Jangan suka menyalahkan pemerintah pusat, coba kita lihat dan perhatikan di Indonesia timurkhususnya Papua,. semua penguasa di daerah seperti raja raja besar,.. dikemanakan dana untuk rakyat yang ada di sana. Itulah hasil dari Otonomi Daerah,... Baguuusss kaaann???
saptomo, Jumat, 2-Juli-2010
Kesenjangan terjadi bukan karena niat pemerintahan pusat untuk menghambat, tetapi kesenjangan karena yang di tengah tidak mau kalah untuk memperoleh upah sehingga yang terjadi segala informasi, dana, dan segala sesuatu yang dari pusat tidak sampai ke daerah secara utuh...dengan demikian terjadinya kesenjangan sebenarnya berada di poros tengahnya....
aiyub, Jumat, 11-Juni-2010
Semua sistem yang diatur oleh DPR di Indonesia selalu menguntungkan daerah-daerah di pulang jawa. Itu dilakukan karena hampir 60 % anggota DPR nya berasal dari jawa. Kalau mau adil coba berlakukan pemilihat sistem distrik murni, jangan lagi pake proporsional. Jadi setiap provinsi mewakili berapa, harus sama semua provinsi pasti UU anggaran akan lebih adil.
Jangan suka menyalahkan pemerintah pusat, coba kita lihat dan perhatikan di Indonesia timurkhususnya Papua,. semua penguasa di daerah seperti raja raja besar,.. dikemanakan dana untuk rakyat yang ada di sana. Itulah hasil dari Otonomi Daerah,... Baguuusss kaaann???
Kesenjangan terjadi bukan karena niat pemerintahan pusat untuk menghambat, tetapi kesenjangan karena yang di tengah tidak mau kalah untuk memperoleh upah sehingga yang terjadi segala informasi, dana, dan segala sesuatu yang dari pusat tidak sampai ke daerah secara utuh...dengan demikian terjadinya kesenjangan sebenarnya berada di poros tengahnya....
Semua sistem yang diatur oleh DPR di Indonesia selalu menguntungkan daerah-daerah di pulang jawa. Itu dilakukan karena hampir 60 % anggota DPR nya berasal dari jawa. Kalau mau adil coba berlakukan pemilihat sistem distrik murni, jangan lagi pake proporsional. Jadi setiap provinsi mewakili berapa, harus sama semua provinsi pasti UU anggaran akan lebih adil.