Besar Nasser Bareh Al Enezi menyampaikan permintaan pemerintah Kuwait kepada pemerintah Indonesia untuk membuka kembali penempatan TKI Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT) ke Kuwait, katanya.
Jumhur menambahkan Indonesia memberlakukan moratorium penempatan TKI sektor informal itu ke Kuwait kaena negara itu dianggap tidak bisa memberikan perlindungan yang baik kepada TKI.
Selain terhadap Kuwait, Indonesia juga memberlakukan moratorium TKI terhadap Jordania, Suriah, dan Arab Saudi.
Kepala BNP2TKI mengatakan Kuwait telah menyiapkan rancangan nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) kerja sama penempatan dan perlindungan TKI dengan Indonesia untuk dibahas bersama sekaligus ditandatangani kedua belah pihak.
Menurut Jumhur, rancangan (draft) MoU penempatan TKI PLRT yang disampaikan Kuwait itu memuat ihwal gaji minimum TKI, pembayaran gaji melalui bank, TKI boleh memiliki telepon selular, dan libur sehari dalam sepekan.
Mengenai gaji TKI PLRT di Kuwait, pada pertengahan 2007, BNP2TKI telah menaikkan standar gaji dari 150 dolar AS menjadi 220 dolar atau sekitar 25 persen dari yang berlaku saat itu.
"Tentu saja, kami akan mempelajari secara lebih dalam draft MoU yang disampaikan Dubes Kuwait dan selanjutnya membicarakan dengan instansi lain yang terkait," katanya.
Jumhur memuji beberapa kemajuan usul mengenai perlindungan TKI PLRT dalam rancangan MoU itu.
Belum Pemerintah Indonesia belum membuka kembali program penempatan TKI ke Kuwait karena belum ada jaminan dari pemerintah dan agen tenaga kerja asing di sana untuk melindungi TKI sektor domestik (PLRT) secara maksimal.
"Karena alasan itulah hingga kini pemerintah Indonesia masih memberlakukan moratorium penempatan TKI informal ke Kuwait sebelum ada upaya pemerintah dan agen penempatan tenaga kerja asing negara itu untuk membicarakan masalah perlindungan TKI secara serius dengan Indonesia," katanya.
Ia menambahkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah menegaskan prinsip "Spirit of Indonesia'" tentang perlunya perlindungan bagi TKI di sektor domestik di luar negeri.
"Dengan demikian, jika kami tidak yakin akan perlindungannya maka tidak akan ada penempatan TKI ke suatu negara," kata Jumhur menegaskan.(Ant/DSY)
KOMENTAR [2]
KIRIM KOMENTAR ANDA
Berita Gunung Berapi
2011-04-03
WNI di Wales Galang Dana Merapi
2011-03-22
Kerugian Akibat Erupsi Merapi Rp7,1 Triliun
2011-01-24
Berita Tsunami
2011-03-14
Eliana Lega Anaknya di Chibaken Selamat
2011-03-12
Menristek: Banyak Alat Deteksi Dini Tsunami Hilang
2011-03-12
pemerintah indonesia sebaiknya tdk menanggapi permintaan itu,mereka itu musang berbulu ayam ga bisa liat barang bening dikit.sdh banyak jatuh korban akankah harga diri bangsa terus dikorbankan ? MKNYA ciptakan lap.kerja yg dpt ksh hidup rakyat,sgr tangkap para penjahat politik.
untuk timur tengah,sebaiknya TUTUP selamanya pengiriman TKW,mereka bangsa yang munafik,tak mengenal HAM,masih memakai budaya perbudakan.kalau butuh mereka mohon,tapi stlah diberi pasti banyak lagi TKW yang diperkosa,dianiaya,disiksa