• Kejahatan Bersenjata Sudah Keterlaluan
• 10 Tahun Tanpa Piala Thomas
• Grasi untuk Corby
• Kita Antar Kepergian Korban SSJ-100
• Jangan Salahkan Reformasi
• Wanadri Taklukkan Everest
• Menggelorakan Kebangkitan Nasional
• Hiburan Istimewa di Akhir Pekan
• Pengetatan Vs pelonggaran Ekonomi
• Menghentikan Kebiasaan Tawuran
• Bukan Republik Ormas
• Awas Pemborosan Anggaran
• Mengungkap Misteri Jatuhnya SSJ-100
• Tantangan Program Hilirisasi Industri
• Luar Biasa Kerja Tim SAR
index

Menguji Kewibawaan Pemerintah

Senin, 30 Januari 2012 17:14 WIB

RAPAT kerja antara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat menarik untuk diperhatikan. Pemerintah benar-benar sedang diuji kewibawaannya, khususnya di dalam menjalankan roda pemerintahan.

Isu kebijakan pengelolaan bahan bakar minyak muncul dari rencana yang dilemparkan oleh pemerintah. Sebagai bagian dari penghematan anggaran yang pengurangan subsidi BBM, pemerintah merencanakan untuk melakukan pembatasan penggunaan BBM bersubsidi mulai 1 April mendatang.

Menurut skenario yang dibuat pemerintah, BBM bersubsidi dilarang untuk dipergunakan mobil berpelat hitam mulai 1 April. Semua mobil pribadi harus beralih menggunakan pertamax yang harganya dua kali lebih mahal atau menggunakan bahan bakar gas dengan syarat memasang alat konversi (converter kit) terlebih dahulu.

Rupanya pemerintah tidak melakukan kajian secara mendalam. Persoalan muncul ketika ternyata PT Pertamina tidak sanggup untuk memproduksi pertamax sekaligus. Pertamina baru bisa mampu menghasilkan pertamax lebih dari 12 juta kiloliter pada 2018.

Lalu selama enam tahun berjalan darimana pasokan pertamax akan didapatkan? Kemungkinan terbesar Singapura. Selama ini negeri jiran itulah yang memasok kebutuhan BBM kita dan ketika kebijakan itu dilaksanakan Singapura ibaratnya akan mendapatkan durian runtuh.

Di sinilah persoalannya muncul. Kebijakan BBM itu disinyalir tidak dipersiapkan melalui pembahasan yang komprehensif. Bahkan muncul dugaan adanya kepentingan importir yang bermain dan bahkan kebijakan ini akan bisa mematikan bisnis kilang yang dimiliki Pertamina.

Ketika persoalan ini muncul, pemerintah baru menyadari dan mencoba melakukan koreksi. Pemerintah tidak punya pilihan lain terpaksa menaikkan harga BBM bersubsidi. Jadi masyarakat tidak dipaksa untuk menggunakan pertamax, tetapi diberikan pilihan menggunakan premium yang naik harganya.

Untuk pilihan yang terakhir ini pemerintah harus mendapatkan persetujuan DPR. Hanya saja UU APBN yang sudah ditetapkan, menutup opsi menaikkan harga BBM. Pemerintah hanya memiliki opsi untuk mengatur kuota jumlah BBM bersubsidi.

Para anggota DPR tidak berniat untuk mengganjal kebijakan pemerintah. Mereka pun tahu bahwa subsidi Rp165 triliun yang disiapkan untuk BBM terlalu besar. Hanya saja DPR menginginkan agar posisi yang hendak ditempuh pemerintah itu jelas. Pemerintah mau melakukan pembatasan penggunaan BBM bersubsidi ataukah ingin menaikkan harga?

Pemerintah memang tampak mendua. Pemerintah terlalu mengutamakan pencitraan dan tidak membumi pada kenyataan. Pemerintah ingin dicitrakan bahwa kalau pun ada keputusan menaikkan harga BBM, itu merupakan keputusan DPR bukan keputusan pemerintah.

Kebiasaan pemerintah untuk lepas tangan inilah yang membuat persoalan seringkali justru menjadi pelik. Semua orang jadi tidak pernah jelas akan apa sebenarnya yang diinginkan oleh pemerintah.

Sebagai eksekutif, tugas utama pemerintah adalah melakukan eksekusi, mengambil keputusan. DPR sendiri hanya bertugas sebagai pengawas agar keputusan pemerintah tidak salah arah dan akhirnya hanya membebani masyarakat.

Berulangkali kita katakan bahwa pilihan dalam politik tidak pernah mudah. Pilihan yang dihadapi pemimpin bukan antara baik dan buruk, good or bad, tetapi lebih sering antara buruk dan kurang buruk, evil dan less evil.

Meski dihadapkan kepada pilihan yang serba musykil, namun pemimpin pada akhirnya harus mengambil keputusan. Tidak bisa pemimpin membiarkan persoalan bergulir tanpa keputusan. Setiap risiko yang dihadapi merupakan risiko seorang pemimpin. Bahkan ketika tidak mengambil keputusan pun, seorang pemimpin akan menghadapi risiko atas jabatannya.

Oleh karena itu kita sering diingatkan bahwa pemimpin sebaiknya mendengarkan suara yang lebih banyak. Ketika keputusan diambil untuk kepentingan orang yang lebih banyak, setidaknya akan menguntungkan lebih banyak pihak, sehingga kontroversinya lebih berkurang.

Masyarakat memang menantikan kebijakan yang akhirnya akan ditempuh oleh pemerintah. Sudah hampir sebulan ini, masyarakat dihadapkan kepada ketidakpastian. Ketidakjelasan sikap pemerintah akhirnya akan berpengaruh kepada wibawa pemerintah sendiri. Semakin lama pemerintah menggantung masalah ini, maka semakin tergeruslah wibawa pemerintah.