Defisit Perdagangan Indonesia-China kian Lebar
Metrotvnews.com, Jakarta: Defisit perdagangan antara China dengan Indonesia kian melebar. Ini terlihat dari meningkatnya impor dari China ke Indonesia per Maret 2011 yang mencapai 1,37 mliar dolar Amerika dari bulan sebelumnya sebesar 1,34 miliar dolar Amerika.
Hal itu diutarakan Kepala Badan Pusat Statistik Rusman Heriawan dsalam konferensi pers di Jakarta, Senin (2/5) kemarin. Rusman mengatakan, berdasarkan data BPS untuk Maret 2011 defisit perdagangan produk non migas Indonesia-China mencapai 668 juta dolar Amerika atau naik 327 juta dolar Amerika dibanding Januari 2011.
Besarnya defisit perdagangan Indonesia dengan China itu turut mempengaruhi neraca perdagangan Indonesia pada Maret 2011. Karena China merupakan negara tujuan impor terbesar bagi Indonesia. Beberapa barang yang diimpor dari China adalah barang modal dan barang konsumsi, seperti telepon seluler, laptop dan buah-buahan.
Menurut Rusman, barang-barang impor dari China memang tidak bisa dibendung masuk ke Indonesia karena harganya murah dan kompetitif. Selain itu, Rusman menilai kenaikan nilai impor dari China terlihat lebih tinggi karena catatan impor Indonesia lebih baik dengan adanya perjanjian perdagangan bebas ASEAN-China.(DOR)




coba liat april-maret tahun 2010. apa trendnya sama, seasonal, atau ada klausaliti yang berbeda.
ada yang tidak beres dengan kebijakan yang diambil pejabat tinggi negeri ini. di bidang apapun kita tetap kalah bersaing kecuali 1 hal yaitu korupsi. mulai dari industri rumah tangga sampai teknologi tinggi, semua telah dibanjiri produk china, bahkan sampai produk pertanian yang paling dasar sekalipun seperti beras, bawang, cabe, daging sampai buah-buahan. padahal penduduk china sangat besar, mestinya produk kita yang bisa masuk ke sana. apa daya proses produksi di ri sangatlah tidak efisien (salah satunya karena korupsi), dan kurangnya perlindungan (kebijakan) pemerintah, sehingga kalah bersaing di perdagangan internasional. semestinya pejabat ri belajar pada pejabat china, (termasuk pemberantasan korupsi) bagaimana membuat kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan rakyat (yang begitu banyak penduduknya) sehingga menumbuhkan perekonomian yang baik (buka hanya di perekonomian secara makro)