Badan Kehormatan tak Tahu KPK Sambangi DPR
Metrotvnews.com, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi telah mengumpulkan data dan menghimpun informasi dalam kasus renovasi ruang Badan Anggaran DPR. Bahkan, KPK sudah datang ke DPR untuk mengecek ruangan itu.
Hal itu dibenarkan Ketua Badan Kehormatan DPR Muhammad Prakosa di DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (9/2). Menurut Prakosa, KPK masih mengumpulkan data. "Masih jauh, belum sampai penyelidikan," kata Prakosa. Badan Kehormatan belum dikontak soal itu.
Prakosa mengaku tidak tahu jika penyidik KPK sudah datang ke DPR untuk meminta keterangan. Politikus PDI Perjuangan itu meminta KPK menelusuri tiga hal. Pertama, KPK musti menindaklanjuti postaudit BPKP. "Apakah ada kesalahan prosedur, mark up," kata Prakosa.
Kedua, kata Prakosa, data BPKP menjadi bahan KPK apabila ada mark up gratifikasi, suap atau yang lain. "Ketiga, hasil audit BPKP kalau seandainya ada laporan yang mengarah ke pelanggaran anggota dewan agar diberikan kepada Bdan Kehormatan," jelasnya.
Badan Kehormatan sedang fokus menelisik dugaan pembiaran yang dilakukan Badan Urusan Rumah Tangga. 'Kita sedang dalami BURT kenapa bisa melakukan indikasi pembiaran. Apa kesengajaan atau bagaimana? Kalau indikasi pembiaran proyek, itu indikasi pelanggaran, itu jelas tidak dilakukan dengan baik," katanya
Prakosa ingin pihak yang bertanggung jawab tak lepas tangan. "Yang punya tanggung jawab tidak boleh lepas tangan bilang tidak tahu apa-apa," kata Prakosa.
Ditemui di tempat terpisah, Wakil Ketua DPR Pramono Anung mengaku meski KPK tak memberika surat, KPK tetap bisa melakukan penyidikan. "Kalau mau melakukan penyidikan, tidak ada surat sebenarnya bisa jalan. Kalau ada surat resmi nanti ketahuan. Jadi resmi nggak resmi penyidikan harus berjalan," jelas Pramono.(Wtr2)



