Humas DPR: Kami Tak Bermaksud Batasi Wartawan
Metrotvnews.com, Jakarta: Sekretariat Jenderal DPR dan Badan Urusan Rumah Tangga berencana mengatur cara peliputan di DPR. Namun, banyak pasal dalam draft aturan tersebut yang dinilai bermasalah karena berindikasi membatasi wartawan.
Kepala Biro Hubungan Masyarakat Sekretariat Jenderal DPR Jaka Dwi Winarko membantah tudingan tersebut. Menurut Jaka, tata aturan itu hanya untuk memberi pegangan kepada wartawan.
"Substansi isi tak ada maksud menghambat kerja pers. Pers adalah mitra kerja bagi DPR, di dalamnya tak ada satu pun yang membatasi, cuma pengaturan," kata Jaka di DPR, Jakarta, Jumat (17/2).
Jaka menampik jika draft tersebut sengaja diungkap ke publik saat DPR tengah mendapat sorotan. Menurut dia, draft tersebut sudah ada sejak 1,5 tahun lalu. Ia mengklaim draft itu tak ada hubungan dengan polemik pemberitaan di DPR. "Itu masalah jadwal saja, draftnya sudah dari Oktober 2010, karena ketumpuk kerjaan, jadi belum sempat dibahas lagi."
Lelaki berkacamata itu juga menampik jika salah satu ayat dalam draft tata aturan tersebut membatasi kinerja pers. Baginya, itu adalah kesalahan dari penulisan yang harus segera diluruskan.
"Itu maksudnya ada kesalahan, nanti kami perbaiki. Sebenarnya itu untuk menghindari pihak yang memanfaatkan dan menyebabkan kerugian bagi parlemen dan wartawan sendiri. Hanya untuk membatasi itu, yang datang ke sini harus ada suratnya," tegasnya.
Mengenai perbedaan tafsir terkait ayat-ayat dalam draft tersebut, ia mengaku sudah menerima tawaran dari Dewan Pers untuk membahas ulang. Pembahasan itu, nantinya akan melibatkan wartawan yang biasa bekerja di lingkungan DPR.
"Iya nanti kami bahas ulang, tapi belum saya laporkan ke Ketua BURT. Nanti saya laporkan dulu, agar bisa disisir ulang dengan Dewan Pers, asosiasi dan wartawan yang ada di sini," jelasnya.
Setjen DPR dan BURT akan menunda pengesahan draft tersebut, untuk dibahas tiap fraksi dan wartawan. "Kemarin, sebelum di paripurna itu disampaikan di Forum Rapat Konsultasi untuk disampaikan di fraksi. Keputusannya itu ditunda dulu untuk dipelajari fraksi. Karena fraksi mau memberi masukan. Itu putusannya saat ini. Sekarang kami nunggu masukan dari fraksi," tandas Jaka.(Wtr2)
KOMENTAR [4]
KIRIM KOMENTAR ANDA
ini adalah akal licik dan akal bulus DPR untuk menutup informasi untuk rakyat tentang transparansi di DPR, mereka pasti tidak mau semua kegiatanya diliput wartawan karena akan ketahuan kebobrokan mereka, ingat kasus anggota dpr yg hanyatidur di sidang, sms an, bercanda, makan minum, dah bahkan menonton video porno diruang sidang !!!!! kalau tdk ada wartawan tdk mungkin seperti itu , dilihat rakyat.
Din.... Mana ada Tikus pengen terang2an.....
bos klo wartawan tdk diberi akses seluas2ny, baikny dprny sekalian dibubarin aja. krena rakyat juga tdk butuh wakil klo suara dpr tdk nyampe ke masyarakat. apalagi klo sidang2ny rakyat tdk tahu. atau dprny pindah aja ke cipinang prodeo klo tdk mau diganggu wartawan. wartawan adalah mata telinga rakyat lho.
bos klo wartawan tdk diberi akses seluas2ny, baikny dprny sekalian dibubarin aja. krena rakyat juga tdk butuh wakil klo suara dpr tdk nyampe ke masyarakat. apalagi klo sidang2ny rakyat tdk tahu. atau dprny pindah aja ke cipinang prodeo klo tdk mau diganggu wartawan. wartawan adalah mata telinga rakyat lho.