• Kejahatan Bersenjata Sudah Keterlaluan
• 10 Tahun Tanpa Piala Thomas
• Grasi untuk Corby
• Kita Antar Kepergian Korban SSJ-100
• Jangan Salahkan Reformasi
• Wanadri Taklukkan Everest
• Menggelorakan Kebangkitan Nasional
• Hiburan Istimewa di Akhir Pekan
• Pengetatan Vs pelonggaran Ekonomi
• Menghentikan Kebiasaan Tawuran
• Bukan Republik Ormas
• Awas Pemborosan Anggaran
• Mengungkap Misteri Jatuhnya SSJ-100
• Tantangan Program Hilirisasi Industri
• Luar Biasa Kerja Tim SAR
index

Pemerintah Hadapi Boikot AS

Rabu, 1 Februari 2012 19:23 WIB

KITA acungi jempol sikap pemerintah yang segera tanggap terhadap langkah sepihak yang dilakukan Pemerintah Amerika Serikat melarang masuk produk minyak kelapa sawit Indonesia ke negeri Paman Sam itu. Pemerintah harus berdiri paling depan apabila ada gangguan terhadap kepentingan kita sebagai bangsa, sekecil apa pun gangguan itu.

Langkah Pemerintah AS memang tidak bisa kita biarkan. Meski ekspor CPO kita ke AS hanya 3 persen, namun langkah yang ditempuh Washington tidak bisa dibenarkan. Kita harus menghadapi langkah yang tidak baik dalam hubungan perdagangan di antara kedua negara

Selama ini begitu banyak hal yang merugikan para pengusaha Indonesia. Kampanye yang dilakukan terhadap kepentingan Indonesia selalu buruk. Stereotip yang disampaikan seringkali didasarkan atas apa yang terjadi di masa lalu.

Persoalannya selama ini pemerintah tidak pernah mencoba untuk membela. Bahkan demi pencitraan, kita ikut saja dengan agenda yang dibuat negara-negara lain. Kita akhirnya seperti didikte oleh kepentingan negara lain.

Apalagi kampanye yang dilakukan negara lain begitu sistematisnya. Mereka bisa menggunakan kekuatan lembaga swadaya masyarakat internasional untuk melakukan kampanye negatif kepada kita. Untuk membuat kesannya lebih kuat, mereka bahkan menggandeng LSM di dalam negeri.

Tidak sedikit LSM yang tidak bertumpu kepada kekuatan masyarakat dan berpijak kepada kepentingan nasional. Mereka ikut saja dengan data yang diberikan kepentingan asing dan seakan-akan data mereka itu menyuarakan kebenaran.

Padahal tidak jarang  kampanye yang dilakukan didasarkan atas kepentingan bisnis. Begitu banyak contoh yang bisa dilihat bagaimana pencitraan buruk yang dibangun kepada Indonesia lebih didasarkan karena keuntungan kompetitif yang memang kita miliki dan tidak bisa didapat negara pesaing kita.

Sebut saja dalam urusan industri kertas dan kayu. Hutan Tanaman Industri yang kita kembangkan selalu diasosiasikan dengan perusakan lingkungan. Padahal untuk membangun industri kertas dan kayu yang berkelanjutan, maka tidak lain memang harus dilakukan dengan cara pengembangan Hutan Tanaman Industri.

Dunia berteriak keras ketika Indonesia membangun hutan tanaman industri. Padahal luas hutan tanaman industri yang kita miliki hanya setengah dari apa yang dibangun Selandia Baru. Namun dunia tidak pernah mempersoalkan apa yang dilakukan Selandia Baru.

Demikian pula dalam urusan minyak kelapa sawit. Jumlah luasan lahan perkebunan kelapa sawit di Indonesia jauh lebih sedikit dibandingkan dengan perkebunan bunga matahari atau jagung atau kedele yang dilakukan perusahaan AS. Mengapa lalu hanya Indonesia saja yang dipersalahkan?

Semua ini tidak bisa dilepaskan karena kita selalu menuruti saja apa yang dikatakan bangsa lain. Kita tidak mencoba menjelaskan duduk perkara yang sebenarnya. Kita tidak pernah mencoba meyakinkan bahwa kita belajar dari kesalahan masa lalu dan mencoba membangun bisnis yang berkelanjutan.

Apa indikator bahwa kita sebenarnya mampu mengelola hutan tanaman industri dengan baik? Hutan tanaman industri yang ada di Muara Enim, Sumatera Selatan. Hutan tanaman industri itu dibangun oleh Barito Pacific harus dikatakan dibangun berdasarkan prinsip yang berkelanjutan.

Ketika Barito Pacific menghadapi krisis keuangan di tahun 1997, mereka harus melepas salah satu asetnya kepada Marubeni, Jepang untuk melunasi utang mereka. Dari dua aset yang ditawarkan yaitu Chandra Asri dan hutan tanaman industri di Muara Enim, ternyata Marubeni memilih yang kedua.

Kalau hutan tanaman industri kita dianggap merusak lingkungan, pasti Marubeni tidak akan mau mengambilnya. Apalagi untuk Jepang yang paham bagaimana isu lingkungan begitu sensiifnya. Namun dengan mengambil hutan tanaman industri dengan penukar piutang mereka, menunjukkan bahwa hutan tanaman industri milik Barito Pacific itu dikelola dengan benar.

Pemerintah seharusnya mengampanyekan keberhasilan-keberhasilan yang dilakukan perusahaan Indonesia. Jangan para pengusaha kita dibiarkan menghadapi tekanan sendiri. Apalagi ketika tekanan itu datang dari pemerintah sendiri atau LSM bangsa sendiri.

Indonesia Incorporated yang kita bangun harus ditujukan untuk menjaga kepentingan nasional. Pemerintah, pengusaha, dan masyarakat madani harus sama-sama membela kepentingan bangsa dan negara ini. Bahwa kita harus mengoreksi kesalahan yang dilakukan, tentu perlu. Namun jangan sampai kita mencitrakan bahwa kita selalu salah dan tidak mampu menjalankan praktik berusaha yang baik.

Kita tidak perlu memikirkan bagaimana hasil dari perjuangan pemerintah menghadapi tekanan Pemerintah AS dalam urusan CPO. Namun kemauan pemerintah untuk bertindak dan membela kepentingan nasional sangat kita hargai agar bangsa lain tidak mudah menekan-nekan kita.