Hamas dan Fatah Capai Rekonsiliasi
Metrotvnews.com, Doha: Dua faksi Palestina, Hamas dan Fatah, menyepakati bahwa Presiden Mahmoud Abbas akan menjadi kepala pemerintah sementara untuk mempersiapkan dan menyelenggarakan pemilu di Tepi Barat dan Gaza.
Kesepakatan ini dicapai Ahad (5/2) dan diumumkan Senin (6/2) setelah Presiden Abbas berunding dengan pemimpin Hamas, Khaled Meshaal di Doha, Qatar.
"Kami berjanji kepada rakyat untuk menerapkan perjanjian ini secepatnya," kata Abbas.
Sementara Meshaal menambahkan bahwa kedua belah pihak bersama rakyat ingin menyembuhkan luka-luka akibat perseteruan Hamas-Fatah. "Untuk menyatukan rakyat agar bisa bersama-sama lebih kuat menentang pendudukan Israel," ujarnya.
Berdasarkan kesepakatan itu, pemimpin Fatah, Mahmoud Abbas akan menjadi presiden dan perdana menteri. Abbas akan membentuk pemerintah persatuan nasional baru sampai digelar pemilihan umum di Tepi Barat dan Gaza dalam beberapa bulan mendatang.
BBC melaporkan bahwa Hamas dan Fatah telah berupaya untuk menyepakati tokoh yang akan diangkat menjadi perdana menteri selama berbulan-bulan.
Kesepakatan Doha adalah bagian dari upaya rekonsiliasi yang ditujukan untuk mengakhiri perbedaan sengit antara kedua kelompok dalam lima tahun terakhir.
Dalam lima tahun terakhir Hamas menguasai Gaza sedangkan Fatah berkuasa di Tepi Barat. Lamanya waktu yang dibutuhkan untuk mencapai kesepakatan ini menunjukkan dalamnya perbedaan antara Hamas dan Fatah.
Israel dan Amerika Serikat menyebut Hamas sebagai organisasi teroris dan sangat menentang upaya rekonsiliasi Palestina.
Meski pun demikian, Abbas bersedia menjalin kerja sama dengan Hamas. Kerja sama ini disinyalir menunjukkan kekecewaan pemimpin Fatah tersebut terhadap Washington.
Menurut Abbas, keikutsertaan AS dianggap tidak banyak mencapai kemajuan dalam membantu mewujudkan perdamaian di Timur Tengah dalam satu tahun terakhir. (BBC/Wrt3)



