Kemudahan Berbisnis yang Memprihatinkan
KABAR buruk menerpa negeri ini bak petir di siang bolong. Betapa tidak? Di tengah capaian investment grade Indonesia yang baru seumur jagung, International Finance Cooperation (IFC) World Bank tiba-tiba mengganjar negara ini sebagai tempat dengan kemudahan berbisnis yang memprihatinkan.
Dalam laporan Doing Business in Indonesia 2012, IFC menyebut kemudahan berbisnis di Indonesia jauh tertinggal bila dibandingkan dengan negara-negara APEC. IFC menjadikan biaya dan waktu yang dihabiskan untuk mengurus izin usaha serta biaya pendaftaran properti sebagai indikator.
Untuk mendirikan usaha, pengusaha di Indonesia harus menunggu hampir satu bulan lebih lama ketimbang Malaysia. Para pengusaha juga harus menghabiskan waktu empat kali lipat lebih lama jika dibandingkan dengan pengusaha di Thailand.
Dalam penelitian tentang kemudahan berbisnis di 20 kota di Indonesia, IFC menemukan pengusaha harus menempuh sembilan prosedur selama 33 hari dan menghabiskan biaya 22% dari pendapatan per kapita nasional. Bandingkanlah dengan pengusaha di Malaysia yang hanya menempuh empat prosedur selama enam hari serta menghabiskan ongkos cuma 16,4% dari pendapatan per kapita nasional.
IFC juga melaporkan biaya pendaftaran properti di Indonesia yang mencapai 11% dari nilai properti merupakan yang tertinggi di Asia Pasifik dan rata-rata global. Di negara-negara ASEAN, biaya pendaftaran properti berkisar 0,6% sampai 6,3%, sedangkan rata-rata global hanya 5,7% dari nilai properti.
Kemudahan berbisnis yang memprihatinkan itu tentu membuat pengusaha asing dan dalam negeri berpikir seribu kali untuk berinvestasi. Iklim berbisnis di Indonesia makin terpuruk dengan maraknya ongkos siluman.
Penelitian Lembaga Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan Ekonomi Kamar Dagang dan Industri mengungkap biaya siluman yang dikeluarkan perusahaan berada di kisaran 25% dari total biaya produksi.
Semua ekonomi ongkos tinggi itu membuat pengusaha terpaksa menekan upah buruh untuk mengurangi besarnya biaya produksi. Terjadilah perbedaan upah buruh yang diinginkan pengusaha dan yang ditetapkan pemerintah yang kemudian memacu perlawanan buruh besar-besaran.
Indonesia boleh mencontoh Negara Bagian Maharasthra di India yang pemerintahnya justru menikmati pendapatan lebih setelah memberlakukan biaya rendah dalam berbisnis.
KOMENTAR [2]
KIRIM KOMENTAR ANDA
berterima kasihlah kepada pemerintah yg korup dah hulu sampai hilir
Cerminan bangsa yg masih menganut birokrasi lama yg prosedurnya selalu memuakkan. Mangknya kalau pilih tenaga ahli yg cerdas.