• Kejahatan Bersenjata Sudah Keterlaluan
• 10 Tahun Tanpa Piala Thomas
• Grasi untuk Corby
• Kita Antar Kepergian Korban SSJ-100
• Jangan Salahkan Reformasi
• Wanadri Taklukkan Everest
• Menggelorakan Kebangkitan Nasional
• Hiburan Istimewa di Akhir Pekan
• Pengetatan Vs pelonggaran Ekonomi
• Menghentikan Kebiasaan Tawuran
• Bukan Republik Ormas
• Awas Pemborosan Anggaran
• Mengungkap Misteri Jatuhnya SSJ-100
• Tantangan Program Hilirisasi Industri
• Luar Biasa Kerja Tim SAR
index

Tidak Siap Kebijakan BBM

Jumat, 20 Januari 2012 19:10 WIB

SEMAKIN hari rencana pelaksanaan kebijakan berkaitan bahan bakar minyak bukannya semakin jelas, tetapi justru semakin membingungkan. Pemerintah berulangkali menyampaikan bahwa beban anggaran semakin berat untuk ditanggung, namun anehnya perumusan kebijakan untuk keluar dari persoalan itu tidak pernah dirumuskan secara matang.

Ketidaksiapan itu terlihat dari komentar yang saling bertentangan. Menteri Keuangan menyatakan bahwa opsi menaikkan harga BBM tidak mungkin dilakukan karena UU APBN 2012 sudah menutup peluang itu. Namun anehnya Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Alam sekarang mengatakan bahwa bensin premium harus dinaikkan.

Opsi menaikkan harga BBM bersubsidi terpaksa dipilih karena ternyata PT Pertamina tidak sanggup memproduksi bensin jenis pertamax sesuai dengan kebutuhan. Pertamina baru bisa memproduksi pertamax lebih dari 12 juta kiloliter pada tahun 2017. Sekarang ini Pertamina baru sanggup memproduksi 1 juta kiloliter.

Wamen ESDM sebelumnya mengatakan bahwa memproduksi pertamax merupakan persoalan mudah. Pertamina tinggal menambahkan zat aditif ke dalam bensin jenis premium untuk mengubahnya menjadi pertamax.

Ternyata persoalannya tidak semudah itu. Proses menghasilkan bensin jenis pertamax harus dilakukan di kilang. Untuk itu harus ada langkah-langkah khusus yang dilakukan, tidak bisa sekadar hanya menambahkan zat aditif saja.

Berbagai komentar para pejabat itu akhirnya menjadi bahan tertawaan masyarakat. Tampak sekali bahwa pemerintah tidak siap dengan rencana kebijakan berkaitan pengelolaan BBM. Semua tidak pernah dibahas secara utuh dan melibatkan semua pihak yang berkepentingan.

Padahal sebelumnya pemerintah tampak percaya diri. Sosialisasi dari pelaksanaan kebijakan BBM akan dilakukan mulai 1 Februari dan akan sepenuhnya dilaksanakan pada bulan April 2012. Bahkan pemerintah begitu yakin pelarangan mobil dengan pelat hitam untuk menggunakan bensin bersubsidi tidak akan menimbulkan gejolak, karena masyarakat disiapkan alternatif pilihan yaitu bahan bakar gas (BBG) atau bahan bakar gas cair (LGV).

Kita mendengar keterangan Menko Perekonomian bahwa pemerintah sedang memikirkan cara untuk memberikan subsidi bagi pemasangan alat konversi (converter kit) untuk mereka yang akan menggunakan BBG atau LGV. Perkiraannya dibutuhkan sekitar 2,5 juta alat konversi agar kebijakan pengalihan BBM ke BBG bisa berjalan baik.

Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai bahwa kebijakan untuk mengubah BBM ke BBG sangatlah baik. Namun jika infrastrukturnya tidak disiapkan terlebih dahulu, maka yang akan terjadi adalah kekacauan di tingkat masyarakat.

Kritikan yang disampaikan Jusuf Kalla menunjukkan lemahnya sense of detail. Para pejabat pemerintah sekarang ini tidak mengerjakan rumahnya dengan baik. Mereka terlalu cepat untuk menyampaikan rencananya kepada masyarakat, sebelum kajiannya dilakukan secara utuh.

Cara kerja amatiran seperti inilah yang akhirnya membuat pemerintah dinilai tidak profesional. Pemerintah dianggap tidak mengerti persoalan, karena mereka tidak paham akan konsekuensi dari kebijakan yang akan mereka lakukan. Mereka tergagap-gagap sendiri oleh persoalan yang dibuatnya sendiri.

Daripada pemerintah menjadi bulan-bulanan, lebih baik semuanya sekarang menahan bicara terlebih dahulu. Pemerintah lebih baik duduk lagi dan mendata secara benar semua persoalan yang akan muncul akibat kebijakan BBM yang akan dilaksanakan.

Kali ini perumusan harus melibatkan semua pihak. Terutama pihak-pihak yang terlibat dalam urusan teknis harus didengar kesiapannya. Kalau memang harus membangun stasiun pengisian bahan bakar gas, berapa yang dibutuhkan, di mana akan di tempatkan, dan berapa lama bisa disiapkan. Harus dihitung pula berapa biaya yang dibutuhkan dan bagaimana selanjutnya pasokan gas itu akan bisa dipenuhi.

Tidak kalah pentingnya mengetahui alat konversi. Berapa kebutuhan totalnya dan berapa yang bisa disiapkan dalam negeri? Bagaimana kemudian alat konversi itu didistribusikan ke seluruh Jawa dan Bali, serta bagaimana kesiapan bengkel-bengkel yang ada untuk memasangnya?

Kalau memang akan ditempuh cara memberikan kredit, bagaimana kemudian perbankan siap mendukungnya? Bagaimana proses pemberian kreditnya dan bagaimana pula pengembaliannya?

Ketika sebuah kebijakan akan dilaksanakan, yang terpenting adalah bagaimana teknis pelaksanaannya di lapangan. Jangan sampai kemudian kita kedodoran dalam pelaksanaan, apalagi ini merupakan kebijakan yang sangat sensitif. Kita tahu bahwa penghematan anggaran harus dilakukan, tetapi penghematan ini menimbulkan beban yang tidak ringan bagi masyarakat.

Kalau kita gagal untuk bisa mendata persoalan teknis yang akan terjadi, jangan salahkan apabila masyarakat menganggap pemerintah tidak siap dengan kebijakan. Sekarang ini sudah muncul celetukan yang mengatakan bahwa pemerintah sedang melemparkan "April Mob" dalam kebijakan BBM-nya. Ironis sekali.